Suara.com - Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, meminta Ganjar Pranowo tak mengeluarkan pernyataan yang bersifat sindiran terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
Hal itu disampaikan Kamhar menanggapi pernyataan Ganjar yang mengingatkan Prabowo mengenai sosok pengganggu bisa datang dari dalam pemerintahan.
"Kami menghormati sikap Pak Ganjar yang memilih berada di luar pemerintahan. Meskipun demikian kurang elok jika dia menyatakan bahwa yang kerap mengganggu adalah pihak-pihak yang diajak kerjasama (berada di dalam)," kata Kamhar saat dihubungi, Sabtu (11/5/2024).
Ia pun menyarankan kepada Ganjar agar tak membuat pernyataan yang bersifat sindiran kepada pihak lain.
"Ada baikya, dia fokus dengan pilihannya dan tak membuat pernyataan yang insinuatif terhadap pihak lain," ujarnya.
Sementara itu, pernyataan Prabowo Subianto yang meminta pihak yang tak bergabung dengan pemerintahan jangan menjadi pengganggu, dianggap wajar.
"Jadi jelas tafsir pernyataan Pak Prabowo, sah-sah saja untuk berbeda pilihan tapi jangan sampai mengganggu," tuturnya.
Pernyataan Ganjar
Sebelumnya, Ganjar Pranowo mengingatkan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto bahwa pihak yang berada dalam koalisi pemerintahannya nanti juga bisa jadi pengganggu. Terlebih nanti bahayanya praktik korupsi yang bisa jadi penggangu pemerintahan di dalam.
Baca Juga: Terungkap! Angka 08 Adalah Nama Samaran Prabowo Subianto Saat di TNI
Hal itu disampaikan Ganjar menanggapi pernyataan Prabowo yang menyampaikan jika pihak yang tak bergabung dengan pemerintah jangan justru menjadi pengganggu.
"Iya yang bekerja sama aja bisa ganggu, lho, saya ingetin lho ya," kata Ganjar ditemui di Kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (10/5).
Menurutnya, masalah-masalah seperti korupsi juga bisa mengganggu jalannya pemerintahan.
"Jangan sampai kemudian, yang di dalam malah mengganggu, umpama, kita ingin menciptakan pemerintahan bersih, tapi korupsi di dalam, itu mengganggu," tuturnya.
Lebih lanjut, Ganjar menilai, justru pihak yang berada di luar pemerintahan malah bisa memberikan bantuan ke pemerintah.
Untuk itu, ia meminta agar ruang check and balances diberikan selebar-lebarnya dalam pemerintahan ke depan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Perang AS - Iran Bikin Eropa Boncos, Biaya Impor Bahan Bakar Bengkak Rp 505 Triliun
-
Halalbihalal Tokoh Sumbagsel: Mendagri Tito Ajak Rumuskan Program Nyata 2027-2029
-
Gaji Jurnalis Pemula Disorot: Idealnya Rp 9,1 Juta, Faktanya Masih Banyak di Bawah UMR
-
PERKUPI Lantik Pengurus Jakarta, Tegaskan Peran Jaga Kerukunan Umat Beragama di Ibu Kota
-
Alasan KPK Dorong Capres hingga Cakada dari Kader Parpol: Demi Cegah Mahar Politik
-
Hadirkan Raisa hingga Yura Yunita, Pagelaran Sabang Merauke 2026 Siap Guncang Indonesia Arena!
-
Terseret Pusaran Narkoba, Pemprov DKI Jakarta Segel Permanen Whiterabit PIK
-
Swadaya Warga Matraman Lindungi Ibu Hamil dan Anak dari Asap Rokok
-
Dokumen Pentagon Bocor Ungkap Rencana AS Hukum Spanyol dan Inggris Terkait Perang di Iran
-
Rapor Merah Pelayanan Hijau Jakarta: Kurang Armada, Ribuan Permohonan Pemangkasan Pohon Antre!