Suara.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyoroti soal penyebaran penyakit tuberkulosis (TBC) yang masih cukup banyak kasusnya di Jakarta. Ia meminta jajarannya lebih gencar untuk melakukan penanggulangan.
Heru sendiri mengakui penanggulangan penyebaran TBC memiliki tantangan tersendiri karena wabahnya tidak terlihat oleh masyarakat. Namun, jajarannya perlu mencermati hal ini demi mewujudkan cita-cita Jakarta bebas TBC tahun 2030 mendatang.
"TBC ini adalah penyakit yang saya sebut seperti kapal selam. Dia diam, tidak ada suara, terus maju menularkan masyarakat Jakarta," ujar Heru di Perpusnas, Jakarta Pusat, Rabu (8/5/2024).
"Jadi saya minta camat dan lurah, dan tentunya wali kota, bupati untuk konsisten bisa menurunkan TBC," imbuhnya.
Baca Juga: Minta Satpol PP dan Dishub Rutin Razia Jukir di Minimarket, Heru Budi: Jangan Bikin Resah Masyarakat
TBC di Jakarta Capai Puluhan Kasus
Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI, saat ini tercatat sebanyak 60 ribu kasus TBC di Jakarta. Sebanyak 59 ribu kasus merupakan sensitif terhadap obat, sementara 1.203 kasus atau 2 persennya merupakan kasus yang kebal terhadap obat.
Sementara, tingkat kesembuhan TBC di Jakarta kini masih si angka 81 persen. Masih kurang dari targetnya, yakni tingkat kesembuhan 90 persen.
Baca Juga: Minta Satpol PP dan Dishub Rutin Razia Jukir di Minimarket, Heru Budi: Jangan Bikin Resah Masyarakat
Oleh karena itu, Heru meminta kepada jajarannya hingga RSUD untuk melakukan penanganan kasus TBC menyeluruh tanpa membedakan warga Jakarta dan luar daerah.
"Walaupun dia itu misalnya warga non-Jakarta, tetapi ketika dia berobat di Jakarta, warga ini harus diberitahu ke kepala desa, atau pak lurah atau camat setempat. Harapan saya bisa ditangani dengan baik," jelas Heru.
Dalam kesempatan tersebut, Heru baru saja mencanangkan Kampung Siaga Tuberkulosis (TBC) yang akan dibuka di 267 RW dan mulai dibangun hari ini hingga September 2024.
Kemudian, pihaknya akan melakukan inovasi Percepatan Penanggulangan TBC dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dasar terkait TBC, pemberdayaan masyarakat, dan promosi kesehatan yang masif di setiap Kampung Siaga TBC yang telah terbentuk.
Berita Terkait
-
Minta Satpol PP dan Dishub Rutin Razia Jukir di Minimarket, Heru Budi: Jangan Bikin Resah Masyarakat
-
Riwayat Pendidikan Ahok, Mencak-mencak Lihat Kelakuan Heru Budi Hapus NIK Warga Jakarta
-
Udara Jakarta Senin Pagi Tidak Sehat, Masuk 10 Besar Terburuk Dunia!
-
Pj Gubernur DKI Heru Budi Hapus NIK Warga, Ahok: Bikin Repot!
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Kemensos Siapkan Skema Transisi Dapur Mandiri Siswa Sekolah Rakyat
-
Gus Ipul Pastikan Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat Transparan
-
Tutup Program Magang Kemendagri Wamendagri Bima Arya Tekankan Pentingnya Penguatan Karakter
-
Evaluasi Rekrutmen Polri: Hapus Kuota Khusus, Libatkan Multi-aktor
-
Revitalisasi 71.744 Sekolah Tahun 2026, Mendikdasmen Siapkan Dana Rp14 Triliun
-
Peneliti Temukan Cara Ubah Kulit Kayu Eukaliptus Jadi Penangkap Polusi, Seberapa Efektif?
-
Wamendagri Bima: Tantangan Perubahan Iklim Bukan Lagi Regulasi, Tetapi Eksekusi di Daerah
-
BGN Bantah Siswa SD di Pemalang Dikeluarkan Gara-gara Kritik MBG: Itu Tidak Benar
-
LHKPN Prabowo dan 38 Pejabat Lainnya Dipertanyakan ICW, KPK: Tunggu Verifikasi
-
Dikritik Bakal Ancam Demokrasi, DPN Disebut Perlu Reformasi Struktural