Suara.com - Ketua Bappilu DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sandiaga Uno, mengatakan elite partai berlambang Ka'bah untuk sementara waktu diminta tak berkomentar soal pengguliran hak angket terkait kecurangan Pemilu 2024 di DPR RI.
Menurut Sandiaga, hal itu sebagaimana keputusan Plt Ketua Umum DPP PPP M Mardiono dalam rapat terakhir bersama jajaran pimpinan partai lainnya.
"Kita diminta tidak memberikan komentar, nanti takut menjadi deviasi atau mispersepsi," kata Sandiaga ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024).
Dalam rapat itu juga, kata Sandiaga, semua kader diminta menyerahkan soal keputusan terkait hak angket kepada Plt Ketua Umum PPP Mardiono.
"Ya sepengatahuan saya di rapat terakhir yang dipimpin oleh Pak Plt Ketum bahwa diminta kepada semua kader menyerahkan posisi dan keputusan akhir PPP itu kepada pimpinan kepada Plt Ketum yang akan menyampaikan," ungkapnya.
Kendati begitu, ia mengatakan pihaknya juga masih fokus terhadap rekapitulasi perolehan suara PPP di Pemilu 2024, yang meski sudah meraih 4 persen tapi masih rentan turun.
"Tapi yang seingat saya yang diharapkan adalah bahwa PPP ini harus lolos dulu untuk 4 persen dan untuk perbaikan pemilu ke depan, proses demokrasi dan lain sebagainya itu akan ditentukan di tahapan" selanjutnya," katanya.
"Karena di Bappilu ini nggak boleh mis sedikit sekali karena angka kita ini sangat tipis melewati ambang batas. Kalau kita tidak betul-betul kawal, kita berpotensi kehilangan suara dan itu sangat fatal nanti akibatnya. Oleh karena itu, kita akan fokus untuk mengawal suara," Sandiaga menambahkan.
Berita Terkait
-
Lapor Bawaslu, Agus Rahardjo Sampaikan Kecurangan Pemilihan DPD RI Dapil Jatim Langsung ke Rahmat Bagja
-
Usai Buron Kasus Rekayasa DPT Pemilu, Anggota PPLN Kuala Lumpur Akhirnya Menyerah!
-
Teddy Gusnaidi Singgung Kubu Anies-Ganjar soal Pilpres 2024: Mereka Memang Kalah, Sibuk Menarasikan Curang
-
PDIP Siapkan Kapolda Jadi Saksi Kecurangan Pemilu 2024, Said Didu: Kita Tunggu Pahlawan Bersuara Kejujuran
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT