Tak Terima Disebut Kasih Perintah untuk Kepentingan Pribadi, SYL Ingatkan Akhirat ke Mantan Ajudan

Suara.com - Terdakwa kasus dugaan korupsi dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) tak terima dengan keterangan yang disampaikan mantan ajudannya, Panji Hartanto selaku saksi dalam persidangan.

Dia mempersoalkan keterangan Panji bahwa ada perintah yang dia lakukan untuk kepentingannya sendiri.

"Yang menyangkut perintah untuk kepentingan pribadi saya, secara penuh saya nyatakan itu tidak benar. Akan kami sampaikan selengkapnya saat kami pembelaan. Kami pasrah pada Allah," kata SYL di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (17/4/2024).

Dia lantas mengingatkan Panji untuk jujur dalam menyampaikan keterangan karena pernyataan yang disampaikan di pengadilan hari ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat.

"Ingat Panji, pengadilan itu bukan di dunia ini, pengadilan lebih panjang di akhirat nanti. Semua atas nama keadilan dan kebenaran atas nama Allah. Insyaallah," tegas SYL.

Namun, saat kembali ditegaskan oleh majelis hakim mengenai keterangannya, Panji menegaskan bahwa dia tetap teguh pada kesaksiannya di persidangan.

"Keterangan saudara dibantah (SYL). Apakah tetap pada keterangan saudara? Atau mau menarik?" tanya Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh.

"Saya ikutin keterangan saya itu," ujar Panji.

Dakwaan JPU KPK

Baca Juga: Emosi dengar Kesaksian Memberatkan, SYL Tunjuk-tunjuk Mantan Ajudan di Depan Hakim

SYL didakwa melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi dengan total Rp44,5 miliar dalam kasus dugaan korupsi di Kementan pada rentang waktu 2020 hingga 2023.

Pemerasan dilakukan bersama Kasdi Subagyono selaku Sekretaris Jenderal Kementan periode 2021–2023, serta Muhammad Hatta selaku Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan tahun 2023, antara lain untuk membayarkan kebutuhan pribadi SYL.

Perbuatan SYL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.