Suara.com - Persoalan Uang Kuliah Tunggal atau UKT yang meningkat di sejumlah universitas telah menjadi perhatian publik. Tak sedikit mahasiswa hingga masyarakat umum mengaku keberatan terkait kenaikan uang kuliah yang tak main-main.
Soal kenaikan UKT, Presiden Jokowi Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto punya pandangan yang bertentangan.
Presiden Jokowi tak menolak secara tegas terkait kenaikan UKT. Lebiih lanjut ia malah menyebut UKT akan dinaikan di tahun 2025 mendatang.
Jokowi menyebut perlu evaluasi lagi soal kenaikan UKT melalui kebijakan menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi (Mendikbudristek).
"Kemungkinan ini akan dievaluasi dulu kemudian kenaikan setiap universitas akan dikaji dan dikalkulasi sehingga kemungkinan, ini masih kemungkinan, nanti ini kebijakan di Mendikbud akan dimulai kenaikannya tahun depan. Jadi ada jeda, tidak langsung seperti sekarang ini," tutur Jokowi di Istora, Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2024).
Pada kesempatan yang sama, Jokowi juga menyebut dirinya memberikan berbagai pertimbangan pada Kemendikbud soal kenaikan UKT.
"Sementara ini yang kenaikannya sangat tinggi itu dibatalkan dan akan diatur untuk bisa diringankan," kata Jokowi.
Berbeda dengan Jokowi, calon presiden tepilih Prabowo Subianto yang bakal menduduki jabatan nomor satu Tanah Air malah mengungkapkan hal berbeda.
Prabowo di tengah ributnya kenaikan UKT malah ingin kuliah digratiskan.
Baca Juga: Profil Addin Jauharuddin, Ketum GP Ansor Sebut Sakiti Jokowi Berarti Menyakiti Banser
"Apalagi di Universitas negeri yang dibangun oleh uang rakyat (uang APBN) harus jangan tinggi, kalau bisa sangat minim atau gratis," kata Prabowo dalam sebuah wawancara ekslusif dengan stasiun TV, dikutip Kamis (23/5/2024).
Diketahui sebelumnya, Mendikbudristek Nadiem Makarim membatalkan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) pada tahun ini. Hal itu ia sampaikan usai menghadap panggilan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin siang.
Berita Terkait
-
Iriana Jokowi dan Sofiatun Gudono Kompak Pakai Sandal Mewah Buatan Italia, Berapa Harganya?
-
Said Didu Beberkan Prabowo Punya Lima Modal Baik Jadi Presiden, Tapi Bisa Hilang Gegara Jokowi
-
BMKG Kirim Surat ke Jokowi, Peringatkan Potensi Kekeringan dan Karhutla
-
Akal-akalan Iuran Tapera, Uangnya Diputarkan Untuk Apa?
-
Profil Addin Jauharuddin, Ketum GP Ansor Sebut Sakiti Jokowi Berarti Menyakiti Banser
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
- Besok Bakal Hoki! Ini 6 Shio yang Dapat Keberuntungan pada 13 November 2025
Pilihan
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
-
SoftBank Sutradara Merger Dua Musuh Bebuyutan GoTo dan Grab
-
Pertamina Bentuk Satgas Nataru Demi Pastikan Ketersediaan dan Pelayanan BBM
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
Terkini
-
Dinkes DKI Sebut Tak Ada Rumah Sakit Tolak Rawat Pasien Baduy, Hanya Diminta...
-
Politisi PDIP Dukung Pihak yang Gugat Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto, Bakal Ikut?
-
Stop 'Ping-pong' Pasien BPJS: Sistem Rujukan Berjenjang Didesak Dihapus, Ini Solusinya
-
Divonis 18 Tahun, Kejagung Bakal Eksekusi Zarof Ricar Terdakwa Pemufakatan Jahat Vonis Bebas Tannur
-
Kasus Korupsi Smartboard Seret 3 Perusahaan di Jakarta, Kejati Sumut Sita Dokumen Penting
-
Lindungi Ojol, Youtuber hingga Freelancer, Legislator PKB Ini Usul Pembentukan RUU Pekerja GIG
-
Eks Danjen Kopassus Soenarko Santai Hadapi Wacana Abolisi: Kasus Makar Saya Cuma Rekayasa dan Fitnah
-
Pemerintah Bakal Kirim 500 Ribu TKI ke Luar Negeri Tahun Depan, Ini Syarat dan Sumber Rekrutmennya
-
5 Fakta Panas Kasus Ijazah Palsu Wagub Babel: Kampus Ditutup, Diperiksa 5 Jam Penuh
-
Menkes Wacanakan Hapus Rujukan Berjenjang BPJS, Begini Repons Pimpinan DPR