Suara.com - Anggota DPD RI, Sylviana Murni, mengusulkan agar orang asli Jakarta dari suku Betawi bisa diakomodir menjadi kepala daerah dalam RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Hal itu diungkapkan oleh Sylvi dalam Rapat Panja RUU DKJ di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/3/2024).
Sylvi mengatakan masyarakat Betawi merupakan pemilik asli Jakarta. Untuk itu, tak ada salahnya partai-partai politik yang mengusung harus mewakil orang Betawi menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur di DKJ.
"Nah kalau misalnya memang ditunjuk tapi semua partai yang menunjuk pasangan untuk berjuang ke Pilkada ini ada kewajiban kuota perempuan 20 persen. Tapi ini wajib wagubnya kah gubernurnya kah itu harus dari unsur Betawi," kata Sylvi.
Menurutnya, orang Betawi sudah masuk dalam kriteria menjadi pemimpin yakni pikiran yang terbuka dan egaliter.
"Kemudian ada beberapa lagi ada pemberian penghargaan kepada masyarakat Betawi, misalnya pak ketua bukan orang Betawi tapi kalau berkontribusi banyak kepada orang Betawi why not?," tuturnya.
"Jadi maksud saya kolaborasi ini antara sedemokratis tetap bisa dipilih tapi ada ketentuan yang mengatur kalau parpol akan mencalonkan dalam pilkada wajib salah satunya harus ada orang Betawi," sambungnya.
Hal itu juga, kata dia, menjadi sebuah kekhususan yang dimiliki DKJ nantinya dan membedakan dengan daerah-daerah lainnya.
"Sama dengan Papua. Jakarta berilah kesempatan itu pada Betawi. Saya ingin boleh dibilang masa saya harus berjuang untuk membuat legacy dimana saya harus berjuang intuk ini soal hasil itu Allah SWT dan bapak bapak di sini. Tapi saya harus berjuang untuk ini," ujarnya.
Baca Juga: Wilayah Aglomerasi Bakal Dipimpin Wapres, Begini Penjelasan Mardani PKS
Selain itu, menurutnya, juga Wali Kota yang ditunjuk nanti harus mewakili dari suku Betawi.
"Nah di sana seyogyanya dalam perda harus ada kuota pak. Misalnya berapa dari Wali Kota yang dari Betawi betul dipilih secara Fit and proper test tapi harus ada kriteria itu tinggal kami masyarakat Betawi mempersiapkan itu dengan persyaratan itu," pungkasnya.
Berita Terkait
-
RUU DKJ Tak Jamin Jakarta Bebas Banjir dan Macet, PDIP: Mana Bisa Jadi Kota Global, Jadinya Kota Gombal
-
Pemerintah Beberkan Kekhususan Jakarta Usai Tak Lagi Jadi Ibu Kota
-
Anies Ingatkan RUU DKJ Bisa Picu Masalah Baru, Lebih Setuju Badan Kerja Sama Jabodetabek
-
Wilayah Aglomerasi Bakal Dipimpin Wapres, Begini Penjelasan Mardani PKS
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Si Jago Merah Mengamuk di Kemanggisan, Warung Gado-Gado Ludes Terbakar
-
ODGJ Iseng Main Korek Gas, Panti Sosial di Cengkareng Terbakar
-
Diplomasi Tanpa Sekat 2025: Bagaimana Dasco Jadi 'Jembatan' Megawati hingga Abu Bakar Baasyir
-
Bobby Nasution Berikan Pelayanan ke Masyarakat Korban Bencana Hingga Dini Hari
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar