Suara.com - Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, meminta Ganjar Pranowo tak mengeluarkan pernyataan yang bersifat sindiran terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
Hal itu disampaikan Kamhar menanggapi pernyataan Ganjar yang mengingatkan Prabowo mengenai sosok pengganggu bisa datang dari dalam pemerintahan.
"Kami menghormati sikap Pak Ganjar yang memilih berada di luar pemerintahan. Meskipun demikian kurang elok jika dia menyatakan bahwa yang kerap mengganggu adalah pihak-pihak yang diajak kerjasama (berada di dalam)," kata Kamhar saat dihubungi, Sabtu (11/5/2024).
Ia pun menyarankan kepada Ganjar agar tak membuat pernyataan yang bersifat sindiran kepada pihak lain.
"Ada baikya, dia fokus dengan pilihannya dan tak membuat pernyataan yang insinuatif terhadap pihak lain," ujarnya.
Sementara itu, pernyataan Prabowo Subianto yang meminta pihak yang tak bergabung dengan pemerintahan jangan menjadi pengganggu, dianggap wajar.
"Jadi jelas tafsir pernyataan Pak Prabowo, sah-sah saja untuk berbeda pilihan tapi jangan sampai mengganggu," tuturnya.
Pernyataan Ganjar
Sebelumnya, Ganjar Pranowo mengingatkan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto bahwa pihak yang berada dalam koalisi pemerintahannya nanti juga bisa jadi pengganggu. Terlebih nanti bahayanya praktik korupsi yang bisa jadi penggangu pemerintahan di dalam.
Baca Juga: Terungkap! Angka 08 Adalah Nama Samaran Prabowo Subianto Saat di TNI
Hal itu disampaikan Ganjar menanggapi pernyataan Prabowo yang menyampaikan jika pihak yang tak bergabung dengan pemerintah jangan justru menjadi pengganggu.
"Iya yang bekerja sama aja bisa ganggu, lho, saya ingetin lho ya," kata Ganjar ditemui di Kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (10/5).
Menurutnya, masalah-masalah seperti korupsi juga bisa mengganggu jalannya pemerintahan.
"Jangan sampai kemudian, yang di dalam malah mengganggu, umpama, kita ingin menciptakan pemerintahan bersih, tapi korupsi di dalam, itu mengganggu," tuturnya.
Lebih lanjut, Ganjar menilai, justru pihak yang berada di luar pemerintahan malah bisa memberikan bantuan ke pemerintah.
Untuk itu, ia meminta agar ruang check and balances diberikan selebar-lebarnya dalam pemerintahan ke depan.
Berita Terkait
Terpopuler
- PP Nomor 9 Tahun 2026 Resmi Terbit, Ini Aturan THR dan Gaji ke-13 ASN
- Trump Umumkan Perang Lawan Iran 'Selesai' Usai Diskusi dengan Vladimir Putin
- 5 Rekomendasi Body Lotion Terbaik Mencerahkan Kulit di Indomaret
- Promo Kue Kaleng Lebaran Indomaret Alfamart Terbaru, Harga Serba Rp15 Ribuan
- Pelatih asal Spanyol Sebut Persib Bandung Kandidat Juara, Kedalaman Skuad Tak Tertandingi
Pilihan
-
Dua Kali Blunder Kiper Tottenham Antonin Kinsky Bikin Igo Tudor Kehabisan Kata-kata
-
Teror di Rumah Wali Kota New York Zohran Mamdani: Dua Remaja Lempar Bom Rakitan
-
Trump Bilang Perang Segera Selesai, Iran: Ngaku Saja, Amunisi Kalian Sudah Mau Habis
-
Selain Bupati, KPK Juga Gelandang Wabup Rejang Lebong ke Jakarta Usai OTT
-
Patuhi Perintah Trump, Australia Kasih Suaka ke 5 Pemain Timnas Putri Iran
Terkini
-
BMKG Ingatkan Pemudik: Lebaran 2026 Berpotensi Hujan Lebat di Jawa dan Sulawesi
-
Yaqut Diperiksa KPK Pekan Ini Usai Praperadilannya Ditolak, Langsung Ditahan?
-
Penerima PKH Didorong Jadi Anggota Koperasi Merah Putih untuk Tingkatkan Ekonomi
-
Cerita KPK Kejar-kejaran dengan Kadis PUPRPKP Rejang Lebong yang Gendong Tas Isi Ratusan Juta
-
Warga Iran Dihantui Ancaman Serius, WHO Peringatkan Bahaya Fenomena Hujan Hitam
-
OTT Rejang Lebong, KPK Amankan Bukti Uang Rp756,8 Juta di Mobil Kadis hingga Kolong TV
-
Presiden PKS: Selamat Ulang Tahun ke-12 Suara.com, Selalu Membawa Kebaikan
-
Innalillahi Mojtaba Khamenei Jadi Korban Serangan AS - Israel ke Iran
-
Menhub Prediksi Mobil Pribadi dan Motor Dominasi Mudik 2026, Jalur Arteri Bakal Padat
-
Rakyat AS Desak Anak Donald Trump Dikirim ke Iran: Jangan Jadi Pecundang!