Suara.com - Anggota DPD RI, Sylviana Murni, mengusulkan agar orang asli Jakarta dari suku Betawi bisa diakomodir menjadi kepala daerah dalam RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Hal itu diungkapkan oleh Sylvi dalam Rapat Panja RUU DKJ di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/3/2024).
Sylvi mengatakan masyarakat Betawi merupakan pemilik asli Jakarta. Untuk itu, tak ada salahnya partai-partai politik yang mengusung harus mewakil orang Betawi menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur di DKJ.
"Nah kalau misalnya memang ditunjuk tapi semua partai yang menunjuk pasangan untuk berjuang ke Pilkada ini ada kewajiban kuota perempuan 20 persen. Tapi ini wajib wagubnya kah gubernurnya kah itu harus dari unsur Betawi," kata Sylvi.
Menurutnya, orang Betawi sudah masuk dalam kriteria menjadi pemimpin yakni pikiran yang terbuka dan egaliter.
"Kemudian ada beberapa lagi ada pemberian penghargaan kepada masyarakat Betawi, misalnya pak ketua bukan orang Betawi tapi kalau berkontribusi banyak kepada orang Betawi why not?," tuturnya.
"Jadi maksud saya kolaborasi ini antara sedemokratis tetap bisa dipilih tapi ada ketentuan yang mengatur kalau parpol akan mencalonkan dalam pilkada wajib salah satunya harus ada orang Betawi," sambungnya.
Hal itu juga, kata dia, menjadi sebuah kekhususan yang dimiliki DKJ nantinya dan membedakan dengan daerah-daerah lainnya.
"Sama dengan Papua. Jakarta berilah kesempatan itu pada Betawi. Saya ingin boleh dibilang masa saya harus berjuang untuk membuat legacy dimana saya harus berjuang intuk ini soal hasil itu Allah SWT dan bapak bapak di sini. Tapi saya harus berjuang untuk ini," ujarnya.
Baca Juga: Wilayah Aglomerasi Bakal Dipimpin Wapres, Begini Penjelasan Mardani PKS
Selain itu, menurutnya, juga Wali Kota yang ditunjuk nanti harus mewakili dari suku Betawi.
"Nah di sana seyogyanya dalam perda harus ada kuota pak. Misalnya berapa dari Wali Kota yang dari Betawi betul dipilih secara Fit and proper test tapi harus ada kriteria itu tinggal kami masyarakat Betawi mempersiapkan itu dengan persyaratan itu," pungkasnya.
Berita Terkait
-
RUU DKJ Tak Jamin Jakarta Bebas Banjir dan Macet, PDIP: Mana Bisa Jadi Kota Global, Jadinya Kota Gombal
-
Pemerintah Beberkan Kekhususan Jakarta Usai Tak Lagi Jadi Ibu Kota
-
Anies Ingatkan RUU DKJ Bisa Picu Masalah Baru, Lebih Setuju Badan Kerja Sama Jabodetabek
-
Wilayah Aglomerasi Bakal Dipimpin Wapres, Begini Penjelasan Mardani PKS
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting