Suara.com - Partai politik mendukung paslon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ramai-ramai ingin mengajukan hak angket.
Hak yang melekat pada DPR sebagai perwakilan rakyat. Namun mengenai hak angket ini, publik pun masih menunggu sikap Megawati Soekarnoputri dan Surya Paloh termasuk elit politik pendukung kedua pasangan tersebut.
Pengamat politik Faizal Assegaf mengungkapkan pernyataan Yusril tidak bisa dirujuk karena kondisinya ia berada di barisan pendukung Pemerintah.
"Hak angket ini, suatu konsolidasi hak konstitusi rakyat yang disalurkan oleh partai-partai yang mau berdiri bersama rakyat, yakitu 4 partai, PDIP, PKB, PKS dan Nasdem" ujarnya.
Baca Juga:
Kena Mental, Jagoan Medan Ucok Baret Minta Maaf Usai Tantang Duel Hercules
Cak Imin Tiba-tiba Minta Maaf atas Keseluruhan Kesalahan, Ada Apa?
Sehingga ia mengungkapkan bagi mereka yang menganggap situasi negara tidak bermasalah, maka lebih baik tidak perlu mengomentari.
Dia pun mencontohkan bagaimana saat hak angket di masa SBY. " Mereka yang menganggap Pemilu tidak curang, tidak usah tanggapi. Misalnya jaman pak SBY, hak angket 2009, tidak ada reaksi SBY soal hak angketnya. Sekarang pak Agus, baru beberapa hari menjadi menteri sikapnya sudah berbeda deengan sikap negarawan SBY " ujarnya.
Baca Juga: Jimly Asshiddiqie Temui Ketum Golkar, Bahas Amandemen UUD 45 dan Hak Angket
Faizal menekankan jika saat ini, lembaga yang berperan penjaga demokrasi tidak ada keberpihakan pada rakyat. Karena itu, lembaga saat ini yang berada di partai akan mempergunakan hak yang diatur secara konstitusi pada rakyat.
"Nah ada partai yang ada di DPR, mempergunakan haknya yang diatur secara konstitusi," ujarnya.
Sayangnya Faizal mengungkapkan jika kekinian Megawati Soekarnoputri belum memperlihatkan sikapnya. Karena sikap keempat partai pengusung paslon 1 dan 3 hendaknya bertemu.
"Sampai hari ini, PDIP belum memperlihatkan sikap dan belum menyampaikan sikap seperti Surya Paloh. Publik menanti bagaimana Megawati Soekarnoputri dan Surya Paloh segera kumpul," imbuhnya.
Penggunaan hak angket ini memang tidak berhubungan dengan hasil Pemilu, namun akan mampu memperlihatkan bagaimana penyalanggunaan kewenangan.
"Penggunaan uang triliun, ada kecurangan, memberikan reaksi takut pada pendukung Jokowi, maka wajar reaksi tersebut," ucapnya menjelaskan.
Berita Terkait
-
Apa Itu Hak Angket dan Bagaimana Cara Pengajuannya? Ramai Dibahas Gegara Isu Kecurangan Pemilu 2024
-
Dikhianati SBY Tahun 2004, Jokowi Mengulang Sejarah Beri Luka Baru Untuk Megawati
-
Jimly Asshiddiqie Temui Ketum Golkar, Bahas Amandemen UUD 45 dan Hak Angket
-
Alasan Menpora Undang Red Sparks untuk Hadapi Indonesia di Pembukaan Proliga 2024
-
Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu, Ini Kata Megawati Soal Pemakzulan Jokowi
Terpopuler
- 5 Pilihan Produk Viva untuk Menghilangkan Flek Hitam, Harga Rp20 Ribuan
- 7 Mobil Bekas di Bawah Rp50 Juta untuk Anak Muda, Desain Timeless Anti Mati Gaya
- 7 Rekomendasi Mobil Matic Bekas di Bawah 50 Juta, Irit dan Bandel untuk Harian
- 5 Mobil Mungil 70 Jutaan untuk Libur Akhir Tahun: Cocok untuk Milenial, Gen-Z dan Keluarga Kecil
- 7 Sunscreen Mengandung Niacinamide untuk Mengurangi Flek Hitam, Semua di Bawah Rp60 Ribu
Pilihan
-
Nasib Sial Mees Hilgers: Dihukum Tak Main, Kini Cedera Parah dan Absen Panjang
-
5 HP dengan Kamera Beresolusi Tinggi Paling Murah, Foto Jernih Minimal 50 MP
-
Terungkap! Ini Lokasi Pemakaman Raja Keraton Solo PB XIII Hangabehi
-
BREAKING NEWS! Raja Keraton Solo PB XIII Hangabehi Wafat
-
Harga Emas Turun Hari ini: Emas Galeri di Pegadaian Rp 2,3 Jutaan, Antam 'Kosong'
Terkini
-
Lewat Aklamasi, Budi Arie Lanjut Pimpin Projo 2025-2030
-
Anak Menteri Keuangan Yudo Sadewa Kembali Viral, Kali Ini Diduga Sindir Gibran Lewat Postingan Satir
-
Investment Outlook 2025 Redefining Value: Investment Strategy in the Age of Innovation
-
Ini Cerita Aqsa Syauqi Peraih DPD Award 2025 Kategori Pembangunan Sosial & Kesehatan
-
Dihadang Sopir Angkot, Layanan Mikrotrans PulogadungKampung Rambutan Disetop Sementara
-
Amstrong sembiring: Jelang Akhir Tahun 2025 Negeri Ini Jadi Lautan Persoalan Hukum
-
Wacana Tarif Transjakarta Naik, DPRD Sebut Warga Jakarta Sudah Mampu Bayar Lebih dari Rp 3.500
-
Ritual Persembahan Berujung Petaka, 9 Umat Tewas Terinjak-injak di Kuil India
-
Gelar Pangeran Andrew Dicabut Gegara Pelecehan Seksual, Keluarga Giuffre Beri Respon Sinis
-
Pengamat: Jaksa Hanya Melaksanakan Penetapan Hakim di Kasus Nenny Karawang