Menko Polhukam Hadi Sebut Demo Tolak Hasil Pemilu Bakal Meningkat, Begini Skalanya!

Suara.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menyampaikan hasil deteksi intelijen terkait gerakan unjuk rasa dari massa menolak hasil pemilu. Berdasarkan deteksi tersebut diketahui akan terjadi peningkatan unjuk rasa dari skala kecil ke sedang.

"Unjuk rasa itu memang ada, tapi saya sampaikan skalanya masih kecil dan memang kecil menuju sedang," kata Hadi usai memimpin rapat koordinasi di kantornya, Jakarta, Jumat (15/3/2024).

Mengantisipasi gerakan massa tersebut, Hadi memastikan TNI-Polri sudah bersinergi melakukan mitigasi untuk mengamankan situasi.

"Supaya tidak terjadi eskalasi yang lebih besar dan intelijen baik dari KaBIN, BAIS, terus memantau perkembangsn tersebut untuk tetap menjaga situasi tetap kondusif seperti saat ini," kata Hadi.

Pagi tadi, Menko Polhukam Hadi memimpin rapat koordinasi bersama Mendagri Tito Karnavian, KSP Moeldoko, Kepala BIN Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.

Rapat koordinasi tersebut mengenai pemantauan perkembangan situasi pasca pemungutan suara dan antisipasi penetapan hasil suara Pemilu 2024.

Sebelumnya, Hadi mengklaim jika suasana dalam negeri dalam kondusif dan normal menjelang Komisi Pemilihan Umum (KPU) merampungkan rekapitulasi nasional.

Diketahui, KPU ditargertkan paling lambat menyelesaikam rekapitulasi 35 hari setelah pemungutan suara dimulai. Artinya, tenggat KPU menyelesaikan rekapitulasi Pemilu 2024 adalah 20 Maret.

Hadi menegaskan situasi saat ini berjalan normal. Hal itu ia sampaikan menanggapi antisipasi gejolak massa jelang 20 Maret.

Baca Juga: Adian Napitupulu Sebut PDIP Tak Takut Gulirkan Hak Angket: Kalau Dibilang Ragu, Di Mana Ragunya?

"Ya kita masih melihat normal ya," kata Hadi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Kamis (14/3/2024).

Kekinian diketahui, KPU menargetkan rekapitulasi rampung pada 18 Maret, lebih awal dua hari dari tenggat. Berkaitan rekapitulasi, Hadi menegaskan hal tersebut tetap sesuai tepat waktu sebagaimana di aturan.

"Masih tepat waktu sesuai dengan undang-undang 35 hari setelah pencoblosan akan kita umumkan. Masih sesuai," kata Hadi.

Sebelumnya terkait dengan kondisi pasca Pemilu, Pileg, dan Pilpres, Hadi menekankan situasi kondusif. Hal ini ia sampaikam usai melakukan kunjungan ke Majelis Ulama Indonesia (MUI), Selasa (5/3).

Hadi menegaskan pihaknya terus menjaga agar situasi tetap berlangsung aman. Menurutnya suasana kondusif yang terjadi saat ini tidak terlepas peran para kiai dan ulama yang ada di MUI.

"Saya kan tadi bicara mudah-mudahan bisa terjaga sampai dengan pelantikan presiden dan wakil presiden. Dan dunia akan melihat, dunia menilai bahwa pesta demokrasi di negara Republik Indonesia berjalan dengan aman dan lancar," kata Hadi.

"Ini sebuah harga diri bangsa. Itu lah sebabnya kami mengajak ya, MUI terus menjaga kondisi yang saat ini terjadi, yaitu aman, tentram dan damai," ujarnya.

Sementara itu, terkait kunjungannya ke MUI, Hadi mengatakan pertemuannya dengan para pengurus MUI berlangsung sangat hangat. Ia lantas menyampaikan alasan di balik kunjungannya ke MUI.

"Kenapa saya harus datang ke MUI? Karena Majelis Ulama Indonesia ini organisasi besar, di dalamnya ada 87 organisasi masyarakat yang bernafaskan Islam. Sehingga pengaruhnya ke masyarakat untuk menjaga keharmonisan di masyarakat itu sangat kuat sekali," kata Hadi.