Suara.com - Pengamat politik Ray Rangkuti menilai pelaksanaan Pilkada 2024 diancam bayang-bayang nepotisme. Lebih dari itu, menurutnya politik bantuan sosial atau bansos juga bakal marak.
"Ancaman kedua di Pilkada 2024 ini bukannya nepotisme, apa yang lain? Membuat bansos merajalela karena sudah bisa dibuktikan bahwa bansos itu, kata MK tidak mempunyai efek pada keterpilihan seseorang," kata Ray dalam diskusi publik bertajuk Membongkar Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Dinasti Politik Rezim Totalitarian) di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2024).
Selain dua hal tersebut, menurut Ray, dinasti politik juga bakal mengiringi pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentah tahun ini.
Ray berujar Pilkada 2024 merupakan pesta bagi kelompok-kelompok nepotisme dan dinasti politik. Ia juga menyoroti politik uang yang diprediksi tetap ada.
"Boleh jadi 2024 ini ya Pilkada kita merupakan pesta bagi tiga hal. Pertama pesta bagi kaum nepotis dan dinasti politik, kedua adalah pesta bansos, dan yang ketiga pesta politik uang," ujar Ray.
Soroti Kaesang
Sebelumnya, Ray menilai Ridwan Kamil belum tentu mau bila dipasangkan dengan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep untuk maju sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta.
Keengganan Ridwan Kamil atau RK itu beralasan lantaran ada putusan Mahkamah Agung (MA) terkait aturan batas usia calon kepala daerah yang memungkinkan jalannya Kaesang di Pilkada Jakarta.
Menurut Ray, saat ini partai-partai di Koalisi Indonesia Maju (KIM) juga masih berhitung dan mempertimbangkan untuk mengusung Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut untuk mendampingi RK. Sebab majunya Kaesang sekalipun belum tentu bisa membuat peluang menang untuk RK di Jakarta.
"Karena apa? Karena di Jakarta basisnya adalah satu, kelompok PKS yang islamis; yang kedua, kelompok nasionalis di PDI Perjuangan; dan kelompok ketiga adalah kaum intelektual yang jelas-jelas mereka semua adalah antinepotisme, antidinasti," kata Ray.
RK sendiri, dinilai Ray, juga turut mempertimbangkan basis massa tersebut bila dirinya jadi maju di Pilkada dengan menggandeng Kaesang.
"Si Ridwan Kamil juga pintar, dia baca dulu siapa yang milih gue di Jakarta kalau pasangannya die," ujar Ray.
Menurut Ray, bila RK berpasangan dengan Kaesang tentu pemilih di tiga basis massa tersebut bakal kabur, dalam arti lain tidak akan memilih. Semisal kelompok Isalmis yang condong memilih PKS dan kelompok nasionalis yang memilih PDIP.
"(Kelompok) intelektual milih siapapun yang penting bukan nepotisme dan KKN. Kabur. Lalu Ridwan Kamil nanya, siapa lagi yang mau milih gue?" kata Ray.
Ray berpandangan RK memang sebaiknya ikut pemilihan gubernur Jawa Barat ketimbang Jakarta. Mengingat kans RK untuk menang kebih besar di Jawa Barat.
Berita Terkait
-
Sebut PKS Belum Bulat Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, Gerindra: Hampir Pasti Kalah Kalau Maju Sendiri
-
Pasang Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta Malah Bikin PKS Blunder, PKB: Itu Bahaya!
-
Terkuak! Pilih Opsi Duet Bareng Sohibul Iman di Pilkada Jakarta: Anies Tolak Masuk PKS
-
PDIP Sebut Pencalonan Cagub-Cawagub Jakarta Masih Dinamis, Anies Bisa Kena Prank PKS?
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
-
6 Fakta Demo Madagaskar: Bawa Bendera One Piece, Terinspirasi dari Indonesia?
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Pertamax Tetap, Daftar Harga BBM yang Naik Mulai 1 Oktober
Terkini
-
Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini
-
KemenPPPA Dorong Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Pasca Kasus Keracunan
-
BGN Enggan Bicara Sanksi untuk Dapur MBG, Malah Sebut Mereka 'Pejuang Tanah Air'
-
Agus Suparmanto Sah Pimpin PPP, Mahkamah Partai Bantah Dualisme Usai Muktamar X Ancol
-
DPRD DKI Sidak 4 Lahan Parkir Ilegal, Pemprov Kehilangan Potensi Pendapatan Rp70 M per Tahun
-
Patok di Wilayah IUP PT WKM Jadi Perkara Pidana, Pengacara: Itu Dipasang di Belakang Police Line
-
Divonis 16 Tahun! Eks Dirut Asabri Siapkan PK, Singgung Kekeliruan Hakim
-
Eks Dirut PGN Ditahan KPK! Terima Suap SGD 500 Ribu, Sempat Beri 'Uang Perkenalan'
-
Ikutilah PLN Journalist Awards 2025, Apresiasi Bagi Pewarta Penggerak Literasi Energi Nasional
-
Soal Arahan Jokowi Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Gus Yasin: PPP Selalu Sejalan dengan Pemerintah