Lelucon Gus Dur Saat Diminta Mundur oleh Romo Magnis: Maju Aja Masih Dituntun

Suara.com - Salah satu saksi ahli kubu Ganjar-Mahfud MD pada sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa 2 April 2024, Franz Magnis Suseno atau yang akrap disapa Romo Magnis menyoroti dugaan pelanggaran etika di Pilpres 2024.

Salah satu sorotan dari Romo Magnis ialah keberpihakan presiden di Pilpres 2024. Menurut Guru Besar Filsafat STF Driyakara itu, seorang presiden tidak ubahnya sebagai bos organisasi kejahatan mafia bila kekuasaan yang dimiliki untuk menguntungkan sekelompok tertentu.

Disampaikan oleh Romo Magnis, bahwa penggunaan kekuasaan yang ditujukan untuk kepentingan kelompok tertentu oleh Presiden tak ubahnya seorang pemimpin kelompok kriminal mafia.

Baca juga:

• Mengenal Romo Magnis, Ahli Filsafat yang Adu Mulut dengan Hotman Paris saat Sidang Perselisihan Hasil Pemilu di MK

"Memakai kekuasaan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu membuat presiden menjadi mirip dengan pimpinan organisasi mafia," ujar Romo Magnis seperti dikutip.

Pada sidang sengketa hasil Pilpres 2024 itu, Romo Magnis menjelaskan bahwa posisi seorang Presiden harus dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia bukan malah berpihak pada kelompok tertentu.

Presiden lanjut Romo Magnis memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menjaga keselamatan bangsa dan negara Indonesia. Dengan posisi seperti itu, seorang Presiden kata Romo Magnis dilarang menguntungkan kelompok tertentu.

Meski kata Romo Magnis jika seorang presiden berasal dari salah satu partai, saat ia sudah dilantik kepentingan negara lebih besar dan diutamakan dibanding kepentingan partai atau kelompoknya.

Baca juga:

Baca Juga: Mengenal Romo Magnis, Ahli Filsafat yang Adu Mulut dengan Hotman Paris saat Sidang Perselisihan Hasil Pemilu di MK

• Dosa-dosa Jokowi dan Gibran yang Diumbar Romo Magnis di Sidang MK, Salah Satunya Soal Bansos

Dalam pemaparannya itu, Romo Magnis juga sempat singgung soal apa yang disampaikan oleh Immanuel Kant. Bahwa kondisi masyarakat di satu negara akan taat kepada pemerintah selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

"Hukum dalam masyarakat tidak lagi aman, negara hukum akan merosot menjadi negara kekuasaan dan mirip dengan wilayah kekuasaan mafia," jelasnya.

Maria Franz Ferdinand Graf von Magnis atau Romo Magnis lahir di Eckersdorf, Jerman pada 26 Mei 1936. Ia bukan sosok sembarangan di kehidupan politik negara ini.

Romo Magnis merupakan salah satu tokoh bangsa yang telah berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia tercatat juga pernah menyarankan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur untuk mundur sebagai Presiden pada 2001.

Dikutip dari NU Online, empat pekan sebelum Gus Dur mundur sebagai presiden pada 23 Juli 2001, Romo Magnis bersama sejumlah tokoh datang ke Istana Negara dan bertemu Gus Dur.

Menurut putri Gus Dur, Yenny Wahid saat itu Romo Magnis ingin menyampaikan saran soal kondisi politik. Romo Magnis kata Yenny menyarankan agar Gus Dur lebih mundur sebagai presiden dibanding harus diturunkan.

Mendengar aspirasi tersebut, Yenny mewanti-wanti mungkin Gus Dur bakal marah. Tetapi Yenny tetap mempersilakan Romo Magnis dan kawan-kawan untuk menyampaikan langsung saran tersebut kepada Gus Dur.

Romo Magnis kemudian menyampaikan hal itu kepada Gus Dur. Reaksi Gus Dur ternyata tidak marah. Gus Dur malah dengan tenang menjelaskan kepada kawan-kawannya yang aktif di Forum Demokrasi mengapa dirinya tidak mau melakukan pengunduran diri.

Intinya, apa yang dia lakukan benar. Justru DPR dan MPR-lah yang inkonstitusional. Gus Dur juga sempat berikan kelakar soal saran ia mundur sebagai Presiden.

“Saya disuruh mundur? Maju saja masih dituntun?” kata Gus Dur.