Pemprov DKI Mau Nonaktifkan NIK Warga Tak Sesuai Domisili, KPU Yakin Tak Ganggu Hak Pilih Saat Pilkada

Suara.com - Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta tak persoalkan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI yang menonaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga tak sesuai domisili. Sebab, hal ini dinilai tidak mengganggu jalannya Pilkada yang akan berlangsung tahun ini.

Anggota KPU DKI Jakarta Dody Wijaya mengatakan, penonaktifan NIK warga tak turut menghilangkan hak pilih masyarakat Jakarta untuk mencoblos saat pilkada digelar.

"Pada prinsipnya kami meyakini itu tidak mempersulit warga untuk menggunakan hak pilih. Justru merapikan administrasi kependudukan," ujar Dody di kantor KPU DKI, Senin (6/5/2024).

Dody mengatakan bagi warga yang terdampak penonaktifan NIK, maka bisa mengajukan penangguhan atau pengajuan NIK baru. Sementara bagi yang tak dicoret tetap mendapat hak pilih seperti biasa.

"Dinonaktifkan ini kan ada dua ya. Apa benar-benar dia sudah pindah domisili, maka yang bersangkutan akan pindah KTP, keluar DKI, berarti kan tidak lagi menjadi pemilih DKI," ucapnya.

"Lalu kalau yang bersangkutan ternyata masih aktif dan dia mengajukan penangguhan penonaktifan. Dia bisa aktif kembali. Nanti kami akan tunggu koordinasi dengan dukcapil terkait hal tersebut," kata Dody.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan pengajuan penertiban data administrasi penduduk ke Kementerian Dalam Negeri. Untuk tahap awal ini, akan ada 92 ribu NIK yang bakal dihapus.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI, Budi Awaluddin mengatakan 92 ribu NIK itu dihapus lantaran pemiliknya sudah meninggal dunia atau terdaftar di RT yang sudah tidak ada.

Rinciannya, 81.119 orang sudah meninggal dunia dan 11.374 sisanya tinggal di RT yang sudah tidak ada.

Baca Juga: Dua Figur Konsultasi Cagub Independen ke KPU DKI: Dharma Pongrekun dan Noer Fajrieansyah

"Minggu ini sesuai dengan apa yg kemarin kita sampaikan kita langsung mengajukan program penataan penertiban. Jadi 81 ribu yang meninggal sama RT yang tidak ada sekitar 31 ribuan," ujar Budi di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (16/7).

Budi mengatakan, secara prosedur untuk penonaktifan NIK perlu mengajukan ke Kemendagri. Sementara, untuk penambahan tidak perlu melapor.

"Kalau untuk proses penonaktifannya itu dilakukan langsung oleh Kemendagri," ucapnya.

Lebih lanjut, nantinya usai dinonaktifkan ada warga yang merasa keberatan, maka bisa mengajukannya ke kantor kelurahan untuk dinonaktifkan kembali.

"Namun nanti kita yang bisa, Pemprov DKI yang diberikan kewenangan untuk mengaktifkan kembali jadi tidak perlu prosedur harus ke Kemendagri lagi," pungkasnya.