Suara.com -
Mahfud MD menyampaikan pandangannya soal isu hak angket yang bakal digulirkan di DPR. Dirinya mengatakan jika persoalan hak angket masuk ranah politik bisa saja berjalan di DPR atau malah sebaliknya.
"Apakah anda optimistis angket? Kita lihat aja dulu karena angket tergantung politik," kata Mahfud MD dalam video acara King Maker yang diunggah di akun X Nurdin Hasan, dilihat Sabtu (2/3/2024).
Menurut Mahfud, untuk menyikapi hak angket ini tidak usah terlalu bergembira.
"Jadi jangan terlalu bergembira dulu (hak angket) tapi jangan pesimis juga," ungkapnya.
Mantan Menko Polhukam ini mengatakan pihaknya menemukan temuan yang mestinya hak angket dapat terlaksana.
"Kasus Bansos itu temuan kami ada pelanggaran, kalau pelanggaran pelaksanaan undang-undang itu bukan ke Pemilu tapi ke DPR (hak angket)," ucapnya.
Mahfud menjelaskan kalau Bansos tahun 2023 itu berakhir November 2023, tapi diperpanjang tanpa mengubah APBN.
"Yang tahun 2024 tiba-tiba dinaikkan, dibayarkan Januari-Februari, padahal undang-undangnya yang tahun 2024 itu baru disahkan 16 Oktober, harusnya nunggu perubahan APBN tapi dipaksakan dinaikan lalu dibagi di situ," jelas Mahfud.
Atas temuan dugaan pelanggaran undang-undang terkait pembagian bansos itu, Mahfud melanjutkan sudah sepatutnya DPR bertindak dengan melaksanakan hak angket.
"Nah di situ pelanggaran terhadap undang-undang, itu nanti angket," tukas Mahfud MD.
Sebagaimana diketahui, wacana hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 awalnya diusulkan oleh calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo.
Eks Gubernur Jawa Tengah itu meminta kepada dua partai pengusungnya yang ada di parlemen, yakni PDIP dan PPP untuk ikut mendukung wacana hak angket ini.
Usulan Ganjar ternyata juga mendapatkan sambutan baik dari tiga partai politik (parpol) pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), yakni Partai NasDem, PKS, dan PKB.
Bahkan, ketiga perwakilan partai AMIN tersebut sudah mengadakan pertemuan di NasDem Tower untuk membahas terkait hak angket ini.
Berita Terkait
-
Soal Isu Peleburan dengan Gerindra, NasDem: Tidak Masuk Akal, Kami Bukan PT Tbk
-
Isu Fusi NasDem-Gerindra Mencuat, Saan Mustopa: Sebagai Ide tentu Dipertimbangkan, Itu Hal Biasa
-
Boni Hargens Launching Buku Ilmu Politik, Singgung Soal Pernyataan Saiful Mujani, Termasuk Makar?
-
Riset WRI Ungkap Paradoks Banjir: Investasi Besar Tak Selalu Kurangi Risiko, Kenapa?
-
Ini Daftar Program Pemerintah yang Buat Pemudik Merasa Terbantu Menurut Survei Indikator
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
Terkini
-
Dugaan Pelecehan Seksual di FH UI, BEM Dorong Sanksi Berat hingga DO
-
KPK Kalah! PN Jaksel Batalkan Status Tersangka Sekjen DPR Indra Iskandar
-
Sekutu NATO Tolak Terlibat Rencana Donald Trump untuk Blokade Selat Hormuz
-
Hitung-hitungan Dampak Buruk Blokade AS di Pelabuhan Iran dan Selat Hormuz
-
Bertukar Cinderamata, Prabowo Subianto Beri Miniatur Candi Borobudur ke Vladimir Putin
-
Studi Ungkap Aspal dan Beton Memerangkap Panas, Kenapa Kota Jadi Kian Menyengat?
-
Apa Itu MDCP? Kerjasama Militer AS-Indonesia yang Baru Diteken Sjafrie Sjamsoeddin
-
Pakar Hukum: Awasi Dana Asing ke NGO, Tapi Jangan Bungkam Kritik
-
Momen Hangat di Kremlin, Putin Lepas Prabowo dengan Penghormatan Khusus
-
Intip Taktik Donald Trump Nekat Blokade Pelabuhan Iran