Suara.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie justru bersyukur motif peretasan Pusat Data Nasional (PDN) dengan virus ransomware bukan atas dasar serangan negara lain, tapi dengan motif ekonomi.
Hal itu disampaikan Budi dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024).
"Karena dalam serangan siber ini selalu analisanya dua saja. Ini state actor atau non state actor. Tapi di forum ini saya ingin tegaskan bahwa kesimpulan mereka ini non state actor dengan motif ekonomi. Itu sudah Alhamdulillah dulu. Karena kalau yang nyerang negara berat," kata Budi.
Ia lantas mencontohkan adanya kasus peretasan dengan motif serangan negara. Itu dialami oleh Saudi Arabia.
"Kayak beberapa bulan lalu, pemerintah Saudi Arabia diserang oleh hacker-hacker Iran. Karena negara actornya. Itu berat," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia mengaku ke depan pihaknya akan melaporkan secara berkala kepada Komisi I DPR RI soal pemulihan pasca peretasan.
"Dan jika berharap semoga nanti kita laporkan secara berkala dan seluruh anggoa komisi I tentang perkembangan pemulihan PDNS 2 Surabaya. Karena dari tahap yang sudah kita lakukan paling tidak identifikasi, deteksi, proteksi, juga kita lakukan terhadap PDNS 1, ini juga kita terus lakukan pemulihan dalam waktu yang segera dan secepatnya," pungkasnya.
Sebelumnya Menkominfo Budi Arie Setiadi mengatakan pihak yang meretas Pusat Data Nasional (PDN) dengan virus ransomware meminta tebusan sebesar 8 juta dolar Amerika Serikat.
"Iya menurut tim (meminta) 8 juta dolar AS," kata Budi Arie di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/6/2024).
Baca Juga: Usul Pemerintah Bentuk Satgas Usai PDN Diretas, Legislator PKS: Ini Persoalan Sangat Serius Sekali
Meski demikian Budi Arie memastikan pemerintah RI tidak akan menuruti permintaan peretas PDN soal uang tebusan 8 juta dolar AS.
Berita Terkait
-
Minta Uang Tebusan 8 Juta Dolar AS, BSSN Ngaku Belum Bisa Deteksi Otak Pembobol PDN: Beberapa Negara Mau Bantu
-
Kebocoran Data Akibat PDN Diretas? Ini Alasan Kepala BSSN Belum Bisa Jawab Pertanyaan DPR
-
Menkominfo Target Perbaikan Serangan Ransomware Pusat Data Nasional Selesai Agustus 2024
-
Usul Pemerintah Bentuk Satgas Usai PDN Diretas, Legislator PKS: Ini Persoalan Sangat Serius Sekali
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Kawat Berduri Blokade Anak-anak Palestina Sekolah ke Tepi Barat
-
Praka Rico Gugur Usai Dirawat, Korban Kedua TNI dalam Serangan ke Pos UNIFIL Lebanon
-
Bangun Iklim Kompetitif, Mendagri: Ajang Penghargaan Pemda Pacu Kinerja Kepala Daerah
-
Profil Praka Rico Pramudia, Gugur dalam Misi Perdamaian di Lebanon
-
Circle Korupsi Sulit Dibongkar? Eks Penyidik KPK Ungkap Peran Loyalitas dan Skema Berlapis
-
Daftar 4 TNI Gugur di Lebanon, Terakhir Praka Rico Pramudia
-
AS Siapkan Imbalan Rp172 Miliar Buru Hashim Al-Saraji Tokoh KSS Terduga Penyerang Fasilitas Diplomat
-
KPK Usul Capres Harus dari Kader Partai, Golkar: Ideal, Tapi Jangan Tutup Pintu untuk Figur di Luar
-
Rudy Masud Didemo di Kaltim, Sekjen Golkar Ingatkan Kader: Peka ke Rakyat, Hindari Gaya Hidup Mewah
-
Cara Mudah Membuat Nama dari Your Name In Landsat NASA Secara Gratis