Suara.com - Menjelang pemungutan suara Pemilu 2024, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pengendalian inflasi serta stabilitas harga pangan dan jasa harus tetap menjadi atensi.
Pasalnya, meski angka inflasi secara nasional pada Januari 2024 terkendali sebesar 2,57 persen, kondisi di masing-masing daerah masih beragam. "Kita tidak tahu apakah dampak dari pesta demokrasi ini akan terjadi berimbas kepada kenaikan permintaan atau demand atau tidak, karena sangat berpengaruh kecukupan suplai" ujar Mendagri saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (12/2/2024).
Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan, pemerintah menargetkan inflasi pada 2024 sebesar 2,5 persen, dengan angka tertinggi 3,5 persen dan terendah 1,5 persen. Pihaknya bersyukur karena dari bulan ke bulan upaya pengendalian inflasi terbilang baik. Misalnya dari Desember 2023 ke Januari 2024, angka inflasi ini menurun dari 0,41 persen menjadi 0,04 persen.
"Dan itu persis seperti prediksi kita itu [inflasi Desember 2024] lebih didorong oleh adanya event besar, libur besar, acara besar, Natal dan Tahun Baru, yang cukup panjang liburnya, sehingga terimbas kepada sektor transportasi terjadi kenaikan," ujar Mendagri.
Namun, Mendagri mengingatkan bahwa capaian pengendalian inflasi jangan hanya mengacu pada angka nasional. Sebab, kondisi itu belum tentu menggambarkan pengendalian inflasi di masing-masing daerah lantaran angkanya masih bervariasi. Dia menyebutkan, ada daerah yang angka inflasinya di bawah angka nasional, tapi ada pula daerah yang angkanya masih di atas rerata nasional.
“Jadi tolonglah untuk daerah-daerah yang masih tinggi di atas nasional untuk bekerja mencari penyebabnya kenaikan itu dan kemudian membuat solusi, koordinasi dengan pihak terkait, dan untuk yang sudah bisa mengendalikan kami sampaikan penghargaan yang tinggi,” terangnya.
Dalam kesempatan itu, Mendagri menyebutkan sejumlah komoditas yang masih menjadi penyumbang terbesar inflasi. Komoditas itu di antaranya beras, jagung, bawang putih, dan gula pasir. Karena itu, semua pihak termasuk pemerintah daerah (Pemda) harus mewaspadai perkembangan harga komoditas tersebut.
Mendagri mengatakan, setelah pemungutan suara Pemilu berlangsung akan digelar rapat di tingkat menteri dan pimpinan lembaga terkait untuk mencari solusi dan intervensi terhadap harga komoditas tersebut.
"Namun kita berharap juga tentu daerah juga silakan berkreasi berkreatif untuk mengendalikan daerah masing-masing komoditas yang mungkin berbeda dari tempat ke tempat lainnya, tolong dikendalikan betul," jelasnya.
Baca Juga: Jelang Pencoblosan, Ini Pilihan Favorit Iwan Fals
Berita Terkait
-
Yuk Kenali 5 Jenis Surat Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024
-
Janjian Nyoblos Bareng di Belgia, Marselino Ferdinan Justru Kena Semprot Sandy Walsh
-
Pesan JK Ke Anies Jelang Pencoblosan: Kalau Perlu Dua Hari Dua Malam Kau Tidur
-
Pesan UAS Jelang Pencoblosan: Jangan Golput, 5 Menit di TPS Menentukan Nasib Bangsa
-
Anies Bicara Soal Film Dirty Vote: Tanda-tanda Kecurangan Ada, Tapi...
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting