Suara.com - Puteri Presiden Abdurrahman Wahid, Alissa Wahid meminta kepada penyelenggara pemilu untuk menjaga integritas keadilan dan profesionalitasnya. Dia menyebut keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait Pelanggaran etika oleh Ketua KPU adalah salah satu bukti integritas penyelenggara perlu dipertanyakan.
Meski demikian, Alissa Wahid melihat keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan keputusan yang diambil oleh KPU untuk menerima registrasi paslon pada bulan Oktober lalu, saat ini sudah tidak dapat dibatalkan. Namun hal tersebut harus dilihat sebagai catatan sesuatu yang menciderai integritas Pemilu.
"kita harus realistis terhadap (pendaftaran paslon) itu tidak bisa dibatalkan. Tetapi ini harus menjadi catatan sesuatu yang mencederai integritas Pemilu itu sendiri," kata Alissa.
Oleh karena itu, Alissa mewanti-wanti agar peristiwa tersebut tidak boleh terulang lagi di masa yang akan datang. karena setelah ini, integritas KPU akan dinilai dari proses penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Artinya apakah misalnya C1 dari desa sampai rekapitulasi kecamatan, kabupaten bisa dipertanggungjawabkan atau tidak.
Atau nanti pada proses pencoblosan hingga perhitungan suara nanti ada intimidasi atau tidak, berjalan atau tidak dengan baik atau tidak. Jika hal-hal intimidasi, atau ketidakadilan terus dilakukan oleh KPU maka itu dianggap sebagai pelanggaran etika.
"Pelanggaran etika itu akan dinilai sebagai sesuatu yang minus karena proses awalnya juga sudah minus, " terangnya.
Ketika kepercayaan publik terhadap KPU itu terus menerus minus dan terus tergerus maka legitimasi hasil pemilu akan mendapat pertanyaan dari publik. Dan itu akan menciptakan ketidakstabilan. Terlebih kalau secara legal formalnya bisa dipenuhi tetapi secara prosedural tidak bisa dipenuhi.
Karena itu dia mengharapkan KPU untuk berhenti melakukan dan tidak lagi melakukan pelanggaran etika. Kemudian dia juga meminta kepada Bawaslu harus lebih punya taji dalam menyikapi pelanggaran-pelanggaran yang dikemukakan oleh warga.
Alissa Wahid juga ingin mengingatkan penyelenggara Pemilu sekarang ini era digital sehingga jangan sampai penyelenggara Pemily bersembunyi di balik aturan. Karena bukti-buktinya itu secara forensik itu ada video-videonya ada.
Baca Juga: Yakin AMIN Menang, Rizieq Shihab Ungkit Masa Lalu Ahok: Sudah Kalah Masuk Penjara, Eh Ditinggal Bini
"mata masyarakat 100% ada di Bawaslu dan KPU," tegasnya.
Kontributor : Julianto
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
Terkini
-
Dari Beras hingga Susu UHT, Pemprov DKI Klaim Salurkan 16 Juta Pangan Bersubsidi
-
Pascalongsor di Cibeunying Cilacap, Gubernur Ahmad Luthfi Imbau Tingkatkan Kewaspadaan
-
Tak Boleh Kurang, DPRD DKI Wanti-wanti Janji Pramono: Harus Ada 258 Sekolah Swasta Gratis 2026
-
Raja Abdullah II Anugerahkan Prabowo Tanda Kehormatan Bejeweled Grand Cordon Al-Nahda, Ini Maknanya
-
Bawaslu Ungkap Upaya Digitalisasi Pengawasan Pemilu di Tengah Keterbatasan Anggaran
-
Mafindo Ungkap Potensi Tantangan Pemilu 2029, dari AI hingga Isu SARA
-
Bilateral di Istana Merdeka, Prabowo dan Raja Abdullah II Kenang Masa Persahabatan di Yordania
-
August Curhat Kena Serangan Personal Imbas Keputusan KPU soal Dokumen Persyaratan yang Dikecualikan
-
Di Hadapan Prabowo, Raja Yordania Kutuk Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Sebut Serangan Mengerikan
-
Usai Disanksi DKPP, Anggota KPU Curhat Soal Beredarnya Gambar AI Lagi Naik Private Jet