Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menilai tidak tepat, apabila program makan siang gratis dan susu gratis milik paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran turut dibahas dalam sidang kabinet paripurna di Istana pada Senin (26/2/2024). Sebab, kata dia, proses rekapitulasi hasil Pemilu 2024 masih belum selesai.
"Ya, kalau kita melihat, pembahasan tidak tepat karena sekarang tahapan pemilu presiden ini baru memasuki tahap rekapitulasi," kata Hasto ditemui di Kawasan Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2024).
Baca Juga:
Cak Imin Tiba-tiba Minta Maaf atas Keseluruhan Kesalahan, Ada Apa?
Kena Mental, Jagoan Medan Ucok Baret Minta Maaf Usai Tantang Duel Hercules
Harta Berlimpah Dedi Mulyadi yang Heran Orang Ribut Beras Mahal, Punya Duit Rp7,8 M
Hasto menyebut, pembahasan program makan siang di dalam sidang kabinet saat ini justru menimbulkan tanda tanya. Terlebih, ia menekankan, proses Pemilu 2024 belum selesai.
"Sehingga ada upaya-upaya tertentu yang kemudian justru malah menimbulkan suatu tanda tanya, ketika konsolidasi kekuasaan secara masif dilakukan, termasuk pembahasan program makan siang gratis dari Pak Prabowo dan Mas Gibran sementara tahap pemilu presiden belum selesai," ungkapnya.
Untuk itu, ia menilai, munculnya pembahasan program Prabowo-Gibran dalam sidang kabinet pemerintahan Jokowi sengaja dilakukan untuk skenario Pemilu sudah selesai.
Baca Juga: KPU Mendadak Tunda Rekapitulasi Suara Karena Pemeriksaan DKPP, Timnas AMIN: Bikin Bingung!
"Sehingga ada upaya sepertinya mau membangun skenario bahwa pemilu sudah selesai, padahal rekapitulasi baru dilakukan. Ini tentu saja menyentuh aspek-aspek hukum dan aspek etika dari penyelenggara negara," pungkasnya.
Sebelumnya, program makan siang gratis yang menjadi janji Prabowo sebagai capres nampaknya benar-benar segera terwujud.
Hal ini dipastikan usai Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pembicaraan mengenai anggaran makan siang gratis telah dimasukkan ke dalam pembahasan APBN 2025, dengan besaran Rp15.000 untuk setiap anak di Indonesia.
Airlangga menegaskan bahwa anggaran tersebut akan didistribusikan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Namun, ia belum dapat mengungkapkan secara detail total anggaran yang dialokasikan dalam APBN 2025 karena pembahasan rinci belum dilakukan.
"Diperkirakan sekitar Rp 15.000 per anak. Itu bisa bervariasi," ujar Airlangga saat diwawancarai di kantornya, Jakarta, pada Senin (26/2/2024).
Ia menambahkan, usai pembahasan APBN 2025 di Istana Negara pagi itu, belum ada pembicaraan rinci mengenai program makan siang gratis.
Berita Terkait
-
Begini Nasib 'Dinasti' Raffi Ahmad di Pemilu 2024, Hary Tanoe dan Keluarga Kalah Telak?
-
Daftar Penerima Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Tahap Pertama, 2025 Langsung Gas!
-
Usut Kecurangan Pemilu, Hasto Kristiyanto: PDIP Dukung Penuh Audit Forensik Sirekap KPU
-
Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Pemberian Pangkat Kehormatan Jenderal Bintang Empat Untuk Prabowo Subianto
-
KPU Mendadak Tunda Rekapitulasi Suara Karena Pemeriksaan DKPP, Timnas AMIN: Bikin Bingung!
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP POCO RAM Besar dan Kamera Bagus, Cek di Sini!
- Promo Alfamart Hari Ini 30 April 2026, Tebus Suka Suka Diskon 60 Persen
- 5 HP Terbaru 2026 Baterai Jumbo 10.000 mAh: Tahan 3 Hari, Performa Kencang
- 5 Sepatu Lari Diadora Diskon 50 Persen di Sports Station, Harga Jadi Rp200 Ribuan
- 5 Cushion Matte untuk Menutupi Bekas Jerawat dan Noda Hitam, Harga Terjangkau
Pilihan
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
-
Dibayar Rp50 Ribu Sebulan, Guru Ngaji di Kampung Tak Terjamah Sistem Pendidikan
-
10 Spot Wisata Paling Hits di Solo 2026: Paduan Sempurna Budaya, Estetika, dan Gaya Hidup Modern!
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
-
Mantan Istri Andre Taulany Dilaporkan ke Polisi, Diduga Aniaya Karyawan
Terkini
-
Misteri Kematian Dokter Internship dr. Myta, Kemenkes Didesak Lakukan Investigasi Menyeluruh
-
Hubungan Memanas, Militer Iran Klaim Miliki Bukti AS Siapkan Konflik Baru
-
Arief Pramuhanto Disebut Korban Kriminalisasi Terberat, Pengacara: Tak Ada Aliran Dana
-
Skandal Chromebook, Prof Suparji: Langkah JPU Tuntut Penjara Ibrahim Arief Tepat
-
Sentil 'Akal-akalan' Aplikator, Driver Ojol: Potongan Terasa 30 Persen, Berharap pada Perpres Baru
-
May Day 2026, Menaker Yassierli Tegaskan Negara Komitmen Lindungi Pekerja hingga ke Tengah Laut
-
Tak Ditemui Pemerintah karena Demo di Patung Kuda, Massa Mahasiswa Bubarkan Diri Janji Balik Lagi
-
Tak Puas Sampaikan Aspirasi di Patung Kuda, Massa Mahasiswa Sempat Bakar Ban Coba Terobos Barikade
-
Momentum Hardiknas, BEM SI Demo di Patung Kuda Sampaikan 10 Tuntutan, Ini Isinya
-
Megawati Ingatkan Republik Milik Bersama, Tolak Alasan Biaya Mahal untuk Ubah Sistem Pemilu