Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendatangi kantor Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, Selasa (4/6/2024).
Kedatangan KPK tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Koordinator dan Supervisi Wilayah 3 KPK Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama.
Diketahui kedatangan KPK tersebut dalam rangka menggelar rakor dan pemantauan program pencegahan korupsi antara Pemkot Surakarta dengan KPK RI.
Seusai gelaran rakor, KPK mengapresiasi penguatan antikorupsi yang diterapkan di lingkup Pemkot Surakarta.
Bahtiar Ujang menyebut pemkot Surakarta secara skor Monitoring Center for Prevention atau MCP masuk dalam kategori sangat baik.
"Saya mengapresiasi pemerintah Surakarta dalam memperbaiki tata kelola penguatan antikorupsi. Tahun 2023 seluruh Jawa Tengah mengalami penurunan terkait skor MCP atau Monitoring Center for Prevention. Tapi ada dua yang tidak mengalami penurunan yakni Pemkot Surakarta dan Semarang," terangnya seperti dikutip dari channel YouTube Berita Surakarta.
MCP merupakan aplikasi yang dikembangkan KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.
Ia menyebut skor MCP Pemkot Surakarta dia tas 90 tepatnya 92.
Selain itu ada juga skor survei penilaian integritas atau SPI dalam hal ini ada tiga komponen yang terlibat yaitu pihak internal, eksternal serta expert.
Baca Juga: Viral Kampus Ini Gelar Lomba Senyum Mirip Gibran, Hadiahnya Beasiswa 10 Kali UMR Jakarta
Untuk SPI Pemkot Surakarta mencapai skor 83.
Jumlah skor tersebut termasuk dalam kategori terjaga.
"Skor survei penilaian integritas ini hampir sama dengan Gianyar, Bali," jelasnya.
Lebih lanjut Bahtiar menjelaskan bila dibanding pada kisaran tahun 2020-2021 skor MCP maupun SPI mengalami kenaikan.
"Dibanding tahun sebelumnya meningkat tajam ada peningkatan signifikan seperti SPI tahun 2020 masih 65-68 sekarang berjalan 83. Itu skor terjaga," urainya.
Walau begitu, diakui masih ada beberapa sektor yang masih perlu peningkatan diantaranya manajemen ASN dan komponen dengan media.
"Manajemen ASN sebetulnya skornya cukup bagus, namun kalau dibandingkan skor yang lain masih memerlukan langkah perbaikan yaitu manajemen ASN di reward. Ini sudah dikomunikasikan dengan BKSDM nanti akan diperkuat dengan berbagai macam regulasi," imbuhnya.
Sementara itu Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka merespon baik capaian skor yang didedahkan KPK tersebut.
"terima kasih untuk pengarahannya dari awal saya menjabat skor MCP di Solo 65 termasuk paling rendah di Solo Raya. Sekarang di atas 90 artinya ini komitmen kami pemberantasan korupsi tidak hanya di atas kertas tapi kami mendorong implementasinya.
Berita Terkait
-
Usai Polda Metro Jaya, Kini Giliran KPK yang Bakal Panggil Hasto Kristiyanto soal Harun Masiku
-
Seleksi Capim KPK, Tim Pansel Bakal Dengar Masukan Pemred hingga Rektor Kampus
-
Kompak Mangkir, KPK Ultimatum 4 Saksi Kasus Penyuap Lukas Enembe: Kami Ingatkan Kooperatif!
-
Viral Kampus Ini Gelar Lomba Senyum Mirip Gibran, Hadiahnya Beasiswa 10 Kali UMR Jakarta
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- Milk Cleanser Viva untuk Umur Berapa? Ini Penjelasan dan 5 Pilihan Variannya
- 6 Sepatu Adidas Samba Lagi Diskon 50 Persen di Website Resmi, Kesempatan Langka Separuh Harga
- 4 Cushion Terbaik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Anti Crack Samarkan Garis Halus Seharian
- Struktur Kuno Muncul Kembali di Sendang Kamulyan Trenggalek
Pilihan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
-
Link Live Streaming Portugal vs Kongo: Panggung Sesungguhnya CR7?
-
Demo Pakai Daster ke Istana, Aliansi Perempuan Tuntut Prabowo Turunkan Harga BBM dan Setop MBG
-
BREAKING NEWS: Kantor Dinas Pendidikan Sulsel Digeledah Kejati
-
Prediksi Argentina vs Aljazair: Head to Head, Susunan Pemain dan Fakta Menarik
Terkini
-
MBG Disebut Langgar HAM, Natalius Pigai Tuding Komnas HAM Tak Paham Aturan
-
Bansos Aman! Gus Ipul Jamin Efisiensi Anggaran Tak Pangkas Bantuan Rakyat
-
Penderita Fatty Liver Rasakan Manfaat Antrean Online Mobile JKN Saat Berobat
-
'Disentil' Sahroni di DPR, KPK Langsung Naikkan Usulan Anggaran dari Rp762 M jadi Rp989 M
-
Legislator Gerindra 'Semprot' Komnas HAM: Sebut MBG Langgar HAM Itu Keliru!
-
Evaluasi Haji 2026 di Hambalang: Prabowo Minta Fasilitas Hotel Ditata, Ongkos Dipangkas
-
Murid Sekolah Rakyat Lampaui Target, Kemensos Ajukan Tambahan Anggaran hingga Rp8 Triliun
-
Pigai Minta Tambahan Rp492,9 Miliar untuk Kementerian HAM, DPR Hanya Setujui Rp224,9 Miliar
-
Siapkan Dana Pendidikan Anak Tanpa Cemas, BRI Multiguna Tawarkan Pembiayaan Fleksibel
-
Kadistamhut DKI: Pungli di Pemakaman Jakarta Libatkan RT Hingga RW