Suara.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie justru bersyukur motif peretasan Pusat Data Nasional (PDN) dengan virus ransomware bukan atas dasar serangan negara lain, tapi dengan motif ekonomi.
Hal itu disampaikan Budi dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024).
"Karena dalam serangan siber ini selalu analisanya dua saja. Ini state actor atau non state actor. Tapi di forum ini saya ingin tegaskan bahwa kesimpulan mereka ini non state actor dengan motif ekonomi. Itu sudah Alhamdulillah dulu. Karena kalau yang nyerang negara berat," kata Budi.
Ia lantas mencontohkan adanya kasus peretasan dengan motif serangan negara. Itu dialami oleh Saudi Arabia.
"Kayak beberapa bulan lalu, pemerintah Saudi Arabia diserang oleh hacker-hacker Iran. Karena negara actornya. Itu berat," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia mengaku ke depan pihaknya akan melaporkan secara berkala kepada Komisi I DPR RI soal pemulihan pasca peretasan.
"Dan jika berharap semoga nanti kita laporkan secara berkala dan seluruh anggoa komisi I tentang perkembangan pemulihan PDNS 2 Surabaya. Karena dari tahap yang sudah kita lakukan paling tidak identifikasi, deteksi, proteksi, juga kita lakukan terhadap PDNS 1, ini juga kita terus lakukan pemulihan dalam waktu yang segera dan secepatnya," pungkasnya.
Sebelumnya Menkominfo Budi Arie Setiadi mengatakan pihak yang meretas Pusat Data Nasional (PDN) dengan virus ransomware meminta tebusan sebesar 8 juta dolar Amerika Serikat.
"Iya menurut tim (meminta) 8 juta dolar AS," kata Budi Arie di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/6/2024).
Baca Juga: Usul Pemerintah Bentuk Satgas Usai PDN Diretas, Legislator PKS: Ini Persoalan Sangat Serius Sekali
Meski demikian Budi Arie memastikan pemerintah RI tidak akan menuruti permintaan peretas PDN soal uang tebusan 8 juta dolar AS.
Berita Terkait
-
Minta Uang Tebusan 8 Juta Dolar AS, BSSN Ngaku Belum Bisa Deteksi Otak Pembobol PDN: Beberapa Negara Mau Bantu
-
Kebocoran Data Akibat PDN Diretas? Ini Alasan Kepala BSSN Belum Bisa Jawab Pertanyaan DPR
-
Menkominfo Target Perbaikan Serangan Ransomware Pusat Data Nasional Selesai Agustus 2024
-
Usul Pemerintah Bentuk Satgas Usai PDN Diretas, Legislator PKS: Ini Persoalan Sangat Serius Sekali
Terpopuler
- Apa Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam pada Usia 50 Tahun? Ini 5 Rekomendasi sesuai Review
- John Herdman Coret 27 Pemain Jelang Timnas Indonesia vs Kamboja di Piala AFF 2026
- 10 Simbol Feng Shui di Rumah Old Money yang Dipercaya Membawa Kemakmuran
- Jakarta Siap Pungut Pajak Mobil Listrik Tahun Ini, Kendaraan Mewah Kena hingga 75% PKB
- Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
Pilihan
-
Takut Lumpuh, Hotman Paris Pilih Mundur Jadi Pengacara Febrie Usai Pijit di Bojong Gede Tak Mempan
-
Saraf Terjepit, Hotman Paris Putuskan Mundur Jadi Kuasa Hukum Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
-
Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
-
Menang Lima Gol, Timnas Putri Indonesia Back to Back Juara AFF Women's Cup 2026
-
Sudaryono Jabat Kepala BGN, Sudah Diworo-woro Istana Sejak Selasa Malam
Terkini
-
Hinca Panjaitan Sebut Perkara Kredit Tak Layak Diproses sebagai Korupsi
-
Mahfud MD Bantah Kejagung soal Febrie: Tak Pernah Ada Pelimpahan Kasus Asabri dari Polisi
-
Mengenal Profesi Mixologist, Peracik Minuman yang Kini Makin Diburu Industri F&B
-
Minta Rp4 Juta lalu Sita HP Korban! Modus Polisi Gadungan Terbongkar di Banyumas
-
Indonesia Masih Bergantung pada Obat Impor, Kemandirian Farmasi Jadi Tantangan
-
Nekat Gelantungan di Pintu KRL saat Mabuk, Pria Ini Resmi Masuk Daftar Hitam KAI Commuter
-
Proyek E10 Ambisius, Tapi Siapa Mau Pasok Tebu untuk Pemerintah?
-
Siap War Tiket! Indomaret Fun Run 2026 Bakal Ramaikan Gaya Hidup Sehat Warga Semarang
-
Anggaran Dipotong Pusat, Renovasi 11 Sekolah di Jakarta Terpaksa Mundur ke 2027
-
Gotong Royong Polhut Se-Indonesia, Bangun Rumah untuk Saudara di Aceh Tamiang