Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjawab kabar santer soal kocok ulang kabinet atau reshuffle pada Rabu besok. Jokowi tidak menjawab detail. Ia hanya meminta awak media menunggu besok pukul 10.00 WIB.
Mulanya, Jokowi ditanya mengenai kabar pelantikan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Kabar terbaru, Hadi Tjahjanto yang disebut-sebut bakal mengisi kursi menko yang ditinggalkan Mahfud MD.
"Besok ditunggu saja jam 10," kata Jokowi Ancol, Jakarta, Selasa (20/2/2024).
Jokowi hanya memberikan jawaban serupa ketika ditanya mengenai Hadi Tjahjanto, apakah benar akan dilantik besok sebagai Menko Polhukam.
"Besok dilihat jam 10," kata Jokowi.
Hal senada disampaikan Jokowi ketika ditanya kabar Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang juga disebut akan menggantikan posisi Hadi sebagai Menteri ATR/BPN.
"Besok ditunggu saja," kata Jokowi.
Kabar Pelantikan Hadi dan AHY
Partai Demokrat memastikan Agus Harimurti Yudhoyono siap memenuhi panggilan negara bila memang sosoknya dibutuhkan. Kesiap seidaan AHY memenuhi panggilan negara itu disampaikak Demokrat menanggapi kabar ketua umum mereka dilanti menjadi menteri, Rabu besok.
Baca Juga: Kelakuan Mayor Teddy Suruh Dokter Tentara Menepi Tuai Cibiran: Belagu Amat!
Ketua Umum Partai Demokrat itu dikabarkan akan menggantikan posisi Hadi Tjahjanto di kursi Menteri ATR/BPN, seiring kabar Hadi yang bakal dilantik menjadi pengganti Mahfud MD sebagai Menkopolhukam.
"Jika negara memanggil, Mas AHY siap memenuhi panggilan tugas dari negara. Namanya prajurit, beliau selalu mendarmabaktikan hidupnya untuk bangsa dan negara," ujar Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra kepada wartawan, Selasa.
"Dulu di militer, lalu sekarang di medan politik. Ke depannya, tentu beliau selalu siap memenuhi panggilan tugas untuk bangsa dan negara," kata Herzaky.
Walau AHY siap memenuhi panggilan negara, Partai Demokrat menegaskan bahwa urusan kabinet dan pelantikan menteri merupakan kewenangan Presiden Jokowi. Demokrat dalam posisi menghormati apa yang menjadi hal prerogatif kepala negara.
"Reshuffle kabinet hak prerogatif presiden. Kami menghormati betul hak bapak presiden. Jadi, apakah akan ada pelantikan menteri, lalu siapa menterinya, tentu beliau lah yang tahu. Silakan ditanyakan kepada beliau," kata Herzaky.
Selain AHY, Hadi Thahjanto juga dikabarkan bakal dilantik menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keammanan pada Rabu besok. Salah satu pihak yang mendengar kabar tersebut ialah Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni.
Berita Terkait
-
Kelakuan Mayor Teddy Suruh Dokter Tentara Menepi Tuai Cibiran: Belagu Amat!
-
Tak Banyak yang Tahu, Ini Momen Mayor Teddy Adu Jotos dengan Jokowi
-
Usai Paloh Bertemu Jokowi, Cak Imin Ngaku Belum Ada Undangan dari Istana, Pengin Diundang Juga Ta?
-
Jokowi Dilaporkan ke PBB, Dugaan Pelanggaran HAM Atas Dalih Pembangunan
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 4 Rekomendasi Cushion dengan Hasil Akhir Dewy, Diperkaya Skincare Infused
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Daftar Promo Alfamart Akhir Tahun 2025, Banyak yang Beli 2 Gratis 1
Pilihan
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
Terkini
-
KSAD Bongkar Ada Upaya Sabotase, Lepas Baut Jembatan Bailey di Wilayah Bencana
-
Lebih Rendah dari Bekasi dan Karawang, Buruh Desak Pramono Anung Revisi UMP Jakarta
-
Panglima TNI Respons Pengibaran Bendera GAM: Jangan Ganggu Pemulihan Bencana
-
Said Iqbal Protes Polisi Blokade Aksi Buruh ke Istana, Singgung Cara Militeristik
-
Setuju Bantuan Asing Masuk, Hasto: Kemanusiaan Bersifat Universal
-
Rakernas PDIP Januari 2026, Hasto: Lingkungan dan Moratorium Hutan Akan Dibahas
-
Kasus Izin Tambang Nikel Konawe Utara Dihentikan, Ini Penjelasan KPK
-
John Kenedy Apresiasi Normalisasi Sungai di Wilayah Bencana, Pemulihan Bisa Lebih Cepat
-
Presiden Buruh: Tidak Masuk Akal Jika Biaya Hidup di Jakarta Lebih Rendah dari Kabupaten Bekasi
-
Kronologi dan 6 Fakta Tenggelamnya Kapal KM Putri Sakinah di Labuan Bajo yang Menjadi Sorotan Dunia