Suara.com - Anggota DPR RI dari PKS, Habib Aboe Bakar Alhabsy menilai, jika data PPATK yang menyebut lebih dari seribu anggota DPR bermain judi online itu menandakan meratanya penyakit sosial.
"Paling tidak rapat tadi menggambarkan penyakit sosial yang ada di masyarakat kita begitu merata di semua lini di semua level pranata masyarakat berarti memang tanggung jawab negara ya paling tidak dari situ kita membaca ternyata bisa dilihat langsung oleh PPATK," kata Aboe Bakar usai rapat bersama PPATK di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6/2024).
Ia pun berharap dari adanya temuan tersebut bisa jadi perhatian negara dan khususnya masyarakat.
"Semoga bisa menjadi perhatian masyarakat," katanya.
Di sisi lain, Aboe Bakar mengaku tak bisa menduga-duga soal perputaran uang dari anggota legislatif yang bermain judi online tersebut. Namun, ia mendesak agar pemerintah bisa menghilangkan penyakit masyarakat tersebut.
"Kita nggak bisa tahu gabisa menduga-duga juga kita. Kamu mau menduga apa emang? Pasti dugaannya adalah yang terlibat itu saja masalahnya tinggal bagainana menghapus penyakit masyarakat ini dengan baik tugas negara lah," ujar dia.
Lebih lanjut, sebagai Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Aboe Bakar mengaku akan menindaklanjuti adanya temuan tersebut. Menurutnya, MKD tak perlu menunggu adanya laporan.
"MKD bisa meminta, bukan dilaporkan," katanya.
"Iya, nggak harus tunggu laporan. Kan tadi sudah ada laporan dari PPATK," sambungnya.
Baca Juga: Ungkap Ribuan Anggota DPR Main Judi Online, PPATK: Jumlah Transaksi Satu Orang Capai Miliaran Rupiah
Sebelumnya, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK), Ivan Yustiavandana mengungkapkan, jika ada lebih dari seribu anggota DPR RI dan DPRD terlibat kasus judi online.
Hal itu diungkapkan Ivan dalam rapat kerja PPATK bersama Komisi III DPR RI, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6/2024).
Ia awalnya memberikan jawaban atas pertanyaan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman soal pelaku Judi Online berdasarkan profesi. Ivan lantas mengungkap jika lebih dari seribu anggota legislatof ternyata main Judi Online.
"Nah pertanyaan terkait dengan apakah profesi ini kita bicara profesi seperti Pak Habiburokhman tadi apakah ada legislatif pusat dan daerah ya kita menemukan itu lebih dari seribu orang," kata Ivan.
Berita Terkait
-
Ungkap Ribuan Anggota DPR Main Judi Online, PPATK: Jumlah Transaksi Satu Orang Capai Miliaran Rupiah
-
PPATK: Seribu Lebih Anggota DPR RI Dan DPRD Terlibat Judi Online
-
Agar Pelaku Judi Online Jera, Bisakah Sabotase Gaji Jadi Solusi? Ini Kata Pakar Keuangan!
-
Anggota Keluarga Kecanduan Judi Online? Perencana Keuangan Beri 2 Solusi Ini!
-
Dokter Jiwa Bagikan Tips Bebaskan Diri dari Kecanduan Judi Online: Kelola Stres Adalah Kunci
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK
-
Boni Hargens: 5 Logical Fallacies di Argumentasi Komite Reformasi Polri Terkait Perpol 10/2025