Suara.com - Pemerintah Indonesia mengangkat topik pengembangan infrastruktur berbasis energi hijau guna mendukung target Net Zero Emission (NZE) di 2060 dalam ajang World Water Forum ke-10 yang berlangsung pada 18--25 Mei 2024 di Nusa Dua, Bali.
Dengan begitu, pemerintah akan mendorong pertukaran pengetahuan, riset, inovasi, dan teknologi pengelolaan sumber daya air bersama dengan negara lain.
Ketua Harian Panitia Nasional Penyelenggara World Water Forum ke-10 sekaligus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melalui keterangannya, Jumat (3/5/2024) di Jakarta mengatakan bahwa Kementerian PUPR dalam pembangunan dan penyediaan infrastruktur mengutamakan prinsip lingkungan berkelanjutan dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada.
"Salah satunya adalah memperkuat pemanfaatan 187 bendungan eksisting dan 61 bendungan baru yang dibangun sejak 2015 hingga 2024. Ini untuk menyediakan energi listrik terbarukan dari tenaga air dan tenaga surya dan mengembangkan proyek pengolahan Sampah menjadi Energi (Waste to Energy)," kata Basuki.
Kementerian PUPR juga mengembangkan pengolahan sampah menjadi energi untuk memanfaatkan gas metana yang dihasilkan dari limbah sebagai sumber energi alternatif yang sudah diterapkan di Balikpapan (Kalimantan Timur) dan Banjarbakula (Kalimantan Selatan).
"Kami juga menerapkan metode Refuse-Derived Fuel (RDF), seperti pada Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Tritih Lor di Kabupaten Cilacap (Jawa Tengah), Cicukang Holis di Kota Bandung, Kersiman Kertalangu, Padangsambian Kaja, dan Tahura di Denpasar Kota (Bali)," ujar dia.
Selain itu, untuk penyediaan air baku dan mengatasi kekeringan, Kementerian PUPR menerapkan teknologi Pompa Air Tenaga Hidro (PATH), yakni pompa air yang digerakkan oleh tenaga putaran turbin penangkap tenaga air, tanpa melalui transformasi menjadi tenaga listrik.
Teknologi PATH sangat sederhana karena digerakkan tanpa menggunakan sumber energi listrik atau bahan bakar lainnya, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengoperasikannya. Penerapan teknologi PATH telah dilaksanakan dan diterima dengan baik di Temanggung, Magelang, dan Pacitan, Humbang Hasundutan (Humbahas), Bendungan Sekampung, dan Bendungan Pidekso.
Sejalan dengan pengembangan riset dan teknologi di bidang sumber daya air, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Mego Pinandito mengatakan bahwa pihaknya pun telah membuat beberapa skema untuk mengajak kolaborasi dan kerja sama negara-negara maju dan berkembang dalam agenda World Water Forum ke-10. Salah satunya adalah bagaimana menangani perubahan iklim terkait pengelolaan sumber daya air melalui program riset skala internasional.
Baca Juga: Kantor Kementerian PUPR Mulai Dibangun di IKN, ASN Siap-siap
“Kami melihat bahwa peran riset dan inovasi menjadi penting untuk mencari solusi mengatasi krisis air di dunia. Kita tak bisa pungkiri, perubahan iklim menimbulkan efek yang sangat besar bagi pembangunan dan keamanan manusia,” ujar Mego.
Dalam World Water Forum ke-10, BRIN juga akan memperkenalkan berbagai riset teknologi terkait dengan sumber daya air. Beberapa di antaranya Rumah Program Purwarupa di bidang teknologi pemantauan kebencanaan hidrometeorologi dan iklim, pengembangan sistem cerdas untuk peringatan dini banjir di DAS Bekasi, bernama SIAGA (Sistem Informasi Monitoring Tinggi Muka Air Sungai dan Gejala Alam).
Riset lain yang dikembangkan adalah sistem hibrida lahan basah dengan adsorben untuk mengolah beban polusi dari industri tekstil. Kemudian, untuk menyambut penyelenggaraan BRIN juga akan meluncurkan aplikasi SIDANAU yang berisikan informasi danau di Indonesia.
“Harapannya tentu saja agar kita dan negara-negara di dunia dapat saling belajar mengenai inovasi teknologi yang sangat mungkin diterapkan oleh masing-masing negara,” pungkas Mego.
Sebagai informasi, Pemerintah Indonesia bersama World Water Council (WWC) telah menyiapkan rangkaian forum pertemuan menuju acara puncak World Water Forum ke-10. Forum tersebut terdiri dari tiga proses utama yakni politik, regional/kawasan, dan tematik.
Sinergi ketiga proses ini diperlukan dalam upaya mewujudkan air sebagai sarana menuju kesejahteraan bersama.
Berita Terkait
-
Habiskan Dana Rp8,47 Miliar, Masjid Baitul Arham Akhirnya Diresmikan
-
Presiden Joko Widodo Resmikan RSUD Anutapura, Bangunan Tahan Gempa Berteknologi LRP Pertama di Indonesia
-
Fasilitas di Huntap Lengkap, Warga Sulteng Senang Dapat Hunian Baru
-
Dukung Mobilitas Masyarakat Mudik Lebaran 2024, Pemerintah Fungsikan 6 Ruas Tol Baru di Jawa dan Sumatera
-
Antisipasi Macet Saat Arus Mudik Lebaran, Kementerian PUPR Siapkan Tujuh Tol Alternatif Gratis
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Tutup Program Magang Kemendagri Wamendagri Bima Arya Tekankan Pentingnya Penguatan Karakter
-
Evaluasi Rekrutmen Polri: Hapus Kuota Khusus, Libatkan Multi-aktor
-
Revitalisasi 71.744 Sekolah Tahun 2026, Mendikdasmen Siapkan Dana Rp14 Triliun
-
Peneliti Temukan Cara Ubah Kulit Kayu Eukaliptus Jadi Penangkap Polusi, Seberapa Efektif?
-
Wamendagri Bima: Tantangan Perubahan Iklim Bukan Lagi Regulasi, Tetapi Eksekusi di Daerah
-
BGN Bantah Siswa SD di Pemalang Dikeluarkan Gara-gara Kritik MBG: Itu Tidak Benar
-
LHKPN Prabowo dan 38 Pejabat Lainnya Dipertanyakan ICW, KPK: Tunggu Verifikasi
-
Dikritik Bakal Ancam Demokrasi, DPN Disebut Perlu Reformasi Struktural
-
JPU KPK Tegaskan Tak Boleh Ada Intervensi di Sidang Kasus Suap Bea Cukai
-
Kasus Kekerasan Seksual Ponpes Pati, DPR Desak LPSK Fasilitasi Rehabilitasi 50 Korban