Suara.com - Puan Maharani memiliki kans besar menggantinya ibunya Megawati Soekarnoputri menjadi memimpin PDI Perjuangan (PDIP). Tetapi tantangan besar juga menyelimuti Puan Maharani bila dirinya kelak menjadi nahkoda partai berlogo banteng itu.
Puan dituntut untuk bisa menjaga internal partai tetap stabil, tanpa prahara sebagaimana saat dipimpin Megawati Soekarnoputri.
Peluang Puan memimpin PDIP kian gede, seiring kelakar yang disampaikan Megawati yang ingin berganti posisi dengan anaknya yang ia anggap kerap melancong keluar negeri sejak bertugas sebagai ketua DPR.
Pengamat politik, Ujang Komarudin menyebutoan sederet pekerjaan rumah untuk Puan bila ke depan Ketua DPP PDIP ini naik tahta menggantikan Mega.
Salah satu tantangan terbesar untuk Puan adalah menjaga internal tetap solid.
"Ya memang tantangan bagi Puan adalah isu tidak solidnya PDIP kan. Kalau di tangan Megawati itu PDIP solid, diancam apapun, dihadapkan pada goncangan apapun masih kuat, masih solid," kata Ujang dihubungi, Senin (27/5/2024).
Ujang menegaskan tidak ada upaya menggeser jabatan ketua umum sejak posisi tersebut dipegang Mega.
"Yang ada adalah kader-kader yang terlempar yang keluar sendiri, seperti Jokowi misalkan, Gibran, Budiman, Maruarar Sirait, kan itu. Jadi itu karena kesolidan PDIP di bawah kendali Megawati," kata Ujang.
Kepemimpinan Megawati tersebut yang belum tentu dapat diwariskan oleh Puan dengan baik. Ujang memandang hal tersebut yang justru masih menjadi keraguan banyak pihak bila kemudian Puan memimpin partai.
"Tapi memang yang disangsikan yang diragukan ketika atau pasca Megawati lengser, misalkan di bawah Mba Puan ini yang dikhawatirkan oleh Megawati dan seluruh kader bahkan oleh masyarakat gitu yang sering menilai elitenya, yang sering menilai ada partai politik, kalau ada regenerasi di bawah kendali Puan misalkan itu tantangan terbesar itu menyolidkan di internal PDIP karena bisa tidak solid, bisa pecah, bisa akan banyak masalah," tutur Ujang.
Keraguan itu pula yang kemudian membuat Rakernas V PDIP meminta agar Megawati kembali menjadi ketua umum periode 2025-2030.
Baca Juga: Isi Lengkap 17 Rekomendasi Rakernas V PDIP
"Kan itu sebenarnya yang menjadi persoalan sehingga dalam rakernas kemarin ada poin bahwa PDIP masih menginginkan meminta Megawati jadi ketua umum. Dasarnya saya rasa salah satunya itu," kata Ujang.
Megawati Mau Lengser?
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Kapolri Minta Jajaran Polri Perkuat Sinergi dengan APH Hadapi Dinamika Global
-
Viral Aksi Bejat Pria Rekam Rok Penumpang dari Kolong Peron Stasiun Kebayoran, Polisi Buru Pelaku
-
Cari Keadilan! Keluarga Korban Kekerasan TNI Serahkan Kesimpulan Gugatan UU Peradilan Militer ke MK
-
Orang Dekat Bobby Nasution Diperiksa KPK dalam Kasus Dugaan Suap Proyek PUPR Sumut
-
Kemendagri Perluas Pemanfaatan IKD, Ratusan Ribu Warga Akses Layanan Tanpa Fotokopi KTP
-
Berapa Harga Tiket Kapal Pesiar MV Hondius? Liburan Mewah Berujung Infeksi Hantavirus Mematikan
-
Membedah Pola Pikir Anggota BAIS TNI Penyiram Air Keras Andrie Yunus
-
Terdakwa Kasus Pemerasan K3 Klaim Dapat Surat Kaleng, Apa Isinya?
-
Kapolri Bakal Lakukan Revisi Perkap Hingga Perpol Usai Terbitnya Rekomendasi KPRP
-
Sidang Kasus Andrie Yunus, Eks Kepala BAIS: Kalau Dipaksa ke Peradilan Umum Bisa Berujung Impunitas