Suara.com - Wakil Sekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaon merespons pernyataan calon wakil presiden 03 Mahfud MD mengenai perolehan suara di Pilpres 2024.
Dalam wawancaranya, Mahfud MD mengaku sudah mendengar isu yang menyebut perolehan suara pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD bakal dikunci di bawah 17 persen sejak sebelum hari pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Jansen Sitindaon sendiri tak habis pikir mengapa seorang Mahfud MD bisa percaya isu tersebut. Ia mempertanyakan ke Mahfud bagaimana cara mengunci suara Ganjar-Mahfud.
Baca Juga:
Ganjar Pranowo Pamer Makan Siang Bareng Siti Atikoh dan Alam Ganjar, Netizen: Gratis Pak?
Diungkap Mahfud MD, Begini Respon Ganjar Usai Dilaporkan ke KPK
"Ampunnn. Bisa Prof Mahfud pun percaya gini juga ternyata. Gimana cara nguncinya Prof? Pengin juga kita ingin dengar penjabarannya," ujar Jansen di akun X.
Menurut Jansen, rakyat memilih dengan kehendak bebas sehingga tidak bisa diatur-atur menjadi 17 persen hasil akhirnya.
Faktanya kata Jansen, perolehan suara Ganjar-Mahfud saja kalah dari Anies-Muhaimin yang secara kalkulasi kalah dalam segala hal dari Ganjar-Mahfud termasuk modal kampanye.
Baca Juga: Jansen Sitindaon Tuding Hasto Mengada-ada, Tantang PDIP Lakukan Ini di Kandang Banteng
Menurut Jansen, lama-lama orang menjadi tidak rasional dalam menyikapi hasil Pilpres 2024. Untuk itu ia menyarankan agar tim Ganjar-Mahfud membuka C1 dengan sampel di Jawa Tengah, yang merupakan basis PDIP.
"Lama-lama jadi tidak rasional semua kita ini. Saran saya — karena Indonesia ini luas sekali — sebagai sample cukup buka C1 di Jateng saja dulu Prof. Dimana harusnya Prof dan mas GP menang disana ternyata faktanya kalah. Telak lagi," ujar Jansen.
"Ada tidak selisih angka di C1 yg kalian pegang dengan hasil pleno di Kecamatan sampai Kabupaten. Kan di Jateng harusnya lengkap itu di semua TPS ada saksi-saksi dari teman2 PDIP. Karena kandang mereka," tambah dia.
Berita Terkait
-
Jansen Sitindaon Tuding Hasto Mengada-ada, Tantang PDIP Lakukan Ini di Kandang Banteng
-
Mahfud Sebut Rancangan Hak Angket Serius, Fraksi PPP: Belum Lihat Ada Pergerakan di Tingkat Bawah
-
Diduga Sengaja Kunci Suara Ganjar-Mahfud Hanya 17 Persen, KPU Langsung Bela Diri
-
Masih Naik Daun! Mahfud MD Pamer Momen saat Diuber Wartawan: Padahal Saya Lagi Menikmati Waktu
-
Biaya Kampanye Ganjar-Mahfud Tembus Rp500 Miliar Padahal Total Kekayaan Keduanya Cuma Rp43 Miliar, dari Mana Sisanya?
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- Milk Cleanser Viva untuk Umur Berapa? Ini Penjelasan dan 5 Pilihan Variannya
- 6 Sepatu Adidas Samba Lagi Diskon 50 Persen di Website Resmi, Kesempatan Langka Separuh Harga
- 4 Cushion Terbaik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Anti Crack Samarkan Garis Halus Seharian
- Merasa Dibohongi, Elza Syarief Mundur sebagai Pengacara Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya
Pilihan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
-
Link Live Streaming Portugal vs Kongo: Panggung Sesungguhnya CR7?
-
Demo Pakai Daster ke Istana, Aliansi Perempuan Tuntut Prabowo Turunkan Harga BBM dan Setop MBG
-
BREAKING NEWS: Kantor Dinas Pendidikan Sulsel Digeledah Kejati
-
Prediksi Argentina vs Aljazair: Head to Head, Susunan Pemain dan Fakta Menarik
Terkini
-
Bansos Aman! Gus Ipul Jamin Efisiensi Anggaran Tak Pangkas Bantuan Rakyat
-
Penderita Fatty Liver Rasakan Manfaat Antrean Online Mobile JKN Saat Berobat
-
'Disentil' Sahroni di DPR, KPK Langsung Naikkan Usulan Anggaran dari Rp762 M jadi Rp989 M
-
Legislator Gerindra 'Semprot' Komnas HAM: Sebut MBG Langgar HAM Itu Keliru!
-
Evaluasi Haji 2026 di Hambalang: Prabowo Minta Fasilitas Hotel Ditata, Ongkos Dipangkas
-
Murid Sekolah Rakyat Lampaui Target, Kemensos Ajukan Tambahan Anggaran hingga Rp8 Triliun
-
Pigai Minta Tambahan Rp492,9 Miliar untuk Kementerian HAM, DPR Hanya Setujui Rp224,9 Miliar
-
Siapkan Dana Pendidikan Anak Tanpa Cemas, BRI Multiguna Tawarkan Pembiayaan Fleksibel
-
Kadistamhut DKI: Pungli di Pemakaman Jakarta Libatkan RT Hingga RW
-
Jaminan Sosial PRT Dinilai Masih Lemah, UU PPRT Dikhawatirkan Hanya Jadi Aturan di Atas Kertas