Suara.com - Salah satu saksi ahli kubu Ganjar-Mahfud MD pada sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa 2 April 2024, Franz Magnis Suseno atau yang akrap disapa Romo Magnis menyoroti dugaan pelanggaran etika di Pilpres 2024.
Salah satu sorotan dari Romo Magnis ialah keberpihakan presiden di Pilpres 2024. Menurut Guru Besar Filsafat STF Driyakara itu, seorang presiden tidak ubahnya sebagai bos organisasi kejahatan mafia bila kekuasaan yang dimiliki untuk menguntungkan sekelompok tertentu.
Disampaikan oleh Romo Magnis, bahwa penggunaan kekuasaan yang ditujukan untuk kepentingan kelompok tertentu oleh Presiden tak ubahnya seorang pemimpin kelompok kriminal mafia.
Baca juga:
"Memakai kekuasaan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu membuat presiden menjadi mirip dengan pimpinan organisasi mafia," ujar Romo Magnis seperti dikutip.
Pada sidang sengketa hasil Pilpres 2024 itu, Romo Magnis menjelaskan bahwa posisi seorang Presiden harus dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia bukan malah berpihak pada kelompok tertentu.
Presiden lanjut Romo Magnis memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menjaga keselamatan bangsa dan negara Indonesia. Dengan posisi seperti itu, seorang Presiden kata Romo Magnis dilarang menguntungkan kelompok tertentu.
Meski kata Romo Magnis jika seorang presiden berasal dari salah satu partai, saat ia sudah dilantik kepentingan negara lebih besar dan diutamakan dibanding kepentingan partai atau kelompoknya.
Baca juga:
Dalam pemaparannya itu, Romo Magnis juga sempat singgung soal apa yang disampaikan oleh Immanuel Kant. Bahwa kondisi masyarakat di satu negara akan taat kepada pemerintah selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
"Hukum dalam masyarakat tidak lagi aman, negara hukum akan merosot menjadi negara kekuasaan dan mirip dengan wilayah kekuasaan mafia," jelasnya.
Maria Franz Ferdinand Graf von Magnis atau Romo Magnis lahir di Eckersdorf, Jerman pada 26 Mei 1936. Ia bukan sosok sembarangan di kehidupan politik negara ini.
Romo Magnis merupakan salah satu tokoh bangsa yang telah berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia tercatat juga pernah menyarankan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur untuk mundur sebagai Presiden pada 2001.
Dikutip dari NU Online, empat pekan sebelum Gus Dur mundur sebagai presiden pada 23 Juli 2001, Romo Magnis bersama sejumlah tokoh datang ke Istana Negara dan bertemu Gus Dur.
Menurut putri Gus Dur, Yenny Wahid saat itu Romo Magnis ingin menyampaikan saran soal kondisi politik. Romo Magnis kata Yenny menyarankan agar Gus Dur lebih mundur sebagai presiden dibanding harus diturunkan.
Berita Terkait
-
Mengenal Romo Magnis, Ahli Filsafat yang Adu Mulut dengan Hotman Paris saat Sidang Perselisihan Hasil Pemilu di MK
-
Ini Sederet Pelanggaran Berat Jokowi dan Gibran yang Disebut Romo Magnis di MK
-
Dosa-dosa Jokowi dan Gibran yang Diumbar Romo Magnis di Sidang MK, Salah Satunya Soal Bansos
-
Gibran Tantang Balik Soal Keterlibatan Jokowi dan Bansos di Sidang MK: Buktikan Saja
-
Panas! Debat Yusril Vs Romo Magnis Soal Etika Pencalonan Gibran Jadi Cawapres
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Detik-detik Mencekam Pesawat Oleng Lalu Jatuh di Karawang, Begini Kondisi Seluruh Awaknya
-
Inovasi Layanan PT Infomedia Nusantara Raih Penghargaan dari Frost & Sullivan
-
PAD Naik Drastis, Gubernur Pramono Pamer Surplus APBD DKI Tembus Rp14 Triliun
-
Pramono Sebut Pengangguran Jakarta Turun 6 Persen, Beberkan Sektor Penyelamat Ibu Kota
-
Selidiki Kasus BPKH, KPK Ungkap Fasilitas Jemaah Haji Tak Sesuai dengan Biayanya
-
Ada Terdakwa Perkara Tata Kelola Minyak Mentah Pertamina Tersandung Kasus Petral, Ada Riza Chalid?
-
Skandal Korupsi Ekspor POME: Kejagung Periksa 40 Saksi, Pejabat dan Swasta Dibidik
-
Polisi Ungkap Alasan Roy Suryo Cs Dicekal: Bukan karena Risiko Kabur, Tapi...
-
Misteri Diare Massal Hostel Canggu: 6 Turis Asing Tumbang, 1 Tewas Mengenaskan
-
Lapor ke Mana Pun Tak Direspons, Kisah Wanita Korban Eksibisionisme yang Ditolong Damkar Benhil