Suara.com - Partai Demokrat menyambut baik rencana pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto. Sambutan baik juga bila ke depan ada rencana Megawati bertemu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurut Ketua BPOKK DPP Partai Demokrat Herman Khaeron, pertemuan antartokoh merupakan hal baik. Sebab pertemuan tersebut bisa menjaga keutuhan dan persatuan.
"Sangat baik untuk keutuhan bangsa jika tokoh-tokoh bangsa bisa guyub, misal terjadinya pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega," ujar Herman saat dihubungi, Kamis (4/4/2024).
Menurutnya hal-hal baik tersebut tetap bisa terjadi bila kemudian ada rencana juga mempertemukan dua mantan presiden, yakni Megawati dan SBY.
"Atau bahkan terjadi pertemuan Bu Mega dan Pak SBY," kata Herman.
Partai Demokrat sendiri tidak menutup peluang partai-partai di luar koalisi untuk bergabung belakangan ke kubu Prabowo-Gibran. Termasuk PDIP, Demokrat terbuka bila mereka mendukung pemerintahan mendatang.
Herman memandang semua kemungkinan bisa terjadi di dunia politik, tidak terkecuali bergabungnya PDIP ke gerbong partai pendukung Prabowo-Gibran.
Demokrat sendiri menanggapi positif bila memang PDIP maupun partai lainnya memutuskan bergabung di Koalisi Indonesia Maju.
"Bagus. Partai Demokrat terbuka," kata Herman.
Baca Juga: Demokrat Terbuka PDIP Gabung Koalisi Pro Prabowo-Gibran: Bagus, Memperkuat Barisan
Bukan tanpa sebab Demokrat merespons baik bergabungnya partai lain, termasuk PDIP. Menurutnya penambahan anggota baru tentu akan memperkuat koalisi.
"Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat barisan koalisi," kata Herman.
Syarat Mega-Prabowo Bertemu
Rencana pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dipastikan bakal terjadi. Namun ada sejumlah hal yang harus dilalui sebelum terjadinya pertemuan antara capres terpilih dengan Megawati.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua DPD PDIP Jawa Timur, Said Abdullah saat buka bersama di Kantor PDIP Jatim pada Minggu (31/3) malam. Ia mengemukakan, sebelum kedua tokoh tersebut bertemu akan melihat situasi kondisi yang terjadi kekinian.
Said mengemukakan, salah satunya diawali dengan pertemuan antara Puan Maharani dan Prabowo Subianto. Pertemuan tersebut juga akan dilakukan setelah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Kemnaker Siapkan Tenaga Kerja Terampil untuk Dukung Pertumbuhan Pasar EV dan Green Jobs
-
Ironi Distribusi Air Jakarta: Apartemen Dimanjakan, Warga Kampung Pakai Pipa Usia Setengah Abad!
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan