Suara.com - Pencalonan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka sempat menuai kontroversi setelah diperoleh dari perubahan aturan yang menjadi putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Perubahan aturan yang dissidangkan di lembaga tertinggi konsitusi ini pun diduga sarat kepentingan politik.
Perkara ini diakui membuat kepercayaan publik pada MK menjadi turun. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Suhartoyo membenarkan hal tersebut.
MK sebagai lembaga tertinggi konstitusi telah memutuskan perubahan atas persyaratan capres dan cawapres pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 ini.
Perubahan syarat ini seolah menjadi tiket khusus bagi anak sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar bisa maju berdampingan dengan Prabowo Subianto.
Baca Juga:
Reaksi Iwan Fals Lihat Komeng Jadi Anggota Dewan: Negeriku Tambah Lucu Nih
1 Pendukung Ganjar Pranowo Masuk Rumah Sakit Terkena Gangguan Jiwa
Profil Dian Pelangi, Desainer Motif AMIN yang Dikenakan Anies dan Istrinya
"Saya menyadari untuk mengembalikan kepercayaan publik memang tidak mudah. Karena itu saya mengharapkan semua unsur, anak-anak muda, tokoh-tokoh, bisa kemudian memberikan pandangan kepada siapa pun, ketika mendiskusikan mengenai MK," ujarnya.
Baca Juga: Sebut Sejumlah Distorsi Hukum Jelang Pemilu 2024, Hasto Ungkap Hal Ini
Dia berharap makin banyak pihak yang menyampaikan jika dirinya sebagai ketua MK tengah berupaya mengembalikan kepercayaan publik pada lembaga konstitusi tertinggi ini.
"Di mana muncul sebuah sistem, di mana kepecayaan publik bisa kembali, mungkin tidak bisa sebentar," sambungnya.
Dia pun menyakini kepercayaan publik akan kembali jika MK mampu membuktikan integritas seperti halnya menengani perkara-perkara sengketa Pemilu.
"Bisa Pilpres, Pilkada di akhir tahun," sambung dia yang memastikan agar hakim-hakim MK lainya juga berusaha memiliki integritas yang sama.
"Kita tidak bisa membaca isi hati orang tapi bisa dilihat dari personal, jika kolega (hakim) menonton ini, harapannya kolega-kolega lainnya, punya sama (integritas)," ujarnya memastikan jika apa yang disampaikan bisa ditonton oleh hakim-hakim MK lainnya.
Lalu mampukah hakim Suhartoyo mengembalikan kepercayaan publik jika nantinya perkara Pilpres berakhir di MK?
Berita Terkait
-
Pendidikan Anwar Usman Eks Ketua MK, Gelar Profesor Kehormatannya Terancam Dicabut
-
Anwar Usman Paman Gibran jadi Ketua MK Lagi? Kata Jubir MK soal Putusan Sela PTUN DKI
-
Anwar Usman Kembali Jadi Ketua MK? Ini Jawaban Mahkamah Konstitusi
-
Sebut Sejumlah Distorsi Hukum Jelang Pemilu 2024, Hasto Ungkap Hal Ini
-
Momen Mahfud Md 3 Kali Sebut Ipar Jokowi Dengan Panggilan 'Uncle Usman'
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- 5 HP Infinix Kamera Beresolusi Tinggi Terbaru 2026 dengan Harga Murah
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Penyebab BRImo Sempat Terkendala Pagi Ini, Kini Layanan Pulih Sepenuhnya
Pilihan
-
Diperiksa Kasus Penggelapan Rp2,4 Triliun, Apa Peran Dude Harlino dan Istri di PT DSI?
-
Diguncang Gempa M 7,6, Plafon Gereja Paroki Rumengkor Ambruk Jelang Ibadah Kamis Putih
-
Isak Tangis Pecah di Kulon Progo, Istri Praka Farizal Romadhon Tiba di Rumah Duka
-
Bareskrim Periksa Pasangan Artis Dude Herlino-Alyssa Terkait Skandal Kasus PT DSI Rp2,4 Triliun
-
BREAKING NEWS: Peringatan Dini Tsunami 3, BMKG Minta Evakuasi Warga
Terkini
-
Gegana Turun Tangan! Gereja di Jakarta hingga Bekasi Disisir dan Dijaga Ketat Jelang Ibadah Paskah
-
Kesimpulan DPR Kasus Amsal Sitepu: Desak Eksaminasi dan Evaluasi Kejari Karo
-
Tegas! 1.256 SPPG di Timur Indonesia Disetop Sementara BGN Akibat Abaikan SLHS dan Tak Punya IPAL
-
KPK Akan Maraton Periksa Agen Perjalanan Haji dan Umrah Pekan Depan
-
Iran Pastikan Selat Hormuz Terbuka untuk Dunia, Tapi....
-
Kasus Kuota Haji, KPK Perpanjang Masa Penahanan Gus Alex Hingga 40 Hari ke Depan
-
2 Siswa SMP Terkena Peluru Nyasar, Marinir Ungkap Alasan Tolak Tuntutan Rp3,3 Miliar
-
Gerak Cepat TNI Pasca-Gempa Sulut: Ratusan Prajurit Evakuasi Korban hingga Sisir Dampak Tsunami
-
WFH Bukan Long Weekend! Pemerintah Pakai Teknologi Pantau Lokasi ASN
-
KDM dan Ahmad Luthfi Ketawa Bareng di Jakarta, Netizen Kena Prank Medsos?