Suara.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menyampaikan hasil deteksi intelijen terkait gerakan unjuk rasa dari massa menolak hasil pemilu. Berdasarkan deteksi tersebut diketahui akan terjadi peningkatan unjuk rasa dari skala kecil ke sedang.
"Unjuk rasa itu memang ada, tapi saya sampaikan skalanya masih kecil dan memang kecil menuju sedang," kata Hadi usai memimpin rapat koordinasi di kantornya, Jakarta, Jumat (15/3/2024).
Mengantisipasi gerakan massa tersebut, Hadi memastikan TNI-Polri sudah bersinergi melakukan mitigasi untuk mengamankan situasi.
"Supaya tidak terjadi eskalasi yang lebih besar dan intelijen baik dari KaBIN, BAIS, terus memantau perkembangsn tersebut untuk tetap menjaga situasi tetap kondusif seperti saat ini," kata Hadi.
Pagi tadi, Menko Polhukam Hadi memimpin rapat koordinasi bersama Mendagri Tito Karnavian, KSP Moeldoko, Kepala BIN Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.
Rapat koordinasi tersebut mengenai pemantauan perkembangan situasi pasca pemungutan suara dan antisipasi penetapan hasil suara Pemilu 2024.
Sebelumnya, Hadi mengklaim jika suasana dalam negeri dalam kondusif dan normal menjelang Komisi Pemilihan Umum (KPU) merampungkan rekapitulasi nasional.
Diketahui, KPU ditargertkan paling lambat menyelesaikam rekapitulasi 35 hari setelah pemungutan suara dimulai. Artinya, tenggat KPU menyelesaikan rekapitulasi Pemilu 2024 adalah 20 Maret.
Hadi menegaskan situasi saat ini berjalan normal. Hal itu ia sampaikan menanggapi antisipasi gejolak massa jelang 20 Maret.
Baca Juga: Adian Napitupulu Sebut PDIP Tak Takut Gulirkan Hak Angket: Kalau Dibilang Ragu, Di Mana Ragunya?
"Ya kita masih melihat normal ya," kata Hadi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Kamis (14/3/2024).
Kekinian diketahui, KPU menargetkan rekapitulasi rampung pada 18 Maret, lebih awal dua hari dari tenggat. Berkaitan rekapitulasi, Hadi menegaskan hal tersebut tetap sesuai tepat waktu sebagaimana di aturan.
"Masih tepat waktu sesuai dengan undang-undang 35 hari setelah pencoblosan akan kita umumkan. Masih sesuai," kata Hadi.
Sebelumnya terkait dengan kondisi pasca Pemilu, Pileg, dan Pilpres, Hadi menekankan situasi kondusif. Hal ini ia sampaikam usai melakukan kunjungan ke Majelis Ulama Indonesia (MUI), Selasa (5/3).
Hadi menegaskan pihaknya terus menjaga agar situasi tetap berlangsung aman. Menurutnya suasana kondusif yang terjadi saat ini tidak terlepas peran para kiai dan ulama yang ada di MUI.
"Saya kan tadi bicara mudah-mudahan bisa terjaga sampai dengan pelantikan presiden dan wakil presiden. Dan dunia akan melihat, dunia menilai bahwa pesta demokrasi di negara Republik Indonesia berjalan dengan aman dan lancar," kata Hadi.
Berita Terkait
-
Adian Napitupulu Sebut PDIP Tak Takut Gulirkan Hak Angket: Kalau Dibilang Ragu, Di Mana Ragunya?
-
Usai Tak Lolos Pileg 2024, Jansen Demokrat: Mungkin 99 Persen Caleg Terpilih Karena Politik Uang
-
Gagal Lolos ke Senayan, Politisi Demokrat Ini Menyesal Perjuangkan Pemilu Terbuka
-
Jadi Kunci, PKB Sebut Hak Angket Kecurangan Pemilu Harus Didukung PDIP
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing
-
Sekolah Rakyat Tuban Tunjukkan Dampak Positif, Sekolah Permanen Disiapkan