Suara.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie justru bersyukur motif peretasan Pusat Data Nasional (PDN) dengan virus ransomware bukan atas dasar serangan negara lain, tapi dengan motif ekonomi.
Hal itu disampaikan Budi dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024).
"Karena dalam serangan siber ini selalu analisanya dua saja. Ini state actor atau non state actor. Tapi di forum ini saya ingin tegaskan bahwa kesimpulan mereka ini non state actor dengan motif ekonomi. Itu sudah Alhamdulillah dulu. Karena kalau yang nyerang negara berat," kata Budi.
Ia lantas mencontohkan adanya kasus peretasan dengan motif serangan negara. Itu dialami oleh Saudi Arabia.
"Kayak beberapa bulan lalu, pemerintah Saudi Arabia diserang oleh hacker-hacker Iran. Karena negara actornya. Itu berat," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia mengaku ke depan pihaknya akan melaporkan secara berkala kepada Komisi I DPR RI soal pemulihan pasca peretasan.
"Dan jika berharap semoga nanti kita laporkan secara berkala dan seluruh anggoa komisi I tentang perkembangan pemulihan PDNS 2 Surabaya. Karena dari tahap yang sudah kita lakukan paling tidak identifikasi, deteksi, proteksi, juga kita lakukan terhadap PDNS 1, ini juga kita terus lakukan pemulihan dalam waktu yang segera dan secepatnya," pungkasnya.
Sebelumnya Menkominfo Budi Arie Setiadi mengatakan pihak yang meretas Pusat Data Nasional (PDN) dengan virus ransomware meminta tebusan sebesar 8 juta dolar Amerika Serikat.
"Iya menurut tim (meminta) 8 juta dolar AS," kata Budi Arie di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/6/2024).
Baca Juga: Usul Pemerintah Bentuk Satgas Usai PDN Diretas, Legislator PKS: Ini Persoalan Sangat Serius Sekali
Meski demikian Budi Arie memastikan pemerintah RI tidak akan menuruti permintaan peretas PDN soal uang tebusan 8 juta dolar AS.
Berita Terkait
-
Minta Uang Tebusan 8 Juta Dolar AS, BSSN Ngaku Belum Bisa Deteksi Otak Pembobol PDN: Beberapa Negara Mau Bantu
-
Kebocoran Data Akibat PDN Diretas? Ini Alasan Kepala BSSN Belum Bisa Jawab Pertanyaan DPR
-
Menkominfo Target Perbaikan Serangan Ransomware Pusat Data Nasional Selesai Agustus 2024
-
Usul Pemerintah Bentuk Satgas Usai PDN Diretas, Legislator PKS: Ini Persoalan Sangat Serius Sekali
Terpopuler
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- Berapa Harga Sepatu Lari Ortuseight Ori? Ini 5 Pilihan Bagus untuk Daily Run
Pilihan
Terkini
-
Pertemuan di DPR Ungkap Rahasia Performa Moncer Perbankan Pelat Merah
-
Koalisi Sipil Tolak RUU Polri, Nilai Penyusunannya Ugal-Ugalan dan Tak Transparan
-
Pemprov Jabar - PT PII Tandatangani Perjanjian Penjaminan TPPASR Legok Nangka: Tingkatkan Investor
-
Polisi Dalami Dugaan Pembunuhan Pengemudi Ojol yang Tewas Bersimbah Darah di Maros
-
Usia Pensiun Kapolri Dapat Diperpanjang Sesuai Kebutuhan Presiden
-
Tok! DPR Resmi Sahkan Revisi UU Polri Jadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna
-
OJK: Fundamental Kripto Tetap Kuat di Tengah Gejolak Pasar Global
-
Tangis dan Amarah Pecah saat Rekonstruksi di Daycare Little Aresha: Bagaimana Kalau Anakmu Digituin?
-
Lampu Hijau! Hasil Revisi UU Polri Segera Diketok di Rapat Paripurna
-
Prabowo Dinilai Tak Pahami Masalah Rakyat, Istana Langsung Membantah