Suara.com - Presiden Jokowi tidak memberikan komentar terkait dirinya yang tidak diundang PDI Perjuangan untuk hadir dalam agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-V yang akan digelar di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta pada pekan ini.
Menanggapi dengan santai, Jokowi meminta hal tersebut untuk ditanyakan langsung kepada pihak pengundang, bukan kepada dirinya.
"Ditanyakan ke pengundang. Jangan ke saya," kata Jokowi usai meninjau posko pengungsian banjir bandang di Kabupaten Agam, Sumatra Barat, Selasa (21/4/2024).
Istana Bantah Tudingan PDIP
Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Ngabalin menegaskan Presiden Jokowi tidak pernah menyibukkan diri, melainkan memang memiliki kesibukan lantaran jadwal yang padat.
Baca Juga: PDIP Gabung ke Prabowo-Gibran atau Oposisi? Hasto: DNA Sudah Jelas, Tunggu Tanggal Mainnya
Hal itu ditegaskan Ngabalin merespons tudingan PDI Perjuangan yang menyebut presiden menyibukkan diri. Hal itu pula yang menjadi alasan PDIP tidak mengundang Presiden Jokowi untuk hadir di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-V PDIP, 24-26 Mei 2024.
"Iya namanya juga presiden. Jadwal yang begitu padat. Jadi kalau ada yang menyinggung tentang presiden menyibukkan diri, namanya presiden bagaimana tidak, seabrek-abrek jadwalnya," kata Ngabalin di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/5/2024).
Ngabalin bahkan merasa heran bila presiden dituding menyibukkan diri. Padahal pada kenyataannya, bukan presiden yang menyibukan diri, tetapi memang kepala negara yang memiliki jadwal padat.
Baca Juga: Respons Jokowi soal Bobby Gabung Gerindra: Sudah Dewasa, Tanggung Jawab Ada di Dia
"Oh saya harus ambil jadwal presiden ya biar mereka tahu berapa puluh banyak jadwal presiden. Wuaduh coba tadi ada yang cegat saya, saya bisa ambil jadwal presiden, biar bisa dilihat itu seabrek-abrek jadwalnya, termasuk tadi juga yang dari Sulawesi Selatan, dari Pontianak, dari Aceh. Jangan begitu dong cara ngomongnya ya. Bilang ya," tutur Ngabalin.
Ngabalin lantas meminta tidak ada pihak yang kemudian menyebarkan berita bohong. Apalagi mengingat situasi pasca pemilihan presiden yang saat ini sudah kondusif.
"Iya jangan menyebar berita bohong lagi. Situasinya udah tenang toh. Pemilu udah kelar. Sudah ada presiden yang baru tinggal dilantik," ujarnya.
PDIP sebelumnya blak-blakan tidak mengundang Presiden Jokowi ke Rakernas ke-V yang bakal digelar di Beach City International Stadium Ancol pada 24-26 Mei 2024.
Berita Terkait
-
Sudah Lupa, PDIP Cuek Bobby Nasution Gabung Gerindra
-
Mega Belum Bersikap soal Oposisi atau Gabung Prabowo, Kader PDIP Disebut Masih Bebas Berpendapat, Asalkan...
-
ICW Minta PDIP Tegur Anggota DPR RI Hugua karena Minta Politik Uang Dilegalkan, Tapi Respons Djarot Malah Begini
-
Minta Money Politics Legal di Pemilu, ICW Desak MKD dan PDIP Tegur Anggota DPR RI Hugua
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Tolak Bantuan Asing untuk Sumatra, Prabowo: Terima Kasih, Kami Mampu!
-
31 Perusahaan Resmi Diselidiki Diduga Jadi Biang Kerok Banjir Sumatra, Siapa Jadi Tersangka?
-
Daftar Lengkap Perusahaan yang Disebut Kejagung Jadi Penyebab Banjir di Wilayah Sumatera
-
Demo Korupsi Pertambangan, Mahasiswa Desak KPK Periksa Komisaris PT LAM Lily Salim
-
Kementerian P2MI Raih Peringkat 5 Anugerah Keterbukaan Informasi Publik
-
'Biar Kapok': DPR Desak Polisi Beri Efek Jera ke Youtuber Resbob Penghina Sunda dan Bobotoh
-
Bareskrim Bersiap Umumkan Tersangka Banjir Sumut, Nama Korporasi Mencuat
-
Satgas PKH Telah Identifikasi Perbuatan Pidana Terkait Bencana Longsor dan Banjir Bandang Sumatera
-
Buka-bukaan di KPK, Zarof Ricar Ngaku Beri Info Baru soal Aliran Uang dalam Kasus Hasbi Hasan
-
Prabowo Minta Maaf, Pemulihan Bencana Sumatra Tak Bisa Cepat: Butuh Waktu Hingga 3 Bulan