Pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo Disebut Tak Masuk Akal, Refly Harun: Rezim Omon-omon, Gak Karuan!

Suara.com - Anggota Dewan Pakar Timnas Anies-Muhaimin (AMIN), Refly Harun merasa heran Prabowo Subianto diberi hadiah pangkat kehormatan Jenderal Bintang 4. Padahal, selama ini Prabowo sudah tidak berdinas di kemiliteran.

"Bagaimana mungkin seorang naik pangkat militer tapi dia tidak berdinas di militer lagi," ujar Refly di Gedung Gerakan Bhineka Nasionalis, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2024).

Oleh sebab itu, Refly menuding rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak karuan dan omon-omon.

"Rezim omon-omon betul, ini nggak karu-karuan," ucap Refly.

Menurut Refly, tidak masuk akal jika Prabowo diberi pangkat kehormatan atas alasan jasanya selama ini. Lebih lanjut, Refly menilai semestinya pangkat kehormatan juga diberikan setelah seseorang tokoh menunaikan tugas.

Dalam hal Prabowo, yakni purna tugas sebagai Menteri Pertahanan.

"Pakai common sense saja nggak masuk akal tapi kan Prabowo punya jasa dan lain sebagainya ya semua Menteri kalau mau dianggap punya jasa," tutur Refly.

"Belum selesai lalu apa yang menyebabkan kemudian kita harus memberikan pangkat kehormatan kepada Prabowo," lanjutnya.

Prabowo Naik Pangkat

Baca Juga: Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Pemberian Pangkat Kehormatan Jenderal Bintang Empat Untuk Prabowo Subianto

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi resmi menyematkan kenaikan pangkat kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dengan begitu, Prabowo kini menyandang pangkat Jenderal Kehormatan.

Pemberian pangkat Jenderal Kehormatan disematkan langsung oleh Jokowi dalam acara Rapat Pimpinan TNI-Polri di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2024).

Prabowo memberikan hormat lebih dahulu sesaat sebelum Jokowi menyematkan pangkat bintang empat di bahunya. Sikap hormat dilakukan Prabowo usai Jokowi memberikan Keppres Kenaikan Pangkat Kehormatan.

Ditemui seusai prosesi, Jokowi membantah anggapan pemberian pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo merupakan bagian transaksi politik.

Menurut Jokowi, bila memang kenaikan pangkat menjadi bagian transaksi politik, justru dilakukan sebelum Pemilu 2024.

Ia menekankan pemberian kenaikan pangkat tersebut diberikan usai masa pemilihan presiden karena untuk menghindari anggapan tersebut.