Suara.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera merasa heran Komisi III DPR RI menggelar rapat revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) secara diam-diam saat masa sidang reses.
"Agak menarik karena kemarin waktu rapat teman-teman Komisi III juga enggak tahu rapatnya gitu loh," kata Mardani ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2024).
Baca Juga: Pilkada Jakarta: PKS Pilih Usung Kader Sendiri Ketimbang Anies, Apa Alasannya?
Oleh sebab itu, Mardani merasa heran Komisi III DPR secara diam-diam menggelar rapat dengan pemerintah ketika DPR masih dalam masa reses.
Baca Juga: PKS soal Kans Usung Sudirman Said di Pilkada Jakarta: Mudah-mudahan Anies Dukung
Diam-diam Rapat revisi UU MK saat Reses
Sebelumnya, DPR bersama Pemerintah diam-diam di masa reses menggelar rapat pleno atau pengambilan keputusan tingkat I mengenai revisi UU MK.
Dalam rapat itu, DPR dan Pemerintah siap bawa revisi UU MK ke Paripurna untuk segera disahkan.
Hal itu diketahui usai Anggota Komisi III DPR RI fraksi PAN Sarifudin Sudding membenarkan terkait hal itu ketika dikonfirmasi.
Sudding menyampaikan, jika RUU MK sudah lama jadi pembahasan, bahkan sudah tinggal dibawa ke Paripurna. Namun kala itu Menko Polhukam yakni Mahfud MD belum menyetujui hal tersebut.
"Tapi di unsur fraksi sendiri di DPR itu sudah setuju. Nah tadi, sudah diketok palu, Menko Polhukam tadi hadir. Dari pihak Menkumham juga hadir. Seluruh pimpinan apa namanya, ada juga pimpinan dan fraksi-fraksi hadir juga. Tadi baru selesai rakernya," kata Sudding saat dikonfirmasi wartawan, Senin (13/5/2024).
Sudding mengatakan usai pengambilan keputusan tingkat I, belum diketahui revisi UU MK tersebut akan disahkan di Paripurna terdekat atau seperti apa.
Berita Terkait
-
Sebut Pertemuan Jokowi dan Puan saat WWF di Bali Berlangsung Mesra, Gerindra: Sudah Seharusnya Begitu
-
Pilkada Jakarta: PKS Pilih Usung Kader Sendiri Ketimbang Anies, Apa Alasannya?
-
PKS soal Kans Usung Sudirman Said di Pilkada Jakarta: Mudah-mudahan Anies Dukung
-
ICW Minta PDIP Tegur Anggota DPR RI Hugua karena Minta Politik Uang Dilegalkan, Tapi Respons Djarot Malah Begini
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Biaya Perang Amerika Serikat Lawan Iran Tembus Rp 1.000 Triliun
-
Ketum Parpol Dibatasi 2 Periode, Eks Penyidik KPK: Cegah Kekuasaan Terlalu Lama dan Rawan Korupsi
-
Kawat Berduri Blokade Anak-anak Palestina Sekolah ke Tepi Barat
-
Praka Rico Gugur Usai Dirawat, Korban Kedua TNI dalam Serangan ke Pos UNIFIL Lebanon
-
Bangun Iklim Kompetitif, Mendagri: Ajang Penghargaan Pemda Pacu Kinerja Kepala Daerah
-
Profil Praka Rico Pramudia, Gugur dalam Misi Perdamaian di Lebanon
-
Circle Korupsi Sulit Dibongkar? Eks Penyidik KPK Ungkap Peran Loyalitas dan Skema Berlapis
-
Daftar 4 TNI Gugur di Lebanon, Terakhir Praka Rico Pramudia
-
AS Siapkan Imbalan Rp172 Miliar Buru Hashim Al-Saraji Tokoh KSS Terduga Penyerang Fasilitas Diplomat
-
KPK Usul Capres Harus dari Kader Partai, Golkar: Ideal, Tapi Jangan Tutup Pintu untuk Figur di Luar