'Pesta Babi' Ungkap Realitas Kelam, Kader PDIP: Jika Film Itu Tidak Bagus, Sediakan Ruang Debat

Suara.com - Di Papua, hutan bukan sekadar kumpulan pepohonan; ia adalah denyut nadi kebudayaan. Sebuah premis pahit tersaji dalam film dokumenter "Pesta Babi": ketika hutan adat hancur, identitas masyarakat lokal ikut lumat.

Logikanya sederhana namun menyayat—tanpa hutan tidak ada babi, dan tanpa babi, tidak ada pesta adat maupun kehidupan sosial.

Dokumenter ini memotret realitas kelam di Merauke, Boven Digoel, dan Mappi. Proyek pangan (food estate) dan bioetanol skala besar kini tengah merangsek masuk, memaksa warga adat berdiri di tepi jurang kehilangan tanah leluhur mereka.

Kegelisahan yang terpancar dari layar lebar tersebut memantik reaksi keras dari Kader Muda PDI-P, Shohibul Kafi.

Ia menilai ada "lubang besar" dalam perjalanan bernegara sejak era Reformasi, terutama terkait konsensus nasional yang belum tuntas.

Menurutnya, visi dan misi negara seolah kehilangan arah dalam implementasinya di lapangan.

"Ketika hari ini, kita sebagai rakyat melihat seolah-olah negara dan rakyat itu berbenturan. Negara menyalahkan rakyat, sebaliknya rakyat menyalahkan negara. Realitas hari ini kan salah," tegas Kafi dalam sebuah diskusi podcast yang digelar secara daring dan luring pada Jumat (15/5/2026).

Kafi juga menyoroti transparansi pemerintah dalam mengelola sumber daya alam di Papua.

Ia mempertanyakan mengapa eksploitasi tersebut terkesan ditutupi dengan rapat.

Baca Juga: Menonton Pesta Babi di Sidrap: Tentang Literasi dan Larangan yang Ironis

"Pemerintah merahasiakan sesuatu yang sangat fundamental, (yaitu) misi negara," ucapnya lugas.

Buka Ruang Debat, Bukan Pembungkaman

Senada dengan Kafi, Politisi PDI-P Angga Nugraha juga memberikan sorotan tajam. Baginya, jika ada pihak atau otoritas yang merasa film ini menyalahi aturan atau ketetapan pemerintah, jalan keluarnya bukan pembungkaman, melainkan dialektika.

"Jika film itu tidak bagus, sediakan ruang debat," tantang Angga.

Ia menegaskan bahwa "Pesta Babi" memegang peranan krusial sebagai jendela bagi masyarakat luas untuk melihat kondisi Papua secara utuh dan jujur.

Alih-alih dianggap sebagai ancaman, film ini seharusnya menjadi sarana edukasi publik agar memahami kompleksitas konflik agraria dan hak masyarakat adat.