Suara.com - Partai politik mendukung paslon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ramai-ramai ingin mengajukan hak angket.
Hak yang melekat pada DPR sebagai perwakilan rakyat. Namun mengenai hak angket ini, publik pun masih menunggu sikap Megawati Soekarnoputri dan Surya Paloh termasuk elit politik pendukung kedua pasangan tersebut.
Pengamat politik Faizal Assegaf mengungkapkan pernyataan Yusril tidak bisa dirujuk karena kondisinya ia berada di barisan pendukung Pemerintah.
"Hak angket ini, suatu konsolidasi hak konstitusi rakyat yang disalurkan oleh partai-partai yang mau berdiri bersama rakyat, yakitu 4 partai, PDIP, PKB, PKS dan Nasdem" ujarnya.
Baca Juga:
Kena Mental, Jagoan Medan Ucok Baret Minta Maaf Usai Tantang Duel Hercules
Cak Imin Tiba-tiba Minta Maaf atas Keseluruhan Kesalahan, Ada Apa?
Sehingga ia mengungkapkan bagi mereka yang menganggap situasi negara tidak bermasalah, maka lebih baik tidak perlu mengomentari.
Dia pun mencontohkan bagaimana saat hak angket di masa SBY. " Mereka yang menganggap Pemilu tidak curang, tidak usah tanggapi. Misalnya jaman pak SBY, hak angket 2009, tidak ada reaksi SBY soal hak angketnya. Sekarang pak Agus, baru beberapa hari menjadi menteri sikapnya sudah berbeda deengan sikap negarawan SBY " ujarnya.
Baca Juga: Jimly Asshiddiqie Temui Ketum Golkar, Bahas Amandemen UUD 45 dan Hak Angket
Faizal menekankan jika saat ini, lembaga yang berperan penjaga demokrasi tidak ada keberpihakan pada rakyat. Karena itu, lembaga saat ini yang berada di partai akan mempergunakan hak yang diatur secara konstitusi pada rakyat.
"Nah ada partai yang ada di DPR, mempergunakan haknya yang diatur secara konstitusi," ujarnya.
Sayangnya Faizal mengungkapkan jika kekinian Megawati Soekarnoputri belum memperlihatkan sikapnya. Karena sikap keempat partai pengusung paslon 1 dan 3 hendaknya bertemu.
"Sampai hari ini, PDIP belum memperlihatkan sikap dan belum menyampaikan sikap seperti Surya Paloh. Publik menanti bagaimana Megawati Soekarnoputri dan Surya Paloh segera kumpul," imbuhnya.
Penggunaan hak angket ini memang tidak berhubungan dengan hasil Pemilu, namun akan mampu memperlihatkan bagaimana penyalanggunaan kewenangan.
"Penggunaan uang triliun, ada kecurangan, memberikan reaksi takut pada pendukung Jokowi, maka wajar reaksi tersebut," ucapnya menjelaskan.
Berita Terkait
-
Apa Itu Hak Angket dan Bagaimana Cara Pengajuannya? Ramai Dibahas Gegara Isu Kecurangan Pemilu 2024
-
Dikhianati SBY Tahun 2004, Jokowi Mengulang Sejarah Beri Luka Baru Untuk Megawati
-
Jimly Asshiddiqie Temui Ketum Golkar, Bahas Amandemen UUD 45 dan Hak Angket
-
Alasan Menpora Undang Red Sparks untuk Hadapi Indonesia di Pembukaan Proliga 2024
-
Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu, Ini Kata Megawati Soal Pemakzulan Jokowi
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Masalah Lingkungan Jadi PR, Pemerintah Segera Tertibkan Izin Kawasan Hutan hingga Pertambangan
-
Dua Hari Berturut-turut, KPK Dikabarkan Kembali Tangkap Jaksa Lewat OTT
-
LPSK Tangani 5.162 Permohonan Restitusi, Kasus Anak Meroket Tajam
-
Upaya Roy Suryo cs Mentah di Polda Metro Jaya, Status Tersangka Ijazah Jokowi Final?
-
Jurus 'Sapu Jagat' Omnibus Law Disiapkan untuk Atur Jabatan Polisi di Kementerian
-
Dakwaan Jaksa: Dana Hibah Pariwisata Sleman Diduga Jadi 'Bensin' Politik Dinasti Sri Purnomo
-
LPSK Bahas Optimalisasi Restitusi Korban Tindak Pidana bersama Aparat Hukum
-
Komisi X DPR Respons Kabar 700 Ribu Anak Papua Tak Sekolah: Masalah Serius, Tapi Perlu Cross Check
-
Soroti Perpol Jabatan Sipil, Selamat Ginting: Unsur Kekuasaan Lebih Ditonjolkan dan Mengebiri Hukum
-
Gelar Perkara Khusus Rampung, Polisi Tegaskan Ijazah Jokowi Asli, Roy Suryo Cs Tetap Tersangka!