Suara.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir memberikan komentar terkait hasil Pemilu 2024 yang telah disampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kemarin. Ia mewanti-wanti kepada pemilih terpilih untuk tidak tergoda soal kekuasaan dalam perjalanannya.
Haedar berharap para sosok yang terpilih baik di tingkat eksekutif maupun legislatif dapat menjadi pemimpin bangsa dengan jiwa negarawan. Menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi.
"Jadi harapan saya betul-betul tolong para pemegang mandat itu baik eksekutif maupun legislatif, tampillah menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang jiwa negarawan, yang meletakkan kepentingan bangsa negara di atas kepentingan diri sendiri, kroni, golongan sendiri," kata Haedar ditemui di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Kamis (21/3/2024).
Menurut Haedar, godaan kekuasaan itu akan muncul seiring dengan perjalan para pemimpin terpilih itu. Bagaimana kemudian kepentingan diri, kroni, golongan sendiri jauh lebih kuat ketimbang kepentingan bangsa negara.
"Maka 5 tahun ke depan adalah proses perjalanan ujian kenegarawanan bagi mereka yang terpilih baik di presiden wakil presiden maupun lembaga legislatif," ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Haedar menyoroti dua hal penting usai Pemilu 2024. Pertama yakni meminta komitmen semua pihak untuk menyatukan kembali jiwa berdemokrasi bangsa Indonesia.
"Pertama sisa-sisa perbedaan politik itu harus menjadi komitmen semua pihak ya. Termasuk para kontestan dan kekuatan parpol untuk menyatukan kembali. Justru bahwa perbedaan politik harus menjadi pematangan berdemokrasi dan jiwa demokrasi bangsa kita," tuturnya.
Kemudian yang kedua, Haedar bilang kepada siapapun yang telah dinyatakan terpilih menjadi pemimpin bangsa ini baik di tingkat eksekutif maupun legislatif. Harus bisa menjalankan konstitusi dan membawa Indonesia menjadi negara yang progresif.
"Kedua, kepada yang terpilih baik pilpres maupun legislatif, hal yang terbesar dari agenda para pemegang mandat itu menjalankan konstitusi dan membawa Indonesia menjadi negara yang betul-betul merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, artinya negara yang progresif maju," tuturnya.
Baca Juga: Fraksi PKS Ucapkan Selamat Ke Prabowo: Dalam Pemilu Ada Menang, Ada Kalah
Kemenangan dalam pesta demokrasi ini sebaiknya tidak lantas disikapi dengan kegembiraan yang berlebihan. Melainkan perlu dipandang sebagai sebuah tanggung jawab besar yang harus dilaksanakan dengan baik.
"Jadi kemenangan itu sebenarnya bukan kegembiraan tapi justru kewajiban tanggungjawab dan beban yang berat. Sehingga harus mulai berpikir ekstra serius dengan jiwa kenegarawanan tertinggi," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri