Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Rabu (28/2/2024) besok dijadwalkan akan memberikan pangkat Jenderal kehormatan kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.
Jadwalnya, penyematan pangkat kehormatan itu digelar saat rapim atau rapat pimpinan TNI dan Polri di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.
Hal ini sudah dibenarkan Jubir Menhan Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak. Begitu juga oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen R Nugraha Gumilar.
"Betul, naik pangkat Jenderal Kehormatan," ujar Nugraha sebagaimana dikutip, Selasa (27/2/2024).
Pangkat Prabowo Subianto saat masih aktif di militer adalah Letnan Jenderal (Purn) atau bintang tiga. Dengan demikian, mantan Komandan jenderal Kopassus dan Pangkostrad ini akan menyandang bintang empat.
Diketahui, Rapim TNI dan Polri di Mabes TNI Cilangkap dijadwalkan akan dimulai pukul 09.00 WIB dengan dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi.
Sebelumnya, Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak membenarkan kabar pemberian kenaikan pangkat kehormatan untuk Prabowo. Ia sekaligus menyampaikan alasan pemberian kenaikan pangkat kehormatan tersebut.
Kenaikan pangkat kehormatan itu bakal diberikan langsung oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam acara Rapat Pimpinan TNI-Polri di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2024).
Berdasarkan susunan acara yang didapat, Jokowi diagendakan menyerahkan Keppres Kenaikan Pangkat Kehormatan kepada Menhan RI pada Rabu pagi.
Baca Juga: Sederet Tokoh Ini Pernah Terima Pangkat Jenderal Kehormatan, Prabowo Selanjutnya
"Benar besok Pak Prabowo akan hadir di Rapim TNI dan rencananya akan menerima Keppres dari presiden terkait dengan tanda kehormatan berupa kenaikan pangkat secara istimewa menjadi Jenderal TNI," kata Dahnil kepada wartawan, Selasa (27/2/2024).
Dahnil menegaskan pemberian kenaikan pangkat kehormatan untuk Prabowo sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.
"Hal yang sama pernah diperoleh oleh Pak Jenderal SBY, Pak Luhut, Pak Hendropriyono, dan yang lain," kata Dahnil.
Tag
Berita Terkait
-
Harta Kekayaan 9 Ketum Partai yang Lolos Parlemen di Pemilu 2024
-
Sederet Tokoh Ini Pernah Terima Pangkat Jenderal Kehormatan, Prabowo Selanjutnya
-
Dampak Makan Siang Gratis pada APBN 2025: Antara Manfaat dan Kekhawatiran
-
Pihak Istana Buka Suara soal Pangkat Kehormatan Prabowo, Pratikno: Besok, Bapak Presiden Datang
-
Ekspresi Tak Berdaya Mayor Teddy Dicubit Luhut: Kok Gak Berani Kaya ke Dokter Gunawan?
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT