Suara.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menyampaikan hasil deteksi intelijen terkait gerakan unjuk rasa dari massa menolak hasil pemilu. Berdasarkan deteksi tersebut diketahui akan terjadi peningkatan unjuk rasa dari skala kecil ke sedang.
"Unjuk rasa itu memang ada, tapi saya sampaikan skalanya masih kecil dan memang kecil menuju sedang," kata Hadi usai memimpin rapat koordinasi di kantornya, Jakarta, Jumat (15/3/2024).
Mengantisipasi gerakan massa tersebut, Hadi memastikan TNI-Polri sudah bersinergi melakukan mitigasi untuk mengamankan situasi.
"Supaya tidak terjadi eskalasi yang lebih besar dan intelijen baik dari KaBIN, BAIS, terus memantau perkembangsn tersebut untuk tetap menjaga situasi tetap kondusif seperti saat ini," kata Hadi.
Pagi tadi, Menko Polhukam Hadi memimpin rapat koordinasi bersama Mendagri Tito Karnavian, KSP Moeldoko, Kepala BIN Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.
Rapat koordinasi tersebut mengenai pemantauan perkembangan situasi pasca pemungutan suara dan antisipasi penetapan hasil suara Pemilu 2024.
Sebelumnya, Hadi mengklaim jika suasana dalam negeri dalam kondusif dan normal menjelang Komisi Pemilihan Umum (KPU) merampungkan rekapitulasi nasional.
Diketahui, KPU ditargertkan paling lambat menyelesaikam rekapitulasi 35 hari setelah pemungutan suara dimulai. Artinya, tenggat KPU menyelesaikan rekapitulasi Pemilu 2024 adalah 20 Maret.
Hadi menegaskan situasi saat ini berjalan normal. Hal itu ia sampaikan menanggapi antisipasi gejolak massa jelang 20 Maret.
Baca Juga: Adian Napitupulu Sebut PDIP Tak Takut Gulirkan Hak Angket: Kalau Dibilang Ragu, Di Mana Ragunya?
"Ya kita masih melihat normal ya," kata Hadi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Kamis (14/3/2024).
Kekinian diketahui, KPU menargetkan rekapitulasi rampung pada 18 Maret, lebih awal dua hari dari tenggat. Berkaitan rekapitulasi, Hadi menegaskan hal tersebut tetap sesuai tepat waktu sebagaimana di aturan.
"Masih tepat waktu sesuai dengan undang-undang 35 hari setelah pencoblosan akan kita umumkan. Masih sesuai," kata Hadi.
Sebelumnya terkait dengan kondisi pasca Pemilu, Pileg, dan Pilpres, Hadi menekankan situasi kondusif. Hal ini ia sampaikam usai melakukan kunjungan ke Majelis Ulama Indonesia (MUI), Selasa (5/3).
Hadi menegaskan pihaknya terus menjaga agar situasi tetap berlangsung aman. Menurutnya suasana kondusif yang terjadi saat ini tidak terlepas peran para kiai dan ulama yang ada di MUI.
"Saya kan tadi bicara mudah-mudahan bisa terjaga sampai dengan pelantikan presiden dan wakil presiden. Dan dunia akan melihat, dunia menilai bahwa pesta demokrasi di negara Republik Indonesia berjalan dengan aman dan lancar," kata Hadi.
Berita Terkait
-
Adian Napitupulu Sebut PDIP Tak Takut Gulirkan Hak Angket: Kalau Dibilang Ragu, Di Mana Ragunya?
-
Usai Tak Lolos Pileg 2024, Jansen Demokrat: Mungkin 99 Persen Caleg Terpilih Karena Politik Uang
-
Gagal Lolos ke Senayan, Politisi Demokrat Ini Menyesal Perjuangkan Pemilu Terbuka
-
Jadi Kunci, PKB Sebut Hak Angket Kecurangan Pemilu Harus Didukung PDIP
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
Terkini
-
OTT KPK di Riau! Gubernur dan Kepala Dinas Ditangkap, Siapa Saja Tersangkanya?
-
KPK Sebut OTT di Riau Terkait dengan Korupsi Anggaran Dinas PUPR
-
Polisi Berhasil Tangkap Sindikat Penambangan Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi
-
600 Ribu Penerima Bansos Dipakai Judi Online! Yusril Ungkap Fakta Mencengangkan
-
Pemerintah Segera Putihkan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Catat Waktunya!
-
Pengemudi Ojol Jadi Buron Usai Penumpangnya Tewas, Asosiasi Desak Pelaku Serahkan Diri
-
Sempat Kabur Saat Kena OTT, Gubernur Riau Ditangkap KPK di Kafe
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru