Pengamat: Jokowi Harus Beri Ruang Prabowo untuk Tentukan Arah Bangsa

Suara.com - Chief Political Officer dari Political Strategy Group (PSG) Arief Budiman menilai Presiden Joko Widodo harus memberikan ruang bagi Prabowo Subianto untuk menentukan arah bangsa jika nantinya terpilih sebagai Presiden RI.

"Di sinilah titik uji krusial bagi Prabowo, Jokowi, dan Gerindra terlepas dari Hak Angket DPR, gugatan MK, dan kontroversi lainnya yang menyelimuti Pemilu 2024 ini," kata Arief dalam keterangannya, Selasa (19/3/2024).

Arief menilai ruang itu sekaligus menjadi ujian bagi Prabowo menunjukkan dirinya sebagai presiden terpilih setelah semua proses gugatan hasil Pemilu 2024 rampung.

"Titik uji itu adalah apakah Prabowo sanggup menunjukkan sikap dan posisinya sebagai kandidat yang terbilang sukses untuk memimpin proses transisi kepresidenan, terlebih jika dirinya menjadi presiden terpilih kelak,” jelas Arief.

Menurut Arief, proses transisi tidak bisa dianggap remeh dengan mengatakan bahwa untuk apa fungsi transisi kalau Jokowi sudah berkomitmen untuk memasukkan program unggulan Prabowo kedalam perhitungan RAPBN 2025.

“Mengelola transisi kepresidenan bukan lah semata-mata formalitas peralihan kepemimpinan pemerintahan negara, namun ia juga simbol kehormatan kenegaraan yang dilapangkan jalannya oleh presiden yang segera purna tugas kepada sang presiden mendatang," tuturnya.

Selain itu, proses transisi itu juga ujian menjadi Jokowi untuk menunjukkan komitmennya sebagai presiden yang tidak haus kekuasaan.

"Di sini pula ujian bagi seorang Joko Widodo, apakah dia mampu menepis segala tuduhan bahwa sebenarnya ia tidak rela kehilangan kekuasaan setelah mencoba berbagai upaya politik baik untuk menunda pemilu atau memperpanjang periodisasi presiden," papar Arief.

Lebih lanjut, Arief menerangkan bahwa Gerindra partainya Prabowo, sudah memimpikan sejak 2009 untuk bisa menentukan arah bangsa. Terlebih melepaskan bayang-bayang Jokowi dari Prabowo.

Baca Juga: Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024 oleh KPU, Ini Pesan Menkominfo

"Mereka sudah memimpikan hal ini sejak tahun 2009 saat Gerindra baru mampu meraup 26 kursi DPR RI. Jika Gerindra dan lingkaran Prabowo ‘menyerah’ begitu saja dengan pengaturan Joko Widodo," ungkapnya.

"Dan hiruk-pikuk kepentingan koalisinya, maka hal ini akan menjadi catatan kekecewaan pertama bagi pemilih Prabowo,” lanjutnya.