Sempat Diminta Jadi Mediator, JK Akui Sulit Mediasi Israel: PBB Saja Tak Didengar

Suara.com - Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla sempat diminta untuk memediasi Israel dengan Palestina demi mengakhiri konflik yang terjadi. Namun, ia mengakui hal itu akan sulit untuk dilakukan.

Menurutnya, untuk saat ini yang paling penting adalah menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina yang terus dibombardir zionis Israel.

"Ya kalau itu membantu bagaimana memberikan bantuan, kalau mediator itu sudah agak sulit untuk menghadapi Israel," ujar JK di Jakarta Pusat, Selasa (7/5/2024).

JK menilai mediasi dengan Israel akan sulit dilakukan karena banyak negara yang sudah mencobanya tapi tak juga berhasil. Bahkan, peringatan dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) juga tak didengar.

"PBB saja tidak dianggap, dengan (negara) Timur Tengah lainnya tidak dianggap. Untuk itu dibutuhkan penanganan," ucapnya.

Sebelumnya, Anggota delegasi Jusuf Kalla (JK), Hamid Awaludin, mengatakan bahwa Hamas meminta wakil presiden ke-10 dan 12 Indonesia tersebut untuk memediasi upaya mengakhiri konflik di Palestina.

Hamid menyampaikan pernyataan itu melalui keterangan persnya di Kuala Lumpur, Senin (6/5).

Dalam keterangan itu, dia mengatakan pihak-pihak yang bertikai meminta Jusuf Kalla untuk bisa memediasi kedua belah pihak agar mengakhiri kekerasan yang telah berlangsung selama tujuh bulan terakhir tersebut.

Dalam upaya damai untuk Palestina-Israel tersebut, JK bertemu dengan delegasi Hamas Palestina yang dipimpin Pejabat Biro Politik sekaligus Wakil Kepala Urusan Internasional Hamas Dr. Bassem Naim.

Baca Juga: Jusuf Kalla Sempat Temui Delegasi Hamas di Malaysia, Ini Isi Pertemuannya

Salah satu fokus dalam pembicaraan itu adalah terkait upaya menghentikan aksi kekerasan yang mengorbankan masyarakat sipil secara masif, menurut keterangan itu.

Hamid mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut Naim membeberkan aksi pembantaian yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina di Gaza dengan melakukan genosida.

"Dunia pun sudah mengutuk tindakan kejam Israel tersebut, kecuali Amerika Serikat. Namun, seperti yang kita tahu Presiden AS Joe Biden dan PM Israel Benjamin Netanyahu kewalahan sendiri menghadapi rakyatnya yang memprotes tindakan pemerintah Israel," kata dia dilansir Antara.

Pertemuan yang relatif tertutup itu berlangsung di sebuah daerah di luar Kuala Lumpur pada Minggu (5/5) malam. Diskusi dengan Hamas tersebut berlangsung selama sekitar tiga jam.

Pertemuan itu disebutkan bermula ketika salah satu pimpinan Hamas menghubungi Hamid Awaludin, yang juga mantan Menkumham RI, untuk dapat mengatur pertemuan dan diskusi mereka dengan JK pada Minggu (5/5) di tempat yang telah ditentukan.

Hamid mengatakan bahwa upaya untuk mengakhiri konflik secara permanen antara Israel dan Palestina sebenarnya sebelumnya telah dilakukan oleh JK bersama tim pada Juli dan pertengahan Oktober 2023.

Namun, pembicaraan sempat terhenti akibat serangan yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober 2023.