Suara.com - Sebanyak 2.364 personel gabungan TNI-Polri dikerahkan untuk mengamankan aksi demonstrasi di depan Kantor KPU RI, Bawaslu RI, dan DPR RI, pada Senin (18/3/2024) siang ini.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro merincikan dari 2.364 personel 1.087 di antaranya dikerahkan khusus untuk mengamankan aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI.
"Di DPR/MPR RI melibatkan 1.087 personel, di Baawaslu melibatkan 507 personel dan KPU RI melibatkan 770 personel," kata Susatyo kepada wartawan, Senin (18/3/2024).
Selain unsur TNI-Polri, kata Susatyo, personel pengamanan tersebut juga turut melibatkan dari unsur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Kami melibatkan personil gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI dan instansi lainnya," katanya.
Susatyo menyampaikan pihaknya juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar Gedung DPR RI, KPU RI dan Bawaslu RI. Namun rekayasa lalu lintas tersebut bersifat situasional.
"Kita lihat nanti jumlah massanya, bila nanti massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka akan ada pengalihan arus lintas di DPR/MPR, Baawaslu dan juga KPU RI," katanya.
Lebih lanjut, Susatyo juga mengimbau kepada seluruh personel yang bertugas tidak mudah terprovokasi oleh massa. Sekaligus mengingatkan agar dalam pelaksanaan tugasnya lebih mengedepankan pendekatan persuasif.
"Kami juga menghimbau kepada para korlap dan orator untuk melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa. Lakukan aksi unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum," pungkasnya.
Baca Juga: Pendemo GKR Bakal Geruduk DPR Siang Ini, Tuntut Hak Angket hingga Minta Dewan Turunkan Harga Beras
Salah satu aksi hari ini akan digelar oleh Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi di depan Gedung KPU RI Senin siang. Dalam askinya mereka mengangkat tema Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia. Tolak kenaikan garga semabako, lawan kejahatan pemilu/pemilu curang, segerakan hak angket DPR-MPR RI, dukung pansus DPD RI dan lengserkan Jokowi.
Berita Terkait
-
Kembalinya Dwi Fungsi ABRI? Imparsial Kritik Rencana Pengisian Jabatan ASN oleh TNI-Polri
-
F1 GP Australia Bakal Tambah Seru dengan The Doohan Demonstration Laps
-
Pendemo GKR Bakal Geruduk DPR Siang Ini, Tuntut Hak Angket hingga Minta Dewan Turunkan Harga Beras
-
Kerahkan Ribuan Aparat Kawal Demo Kecurangan Pemilu di DPR, Polisi Minta Pendemo Santun
Terpopuler
- 5 HP Terbaru 2026 Baterai Jumbo 10.000 mAh: Tahan 3 Hari, Performa Kencang
- Promo Indomaret Hari Ini 1 Mei 2026, Dapatkan Produk Hemat 30 Persen
- Promo Alfamart Hari Ini 2 Mei 2026, Menang Banyak Diskon hingga 60 Persen Kebutuhan Harian
- 5 Rekomendasi Sepeda Wimcycle Termurah untuk Dewasa, Solusi Olahraga Hemat
- 5 Cushion Waterproof dan Tahan Lama, Makeup Awet Seharian di Cuaca Panas
Pilihan
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
-
Dibayar Rp50 Ribu Sebulan, Guru Ngaji di Kampung Tak Terjamah Sistem Pendidikan
-
10 Spot Wisata Paling Hits di Solo 2026: Paduan Sempurna Budaya, Estetika, dan Gaya Hidup Modern!
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
Terkini
-
5 Hari Pencarian, Pemancing Tenggelam di Payangan Ditemukan Meninggal
-
Prabowo Bahas Pengawasan Aliran Dana Bersama PPATK di Hambalang
-
Rencana Awal Berubah Jadi Pembunuhan Sekeluarga, Fakta Baru Kasus Rumbai Terungkap
-
Pembunuhan di Rumbai Terungkap, Menantu Korban Diduga Jadi Otak Pelaku
-
PPG Unhas Diusulkan Jadi Pusat Pengembangan Standar MBG Nasional
-
Langit Tangsel Memburuk, Pemkot Siapkan Sanksi Denda hingga Genjot Ekosistem Kendaraan Listrik
-
Netanyahu Terjepit Tekanan Amerika Serikat dan Ancaman Perang Iran
-
Percepat Pemulihan, Kasatgas PRR Minta Daerah Terdampak Bentuk Satgas Provinsi
-
PDIP Dorong Dialog Terbuka Tentukan Ambang Batas Parlemen di RUU Pemilu
-
Menteri PPPA Minta Proses Hukum Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren Pati Dipercepat