Suara.com - Mantan Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Maruarar Sirait masih memiliki 'utang' terhadap DPD PDIP Jawa Barat.
Utang Maruarar Sirait ini menurut Ketua DPD PIDP Jabar Ono Surono adalah terkait pengurusan balik nama sertifikat kepemilikan kantor DPD PDIP Jabar.
Ono menuturkan, Ara belum menyerahkan satu persyaratan untuk memproses balik nama sertifikat kantor DPD PDIP Jabar.
Padahal kata anggota Komisi IV DPR RI itu, pihaknya sudah mengirimkan surat resmi ke kediaman Maruarar Sirait di Menteng, Jakarta Pusat.
Dalam surat itu, PDIP Jabar memberi tenggat waktu bagi Ara untuk menyerahkan persyaratan balik nama sertifikat kantor sampai 6 Februari 2024. "Tapi sampai hari ini surat kami tidak direspons dia," ujar Ono.
Ono lalu menjelaskan sejarah kantor PDIP Jabar. Ia mengatakan, awalnya PDIP Jabar memiliki dua kantor di Kota Bandung, yaitu di Jalan Soekarno Hatta dan Jalan Pelajar Pejuang 45 Nomor 1.
Saat itu kata dia, kantor tersebut masih atas nama tiga orang yaitu Ketua DPD almarhum Pak Jajang, Sekretaris Pak Rudi Harsa, dan Bendaharanya Maruarar Sirait.
"Jadi sertifikat dua kantor PDIP Jabar atas nama Ketua, Sekretaris, dan Bendahara karena saat itu belum ada aturan harus atas nama DPP," ucap Ono, Senin (12/2/2024).
Di tahun 2019, saat Ono menjadi Ketua PDIP Jabar keluar aturan baru bahwa sertifikat kantor partai harus atas nama DPP. Sebagai ketua, Ono mengurus proses balik nama kantor DPD PDIP Jabar.
Baca Juga: Lelaki Ini yang Bikin Megawati Menangis Sampai Lidahnya Kelu
"Setelah dicari di brankas DPD, sertifikat itu tidak ada. Kami lalu konfirmasi ke Pak Rudi Harsa, beliau bilang sertifikat dipegang Maruarar," tutur Ono.
Ternyata Ono menerangkan, berdasarkan keterangan dari Maruarar, dua sertifikat kantor PDIP Jabar hilang. Ono lalu mengurus pembuatan sertifikat baru.
Ia meminta sejumlah persyaratan kepada tiga orang yang namanya tercantum dalam sertifikat lama, yakni ahli waris almarhum Ketua DPD saat itu Jajang, Rudi Harsa, dan Ara.
Dari ketiga orang itu, Ono mengatakan, hanya Maruarar Sirait yang belum menyerahkan persyaratan untuk mengurus pembuatan sertifikat.
"Seluruh berkas yang lain sudah kami serahkan ke notaris agar sertifikat kantor PDI Perjuangan Jabar bisa segera dibalik nama. Tinggal menunggu syarat dari Ara saja," ujar dia.
Untuk itu, Ono meminta Ara segera menyerahkan persyaratan yang mereka minta agar pengurusan sertifikat kantor PDIP Jabar bisa rampung.
Berita Terkait
-
Lelaki Ini yang Bikin Megawati Menangis Sampai Lidahnya Kelu
-
Seret Hasto PDIP, Connie Sebut Prabowo Pernah Ngaku Jabat Presiden Hanya 3 Tahun ke Pengusaha
-
Hasto PDIP: Film Dirty Vote Ungkap Upaya Penggunaan Kekuasaan Secara Terselubung
-
Jerit Hati Maruarar Sirait: Ada Kekecewaan Mendalam, Hela Nafas Panjang Saat Sebut PDIP
-
Ogah Latah Ikuti Jokowi dan Prabowo Bersatu Usai 2019, Chico Hakim: Mereka Kan Nggak Punya Adab
Terpopuler
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Bukan Intervensi! Eks Penyidik: Usul KPK Capres Wajib Kader Partai Bentuk Kontribusi Pemikiran
-
Setelah 21 Tahun, Akankah Transjakarta Akhiri Era Tiket Murah Rp 3.500?
-
Misi Kemanusiaan Miss Cosmo 2025: Perkuat Akses Operasi Bibir Sumbing Gratis di Indonesia
-
Amerika Serikat Perluas Blokade Iran ke Selat Hormuz Hingga Samudra Pasifik dan Hindia
-
Perang AS - Iran Bikin Eropa Boncos, Biaya Impor Bahan Bakar Bengkak Rp 505 Triliun
-
Halalbihalal Tokoh Sumbagsel: Mendagri Tito Ajak Rumuskan Program Nyata 2027-2029
-
Gaji Jurnalis Pemula Disorot: Idealnya Rp 9,1 Juta, Faktanya Masih Banyak di Bawah UMR
-
PERKUPI Lantik Pengurus Jakarta, Tegaskan Peran Jaga Kerukunan Umat Beragama di Ibu Kota
-
Alasan KPK Dorong Capres hingga Cakada dari Kader Parpol: Demi Cegah Mahar Politik
-
Hadirkan Raisa hingga Yura Yunita, Pagelaran Sabang Merauke 2026 Siap Guncang Indonesia Arena!