Suara.com - Sebanyak 2.364 personel gabungan TNI-Polri dikerahkan untuk mengamankan aksi demonstrasi di depan Kantor KPU RI, Bawaslu RI, dan DPR RI, pada Senin (18/3/2024) siang ini.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro merincikan dari 2.364 personel 1.087 di antaranya dikerahkan khusus untuk mengamankan aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI.
"Di DPR/MPR RI melibatkan 1.087 personel, di Baawaslu melibatkan 507 personel dan KPU RI melibatkan 770 personel," kata Susatyo kepada wartawan, Senin (18/3/2024).
Selain unsur TNI-Polri, kata Susatyo, personel pengamanan tersebut juga turut melibatkan dari unsur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Kami melibatkan personil gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI dan instansi lainnya," katanya.
Susatyo menyampaikan pihaknya juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar Gedung DPR RI, KPU RI dan Bawaslu RI. Namun rekayasa lalu lintas tersebut bersifat situasional.
"Kita lihat nanti jumlah massanya, bila nanti massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka akan ada pengalihan arus lintas di DPR/MPR, Baawaslu dan juga KPU RI," katanya.
Lebih lanjut, Susatyo juga mengimbau kepada seluruh personel yang bertugas tidak mudah terprovokasi oleh massa. Sekaligus mengingatkan agar dalam pelaksanaan tugasnya lebih mengedepankan pendekatan persuasif.
"Kami juga menghimbau kepada para korlap dan orator untuk melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa. Lakukan aksi unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum," pungkasnya.
Baca Juga: Pendemo GKR Bakal Geruduk DPR Siang Ini, Tuntut Hak Angket hingga Minta Dewan Turunkan Harga Beras
Salah satu aksi hari ini akan digelar oleh Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi di depan Gedung KPU RI Senin siang. Dalam askinya mereka mengangkat tema Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia. Tolak kenaikan garga semabako, lawan kejahatan pemilu/pemilu curang, segerakan hak angket DPR-MPR RI, dukung pansus DPD RI dan lengserkan Jokowi.
Berita Terkait
-
Kembalinya Dwi Fungsi ABRI? Imparsial Kritik Rencana Pengisian Jabatan ASN oleh TNI-Polri
-
F1 GP Australia Bakal Tambah Seru dengan The Doohan Demonstration Laps
-
Pendemo GKR Bakal Geruduk DPR Siang Ini, Tuntut Hak Angket hingga Minta Dewan Turunkan Harga Beras
-
Kerahkan Ribuan Aparat Kawal Demo Kecurangan Pemilu di DPR, Polisi Minta Pendemo Santun
Terpopuler
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Pemain Keturunan Rp 20,86 Miliar Hubungi Patrick Kluivert, Bersedia Bela Timnas Oktober Nanti
- Ameena Akhirnya Pindah Sekolah Gegara Aurel Hermanyah Dibentak Satpam
- Cara Edit Foto yang Lagi Viral: Ubah Fotomu Jadi Miniatur AI Keren Pakai Gemini
- Ramai Reshuffle Kabinet Prabowo, Anies Baswedan Bikin Heboh Curhat: Gak Kebagian...
Pilihan
-
Dugaan Korupsi BJB Ridwan Kamil: Lisa Mariana Ngaku Terima Duit, Sekalian Buat Modal Pilgup Jakarta?
-
Awas Boncos! 5 Trik Penipuan Online Ini Bikin Dompet Anak Muda Ludes Sekejap
-
Menkeu Purbaya Sebut Mulai Besok Dana Jumbo Rp200 Triliun Masuk ke Enam Bank
-
iPhone di Tangan, Cicilan di Pundak: Kenapa Gen Z Rela Ngutang Demi Gaya?
-
Purbaya Effect, Saham Bank RI Pestapora Hari Ini
Terkini
-
Kronologi Penumpang Wings Air Tuding Pramugari Kuras Emas dan Dollar di Pesawat
-
Detik-detik Penumpang 'Ngamuk', Tuding Pramugari Curi Emas & Dollar di Pesawat Wings Air
-
Ada Sinyal Rahasia? Gerak-Gerik Dua Pria di Belakang Charlie Kirk Disebut Mencurigakan
-
Prabowo Setuju Bentuk Komisi Reformasi Polisi dan Tim Investigasi Independen Demo Ricuh
-
Usai Diperiksa KPK, Deputi Gubernur BI Jelaskan Aturan Dana CSR
-
Emas & Ribuan Dollar Lenyap di Pesawat Wings Air Viral, Pramugari Dituduh Jadi Pelaku
-
CEK FAKTA: Isu DPR Sahkan UU Perampasan Aset Usai Demo Agustus 2025
-
7 Cara Melindungi Kulit dan Rambut dari Polusi Udara, Wajib Rutin Keramas?
-
Rehat dari Sorotan, Raffi Ahmad Setia Dampingi Ibunda Amy Qanita Berobat di Singapura
-
Gerakan Muda Lawan Kriminalisasi Tuntut Prabowo Bebaskan Aktivis dan Hentikan Kekerasan Negara