Suara.com - Polisi bakal mengusut dugaan pidana terkait peretasan Pusat Data Nasional (PDN) milik pemerintah.
Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho bakal melakukan pendalaman terkait peretasan dalam bentuk ransomware, dengan nama Brain Cipher Ransomare dari kelompok Locbit 3.0.
Sandi mengatakan, pihaknya bakal bekerjasama dengan pihak terkait atas perkara ini.
“Ya tentu saja Polri akan berkolaborasi dengan stakeholder terkait lainnya menangani kejadian-kejadian yang saat ini sedang terjadi,” kata Sandi, di Lapangan Bhayangkara Polri, Jakarta Selatan, Selasa (25/6/2024).
Sandi berharap perkara ini dapat cepat ditangani secara tuntas. Selain itu, pihak-pihak terkait bisa melakukan mitigasi agar hal serupa tidak kembali terulang.
“Mudah-mudahan mohon doanya, semuanya bisa kita tuntaskan, semua yang terjadi ini bisa kita mitigasi dan kita antisipasi berikutnya tidak terjadi kembali,” ucapnya.
“Kita akan bekerja sama terus dengan stakeholder terkait baik itu dari Kominfo, BSSN maupun yang lainnya,” imbuhnya.
Saat disinggung soal peretasan juga terjadi di Inafis Polri, Sandi ogah menjawab secara rinci. Ia bakal kembali memeriksa kebenaran hal tersebut.
“Nanti kita mitigasi, kita cek kembali karena ini menjadi isu-isu yang lagi menarik saat ini. Yang pasti bahwa Polri akan bekerja sama dengan stake holder lainnya untuk bisa menuntaskan permasalahan ini,” ujar dia.
Baca Juga: Pusat Data Nasional Lumpuh Dibobol Hacker, Dulu Pernah Diingatkan Anies Saat Debat Capres
Sebelumnya, Pusat Data Nasional milik Pemerintah, setelahnya pelaku meminta uang tebusan senilai USD 8 juta atau sekitar Rp131 miliar.
Berita Terkait
-
Tuai Kontroversi sejak Dilantik, Seberapa Kaya Menkominfo Budi Arie? Punya 3 Mobil Mahal Totalnya 800 Jutaan Lebih
-
Wapres Ma'ruf Amin soal Serangan Siber Pusat Data Nasional: Kejadian Ini Selalu Terjadi
-
Pusat Data Nasional Lumpuh Dibobol Hacker, Dulu Pernah Diingatkan Anies Saat Debat Capres
-
Pusat Data Nasional Kena Retas, DPR Bakal Panggil Menkominfo Budi Arie
-
Peretas PDN Minta Uang Tebusan 8 Juta Dolar AS, Menkominfo: Gak Akan Kami Turuti
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Ustaz Khalid Basalamah Terseret Korupsi Kuota Haji: Uang yang Dikembalikan Sitaan atau Sukarela?
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
Terkini
-
Punya Modal Besar: Pakar Politik Dorong Projo jadi Oposisi Prabowo-Gibran, Pasca-Budi Arie Didepak!
-
Sebut Ada Intervensi Sejak Dualisme Kepemimpinan P3, Syaifullah Tamliha : PPP Dibinasakan oleh Jokow
-
KPK Beberkan Peran Rudy Tanoesoedibjo di Dugaan Korupsi Bansos, Kuasa Hukum Justru Bersikap Begini!
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum