Ganjar Pranowo Deklarasi Jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Suara.com - Ganjar Pranowo takkan menghentikan langkahnya di dunia politik setelah menelan kekalahan di Pilpres 2024. Ia mengaku, akan menjalankan tugasnya sebagai anggota partai di PDI Perjuangan.

"Oh kalau saya anggota partai, saya anggota partai, maka tidak akan berhenti berkegiatan politik," kata Ganjar ditemui di Posko Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Senin (6/5/2024) malam.

Baca Juga:

Pantas Dana Kampanye Ganjar-Mahfud Paling Besar, Ternyata PDIP Sumbang Hingga Ratusan Miliar

Ia mengatakan, jika manusia itu bisa meninggal hanya satu kali, tapi soal politik bisa mati berkali-kali.

Untuk itu, ia tetap akan berpolitik.

"Dan kegiatan kita cukup banyak, kegiatan kami cukup banyak, terutama PDIP sebentar lagi mau Rakernas menentukan sikap tentu kita sangat sibuk," ungkapnya.

"Pak Mahfud sekarang saja diminta pendapat-pendapatnya tentu saja banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan," sambungnya.

Ia mengaku justru akhir-akhir ini menjadi makin sibuk.

Baca Juga: Ganjar Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran: Kami Akan Kontrol!

"Jadwalnya malah makin padat gitu ya, jadi kita akan terus berjalan sesuai dengan komitmen kita, kita mesti mencintai negara ini dengan cara yang benar, dan kegiatannya akan banyak sekali dimanapun," pungkasnya.

Jadi Oposisi

Sebelumnya, Ganjar juga menegaskan kembali jika dirinya tidak akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran meski kalah di Pilpres 2024. Kendati begitu, ia mengaku tetap akan menghormati pemerintahan ke depan.

Hal itu disampaikan Ganjar dalam sambutannya dalam acara halal bihalal dan pembubaran TPN di Posko Teuku Umar, Jalan Teuku Umar 9, Menteng, Jakarta, Senin (6/5/2024) malam.

"Kita tidak akan pernah berhenti untuk mencintai negeri ini, kita akan mengawal dengan benar, dan saya declare pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini, tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini," kata Ganjar.

Kendati begitu, ia mengaku akan melakukan fungsi kontrol terhadap pemerintah.