Suara.com - Sejumlah menteri baru menunjuk pejabat baru di lingkungan kementerian mereka. Tercatat ada tiga kementerian yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang mempunya sosok direktorat jenderal atau Dirjen baru.
Yang menarik, dirjen baru di tiga kementerian itu merupakan pejabat tinggi di lingkungan kepolisian. Ya, para dirjen baru di tiga Kementerian itu berstatus sebagai jenderal polisi aktif. Siapa saja mereka? Berikut ulasannya:
Dirjen Perhubungan Darat
Risyapudin Nursin pada 6 Juni 2024 dilantik oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menjadi Dirjen Perhubungan Darat.
Siapa Risyapudin Nursin? Ia ternyata seorang Jendera Polri aktif. Nursi lulusan Akademi Polisi pada 1989. Jabatan sebagai Dirjen Perhubungan Darat sebenarnya bukan hal baru bagi pria kelahiran November 1966.
Risyapudin Nursin memiliki latar belakang dalalm bidang lalu lintas. Ia sempat menjadi Dirlantas Polda Metro Jaya pada 2015.
Karienya terus melejit dan sempat menduduki jabatan Wakapolda Sulawesi Selatan, Kapolda Maluku Utara serta menjadi Koordinator Staf Ahli Kapolri pada 2022.
Sejumlah penghargaan pun pernah didapat Jenderal Bintang Dua ini seperti Bintang Bhayangkara Nararya, Satyalancana Pengabdian 24 tahun, Satyalancana Jana Utama, Satyalancana Bhakti Pendidikan dan Satyalancana Dharma Nusa.
Irjen Kementan
Baca Juga: Siapa Risyapudin Nursin? Jenderal Aktif Polri yang Dapat Jabatan di Kemenhub
Selanjutnya Komjen Pol Setyo Budiyanto. Ia pada Maret lalu diangkat oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian (Irjen Kementan).
Pengangkatan Setyo Budiyanto ini diharapkan bisa mencegah praktik korupsi di Kementan. Apalagi Setyo memiliki rekam jejak sebagai eks penyidik KPK.
Setyo merupakan mantan Direktur Penyidik (Dirdik) KPK. Pada 2021, ia yang turun langsung pada proses penangkapan mantan wakil ketua DPR, Azis Syamsudin.
Aziz menjadi tersangka kasus dugaan suap terhadap terhadap AKP Stepanus Robin Pattuju. Suap diduga diberikan ketika Robin masih menjadi penyidik KPK pada 2020.
Azis Syamsuddin diduga memberikan duit sekitar Rp 3,1 miliar agar Robin mengurus penyelidikan terhadap dirinya yang sedang dilakukan KPK, yakni kasus dugaan korupsi di Lampung Tengah.
Irjen Kemenkumham
Berita Terkait
-
Siapa Risyapudin Nursin? Jenderal Aktif Polri yang Dapat Jabatan di Kemenhub
-
Soal Kasus Vina Cirebon Jadi Sorotan, Menkumham: Polisi Harus Kerja Keras, Bongkar Tuntas!
-
Dari Kopi Hingga Songket: Ini Daftar Lengkap Produk Indikasi Geografis Unggulan Indonesia
-
Menkumham Serahkan Penghargaan Kepada Insan KI 2024
-
Hadapi Tantangan Terkait Kapal dan Pelabuhan, Kemenhub Gandeng Kedutaan AS Gelar Maritime Security Exercise and Workshop
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
Terkini
-
Polemik Relokasi Pedagang Pasar Burung Barito, DPRD DKI Surati Gubernur Pramono Anung
-
Siapa Ketum PPP yang Sah? Pemerintah akan Tentukan Pemenangnya
-
KPAI Minta Polri Terapkan Keadilan Restoratif untuk 13 Anak Tersangka Demonstrasi
-
Program Magang Fresh Graduate Berbayar Dibuka 15 Oktober, Bagaimana Cara Mendaftarnya?
-
DPR RI Kajian Mendalam Putusan MK soal Tapera, Kepesertaan Buruh Kini Sukarela
-
Setelah Kasih Nilai Merah, ICW Tagih Aksi Nyata dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun
-
KPK Ungkap Pengembalian Dana Haji Ilegal! Siapa Saja yang Sudah Mengaku?
-
Piala Dunia Resmi Disiarkan Gratis di TVRI, Mulai Kapan Bisa Ditonton?