Suara.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengklaim tidak khawatir jatah kursi menteri yang diterima dari Prabowo Subianto bakal berkurang, imbas dari bergabungnya partai-partai non pendukung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM).
AHY berkeyakinan presiden terpilih Prabowo konsisten memegang komitmen.
"Ah tidak. Kami sendiri memiliki keyakinan komitmen akan dijalankan dengan baik dan mudah-mudahan apa pun nanti yang menjadi realtias baru pascapemilu 2024 kemarin, kita anggap itu sebagai sebuah proses yang akan kita lalui bersama-sama," kata AHY di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (3/5/2024).
AHY menegaskan Demokrat saat ini fokus untuk membantu dan mendukung penuh pemerintahan Prabowo-Gibran mendarang. Di luar itu atau terkait kabinet, Demokrat menyerahkan kepada Prabowo.
"Kami tidak akan fokus ke hal-hal lain, kami akan fokus membantu penuh Pak Prabowo Subianto, pemerintahan mendatang karena kita punya target-target yang juga perlu penanganan serius dan melibatkan banyak pihak," kata AHY.
Tak Masalah Partai Lain Gabung
AHY merespons ihwal peluang merapatnya partai-partai di Koalisi Perubahan, yakni NasDem, PKB, dan PKS ke Koalisi Indonesia Maju (KIM).
AHY menegaskan Partai Demokrat tidak ada masalah bila belakangan ada partai lain bergabung ikut mendukung Prabowo-Gibran.
"Nggak ada masalah, nggak ada masalah," kata AHY di kompleks Istana Keprsidenan Jakarta, Jumat (3/5/2024).
AHY mengatakan sejak awal Demokrat menganggap Pemilu sudah usai setelah KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Kekinian semua sedang menata dan Koalisi Indonesia Maju tentu juga akan terus solid di bawah kepemimpinan Prabowo.
Menurut AHY, Prabowo tentu sudah melakukan pertimbangan yang matang tentang mengajak partai lain bergabung dengan melihat secara komprehensif peta kekuatan politik, tidak hanya di parlemen.
"Tapi juga bagaimana pemerintahan ke depan ini bisa bekerja secara efektif. Saya rasa semangatnya adalah kita rekonsiliasi sebagai bangsa. Tapi yang kedua bagaimana pemerintahan lima tahun mendatang juga siap menjalankan tugas-tugasnya," kata AHY.
Di sisi lain, AHY berharap parlemen bisa menjalankan fungsinya dengan baik.
"Check and balance juga dijaga dengan proporsional, demokrasi kita matang dan kita fokus pada pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat," kata AHY.
Diskusi Jatah Menteri
Berita Terkait
-
Banyak Parpol Rival di Pilpres Mendadak Hijrah ke Koalisi Prabowo-Gibran, Begini Reaksi AHY
-
AHY Klaim Sudah Diskusi soal Pembangian Menteri untuk Kabinet Prabowo-Gibran, Berapa Jatah Demokrat?
-
Gelar Ratas Penanganan Pengungsi Erupsi Gunung Ruang, Jokowi Perintahkan Menteri AHY Pastikan Hal Ini
-
Surya Paloh Sungkan Tanya Jatah Menteri Ke Prabowo, NasDem Dinilai Sadar Diri
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO