KPU Ungkap Ada Kontak Senjata dengan TPNPB-OPM di Intan Jaya Jelang Penghitungan Suara

Suara.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengungkapkan adanya peristiwa kontak senjata antara aparat keamanan Indonesia dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) jelang penghitungan suara di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.

Kuasa Hukum KPU menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi pada 1 Maret 2024 lalu. Hal itu dia sampaikan dalam sidang perselisihan pemilihan umum (PHPU) dan sengketa Pileg 2024 di panel 3 Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Juga:

Cerita Anggota Bawaslu Intan Jaya Disandera TPNPB-OPM Sampai Tunda Pemungutan Suara

Menurut Kuasa Hukum KPU, peristiwa itu berkenaan dengan pemberhentian 38 anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) melalui 4 surat keputusan (SK).

"SK tersebut memutuskan pemberhentian sementara 38 anggota PPD di Kabupaten Intan Jaya dikarenakan adanya kejadian pada tanggal 1 Maret 2024, di ibu kota Kabupaten Intan Jaya, di mana terjadi kontak senjata TNI/Polri dan TPN-OPM," kata salah satu kuasa hukum KPU RI di ruang sidang. panel 3 MK, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2024).

"Mengakibatkan 1 orang masyarakat sipil meninggal dunia dan 1 orang anggota TNI menderita luka di perut," lanjut dia.

Saat itu, ungkap Kuasa Hukum KPU, para anggota PPD sedang berada di sekitar kantor KPU Intan Jaya.

"Kejadian berlangsung di samping kantor KPU dan akhirnya dievakuasi di kantor Kapolres," ujarnya.

Baca Juga: Hakim Suhartoyo Cecar Soal Rekapitulasi Suara Tingkat Kabupaten/Kota Lewati Batas Waktu, Begini Jawaban Komisioner KPU

Kemudian pada 2 hingga 3 Maret 2024, rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten sudah dijadwalkan.

Baca Juga:

PKS Siap Kembali Usung Anies di Pilgub Jakarta 2024

Namun, beberapa anggota PPD tidak dapat berpartisipasi dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara karena trauma akibat kejadian kontak senjata itu.

Bahkan, Kuasa Hukum KPU mengungkapkan terjadi pula kontak senjata susulan pada hari yang berbeda. Untuk itu, KPU mengeluarkan SK pemberhentian sementara PPD agar bisa dilakukan evaluasi dan mengambil alih rekapitulasi perolehan suara di Kabupaten Intan Jaya.

Pada kesempatan yang sama, cerita ini kemudian dikonfirmasi oleh Ketua Majelis Hakim Arief Hidayat, kepada perwakilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang hadir di dalam ruang sidang.