Suara.com - Kelompok militan Palestina, Hamas meminta Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla atau JK untuk ikut membantu menyelesaikan konflik negaranya dengan Israel.
Anggota delegasi JK, Hamid Awaludin, menyampaikan permintaan itu disampaikan Ketika delegasi Hamas Palestina yang dipimpin Pejabat Biro Politik dan Wakil Kepala Urusan Internasional Hamas, Dr Bassem Naim melakukan pertemuan dengan JK.
Baca Juga:
Kenapa Negara-Negara Arab Tidak Membantu Palestina?
Hamid menyebut, pertemuan dilakukan di sebuah wilayah di luar Kuala Lumpur pada Minggu (5/5/2024).
Pertemuan berlangsung selama 3 jam dan bersifat tertutup.
"Pertemuan ini bermula ketika salah satu Pimpinan Hamas mengontak Profesor Hamid Awaludin (mantan Menkumham RI) untuk bisa diatur bisa bertemu dan berdiskusi dengan Pak JK, pada Minggu 5 Mei 2024 di tempat yang telah ditentukan," terang Hamid melalui keterangan tertulisnya di Kuala Lumpur, Senin (6/5/2024).
Salah satu fokus pembicaraan terkait pada upaya penghentian kekerasan yang mengorbankan masyarakat sipil secara masif.
Kepada JK, Naim mengungkapkan adanya pembantaian warga Palestina di Gaza dengan motif genosida.
Baca Juga: Tewas di Penjara, 500 Jasad Warga Palestina Masih Ditahan Israel
"Dunia pun sudah mengutuk tindakan kejam Israel tersebut, kecuali Amerika Serikat. Namun seperti yang kita tahu Presiden AS Joe Biden dan PM Israel Benjamin Netanyahu kewalahan sendiri menghadapi rakyatnya yang memprotes tindakan pemerintah Israel," ungkapnya.
Sebenarnya upaya untuk mengakhiri konflik secara permanen antara Israel dan Palestina sudah dilakukan sebelumnya oleh JK bersama tim, sekitar Juli dan pertengahan Oktober 2023 lalu, Namun pembicaraan sempat terhenti akibat serangan yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober 2023.
Baca Juga:
AS Hentikan Pengiriman Suplai Militer Israel Akibat Tekanan Politik
Sebagai tambahan, Hamid menerangkan,upaya untuk mengakhiri konflik secara permanen antara Israel dengan Palestina sudah dilakukan sebelumnya oleh JK Bersama tim sekitar Juli dan pertengahan Oktober 2023.
"Namun pembicaraan sempat terhenti akibat serangan yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober 2023," katanya.
Berita Terkait
-
AS Hentikan Pengiriman Suplai Militer Israel Akibat Tekanan Politik
-
Mampu Membawa Nuklir, Ini Profil Rudal Balistik Jericho II Milik Israel
-
Mesir Jadi Penengah, Israel Beri Hamas Waktu Sepekan Untuk Setujui Kesepakatan Gencatan Senjata
-
Serangan Israel Rusak 85 Persen Sekolah di Jalur Gaza
-
Alasan Aksi Bela Palestina di Kampus-kampus Amerika Lebih Masif dari Indonesia
Terpopuler
- Putusan MK soal Kuota Internet Hangus Ubah Peta Bisnis Operator, Pakar: Paket Data Bakal Berubah
- Melayat ke Yogya, Susi Pudjiastuti Kenang Sosok Nasirun
- Fortuna Sittard Ogah Jual Justin Hubner ke Klub Super League
- Kado Kemerdekaan: Pemutihan Pajak Kendaraan di Agustus 2026, Buruh dan Ojol Dapat Diskon Khusus
- Prabowo Singgung Nuklir Iran, Badan Atom Internasional Ungkap Faktanya
Pilihan
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
Terkini
-
El Nino 2026 Ancam Pertanian, Air Bersih hingga Karhutla
-
Sabet 15 Medali di Malaysia, MMA Indonesia Makin Siap Tempur di Asian Games 2026
-
Buruh India 'Gali Kuburan Sendiri', Ajari Robot AI untuk Gantikan Posisi Pekerjaan Mereka
-
Mazda CX-30 Jadi Mobil Pertama Rakitan Dalam Negeri yang Debut di GIIAS 2026
-
Dari Rp500 Ribu Jadi Skandal Rp24,5 Miliar: Begini Cara "Orang Dalam" Bobol BPJS Ketenagakerjaan
-
Purbaya Bantah Jadi Calon Gubernur BI, Klaim Bersyukur Dikasih Jabatan Menkeu
-
Tenggat PP Kesehatan Terlewati, Pemerintah Dikritik Tak Taat Konstitusi soal Pengendalian Rokok
-
Kemendagri Dukung Penguatan Pembiayaan Perumahan untuk Percepatan Program 3 Juta Rumah di Jawa Timur
-
Review Drama Alice in Borderland, Teka-Teki Permainan Kartu yang Mematikan
-
Kejagung Geledah Empat Perusahaan Milik Don Ritto Terkait Kasus Febrie Adriansyah