Suara.com - Film 'Dirty Vote' yang resmi dirilis pada Minggu, 11 Februari 2024, bertepatan dengan masa tenang pemilu tengah jadi perbincangan panas. Ada yang pro dan namun tak sedikit pula yang kontra tentang film yang membahas dugaan kecurangan Pemilu 2024 itu.
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar alias Uceng mengaku ada beberapa politisi baik dari paslon nomor urut 01, 02 maupun 03 yang menghubunginya pasca film itu rilis.
"Bahkan ada 02 loh, politisi yang nge-WA memuji filmnya bagus," kata Uceng saat mengisi Kuliah Umum Perdana Departemen Hukum Tata Negara UGM secara daring, Selasa (13/2/2024).
Menurut Uceng, hal tersebut sekaligus membuktikan bahwa tidak ada keberpihakan ke paslon manapun dalam proses pembuatan film ini. Termasuk tiga pakar hukum yakni Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari yang menjelaskan dugaan kecurangan Pemilu 2024 di dalamnya.
"Jadi saya enggak mengatakan, 02 01 03, itu semuanya ada politisi yang mengatakan WA saya filmnya bagus bahkan ada yang bilang nanti kita tawarkan umroh untuk semua katanya gitu. Itu politisi 02 saya gak usah sebut itu. Kita tawarkan umroh kalau perlu buat semuanya, bintang filmnya," ungkap Uceng.
"Saya bilang sederhana ke mereka, saya bilang begini, kami nggak butuh pujian enggak butuh uang dimonetisasi, tidak butuh penghargaan, yang kita mau adalah konsisten para politisi," imbuhnya.
Uceng menegaskan bahwa pihaknya ingin para politisi bisa berdiri bersama rakyat untuk menjadi oposisi. Terlebih ketika kemudian mereka kalah dalam pemilu nanti.
"Ketika mereka kritis maka tolong ketika Pemilu ini selesai kalau lah mereka kalah mereka mau berdiri bersama rakyat untuk menjadi oposisi. Jangan kemudian rakyat yang didorong-dorong kena getah lalu yang makan nangkanya mereka, kita enggak mau itu. Makanya tagihan tembakan kita itu kekuasaan dan kemudian ke partai politik," tegasnya.
Film dokumenter ini lahir pun, tambah Uceng, diakibatkan karena parpol tidak bekerja dengan baik. Terlebih dalam pendidikan politik yang dilakukan selama ini.
Baca Juga: Film Dirty Vote Disorot Usai Dirilis saat Masa Tenang Pemilu, Ini Komentar Para Pemerannya
"Enggak boleh dong, mereka yang harus bekerja juga mereka yang harus duduk di situ lalu kemudian bertarung untuk memperbaiki yang namanya demokrasi," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
Pilihan
-
Sah! Komisi XI DPR Pilih Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI
-
Hasil Akhir ASEAN Para Games 2025: Raih 135 Emas, Indonesia Kunci Posisi Runner-up
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
Terkini
-
Akankah Rocky Gerung Hadir? Polda Metro Tunggu Kedatangannya Terkait Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Jaga Marwah Non-Blok, Connie Ingatkan Presiden Tak Sembarang Bayar Iuran Dewan Perdamaian
-
Pura-pura Jadi Kurir Ekspedisi, Dua Pengedar Narkoba di Tangerang Tak Berkutik Diciduk Polisi
-
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Minta Bos Maktour Tetap di Indonesia
-
Diperiksa KPK, Bos Maktour Tegaskan Pembagian Kuota Haji Wewenang Kemenag
-
KPK Endus Peran Kesthuri Jadi Pengepul Uang Travel Haji untuk Pejabat Kemenag
-
Hikmahanto Soroti Risiko Gabung Dewan Perdamaian: Iuran Rp16,9 T hingga Dominasi Trump
-
Pemulihan Listrik Pascabencana di Tiga Provinsi Sumatera Capai 99 Persen
-
Bantah Pertemuan Rahasia dengan Google, Nadiem: Saya Lebih Sering Ketemu Microsoft
-
Untung Rugi RI Masuk Dewan Perdamaian Trump: Bisa 'Jegal' Keputusan Kontroversial?