Starlink Resmi Masuk Indonesia, Komisi I DPR: Konon Sudah Tak Perlu Lagi Bangun BTS

Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin mengomentari terkait resminya Starlink masuk ke Indonesia. TB mengatakan keberadaan Starlink membuat Indonesia tidak perlu repot-repot membangun menara Base Transceiver Station (BTS).

"Dari beberapa pakar konon bahwa dengan adanya Starlink kita sudah tidak perlu lagi membangun BTS," kata TB Hasanuddin kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2024).

Baca Juga:

Biaya Pasang Starlink dan Daftar Harganya, Internet 313 Mbps Tersedia di Seluruh Indonesia, Diskon 40 Persen!

Selain itu, TB Hasanuddin menilai Indonesia kini sudah tidak perlu lagi membeli satelit untuk layanan internet. Meski begitu, TB Hasanuddin menyebut DPR akan mempelajari perihal Starlink lebih lanjut.

"Kemudian juga sudah tidak perlu lagi satelit-satelit yang kita bayar mahal itu. Saya mohon waktu, karena ini harus dipelajari sedalam-dalamnya," ungkapnya.

TB Hasanuddin kemudian berbicara tentang potensi Starlink disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung Jawab.

"Misalnya kalau Starlink ini dipakai oleh kelompok-kelompok tidak bertanggung jawab. Itu kan sulit untuk mendeteksi, sekali lagi bagaimana kesimpulannya kami akan pelajari karena harus mencari yang ahlinya," tutur TB Hassanuddin.

Sebelumnya, pemilik X sekaligus Tesla, Elon Musk akhirnya resmi meluncurkan layanan internet Starlink ke Indonesia.

Baca Juga: Diuji Coba di Puskesmas Terpencil, Kecepatan Internet Starlink Tembus 313 Mbps!

"Merasa terhormat meluncurkan @Starlink di Indonesia!" cuit Elon Musk lewat akun X alias Twitter, dikutip Minggu (19/5/2024).

Sebagai informasi, Starlink merupakam layanan internet berbasis satelit yang dimiliki perusahaan antariksa SpaceX, yang juga dimiliki Elon Musk.

Peresmian layanan satelit Starlink dilakukan di salah satu Puskesmas yang berlokasi di Denpasar, Bali.

Baca Juga:

Harga Internet Starlink Turun usai Elon Musk Datang ke Indonesia

Kedatangan Elon Musk di Indonesia sendiri didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.