Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan pembelian pakaian dinas dan atribut baru berupa pin emas untuk para anggota DPRD sebesar Rp3 miliar. Legislator yang akan menerima nanti adalah anggota dewan periode 2024-2029.
Informasi tersebut tertuang dalam laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (Sirup LKPP). Dana Rp3 miliar itu nantinya akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023.
Untuk pemilihan penyedia akan dimulai Juni 2024 dan pemanfaatan barang atau jasa akan dimulai pada Agustus 2024
Menanggapi rencana pembelian ini, Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menyatakan menentangnya. Sebab, pembelian barang mewah seperti pin emas dianggap hanya pemborosan dan buang-buang anggaran.
“Secara prinsip PSI konsisten untuk menolak anggaran-anggaran yang sifatnya pemenuhan hal mewah seperti pin emas anggota DPRD,” ujar Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina saat dikonfirmasi, Kamis (7/3/2024).
Sementara untuk pakaian, Elva menyebut pihaknya tak menolak. Namun, ia memberi catatan anggarannya harus hemat dan masuk akal.
Jika nantinya pin emas tetap dianggarkan, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta itu meminta anggotanya yang terpilih menjadi legislator Kebon Sirih untuk mengembalikannya.
“Untuk anggaran pakaian dinas baru, selama anggarannya masuk akal saya rasa tidak masalah. Namun, jika ada pin emas di anggaran tersebut, kami tegas menolak dan pasti akan kami kembalikan,” pungkas Elva.
Baca Juga: Spanduk Gambar Wajah Heru Budi Diprotes DPRD, Pemprov DKI: Emangnya Kenapa?
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
Pakai Baju Koko Putih, Prabowo Hadiri Acara Munajat Bangsa-Pengukuhan Pengurus MUI di Istiqlal
-
Sempat Kabur Saat OTT, Pemilik PT Blueray John Field Menyerahkan Diri ke KPK
-
Semarang Jadi Pelopor Meritokrasi di Jateng, 12 Pejabat Dilantik Lewat Sistem Talenta
-
Nyanyian Saksi di Sidang: Sebut Eks Menaker Ida Fauziyah Terima Rp50 Juta, KPK Mulai Pasang Mata
-
Diduga Demi Kejar 'Cuan' Bisnis, Anak Usaha Kemenkeu Nekat Suap Ketua PN Depok Terkait Lahan Tapos
-
Kapolres Tangsel Laporkan Gratifikasi iPhone 17 Pro Max ke KPK, Kini Disita Jadi Milik Negara
-
Polda Metro Jaya Bongkar Peredaran Obat Keras, 21 Ribu Butir Disita dari Dua Lokasi
-
Usai Kena OTT KPK, Ketua dan Waka PN Depok Akan Diperiksa KY soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok