Suara.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie justru bersyukur motif peretasan Pusat Data Nasional (PDN) dengan virus ransomware bukan atas dasar serangan negara lain, tapi dengan motif ekonomi.
Hal itu disampaikan Budi dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024).
"Karena dalam serangan siber ini selalu analisanya dua saja. Ini state actor atau non state actor. Tapi di forum ini saya ingin tegaskan bahwa kesimpulan mereka ini non state actor dengan motif ekonomi. Itu sudah Alhamdulillah dulu. Karena kalau yang nyerang negara berat," kata Budi.
Ia lantas mencontohkan adanya kasus peretasan dengan motif serangan negara. Itu dialami oleh Saudi Arabia.
"Kayak beberapa bulan lalu, pemerintah Saudi Arabia diserang oleh hacker-hacker Iran. Karena negara actornya. Itu berat," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia mengaku ke depan pihaknya akan melaporkan secara berkala kepada Komisi I DPR RI soal pemulihan pasca peretasan.
"Dan jika berharap semoga nanti kita laporkan secara berkala dan seluruh anggoa komisi I tentang perkembangan pemulihan PDNS 2 Surabaya. Karena dari tahap yang sudah kita lakukan paling tidak identifikasi, deteksi, proteksi, juga kita lakukan terhadap PDNS 1, ini juga kita terus lakukan pemulihan dalam waktu yang segera dan secepatnya," pungkasnya.
Sebelumnya Menkominfo Budi Arie Setiadi mengatakan pihak yang meretas Pusat Data Nasional (PDN) dengan virus ransomware meminta tebusan sebesar 8 juta dolar Amerika Serikat.
"Iya menurut tim (meminta) 8 juta dolar AS," kata Budi Arie di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/6/2024).
Baca Juga: Usul Pemerintah Bentuk Satgas Usai PDN Diretas, Legislator PKS: Ini Persoalan Sangat Serius Sekali
Meski demikian Budi Arie memastikan pemerintah RI tidak akan menuruti permintaan peretas PDN soal uang tebusan 8 juta dolar AS.
Berita Terkait
-
Minta Uang Tebusan 8 Juta Dolar AS, BSSN Ngaku Belum Bisa Deteksi Otak Pembobol PDN: Beberapa Negara Mau Bantu
-
Kebocoran Data Akibat PDN Diretas? Ini Alasan Kepala BSSN Belum Bisa Jawab Pertanyaan DPR
-
Menkominfo Target Perbaikan Serangan Ransomware Pusat Data Nasional Selesai Agustus 2024
-
Usul Pemerintah Bentuk Satgas Usai PDN Diretas, Legislator PKS: Ini Persoalan Sangat Serius Sekali
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- Bobibos Bikin Geger, Kapan Dijual dan Berapa Harga per Liter? Ini Jawabannya
- 6 Rekomendasi Cushion Lokal yang Awet untuk Pekerja Kantoran, Makeup Anti Luntur!
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
Pilihan
-
Fakta-fakta Gangguan MRT Kamis Pagi dan Update Penanganan Terkini
-
5 Mobil Bekas Pintu Geser Ramah Keluarga: Aman, Nyaman untuk Anak dan Lansia
-
5 Mobil Bekas di Bawah 100 Juta Muat hingga 9 Penumpang, Aman Bawa Barang
-
Pakai Bahasa Pesantren! BP BUMN Sindir Perusahaan Pelat Merah Rugi Terus: La Yamutu Wala Yahya
-
Curacao dan 10 Negara Terkecil yang Lolos ke Piala Dunia, Indonesia Jauh Tertinggal
Terkini
-
KPK Periksa Tiga Kepala Distrik Terkait Korupsi Dana Operasional di Papua
-
Semeru 'Batuk' Keras, Detik-detik Basarnas Kawal 187 Pendaki Turun dari Zona Bahaya
-
Geger Kematian Dosen Cantik Untag: AKBP Basuki Dikurung Propam, Diduga Tinggal Serumah Tanpa Status
-
Pohon 'Raksasa' Tumbang di Sisingamangaraja Ganggu Operasional, MRT Jakarta: Mohon Tetap Tenang
-
262 Hektare Hutan Rusak, Panglima TNI hingga Menhan 'Geruduk' Sarang Tambang Ilegal di Babel
-
Dugaan Korupsi Tax Amnesty, Eks Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi Dicekal, Tak Bisa ke Luar Negeri
-
7 Fakta Kematian Dosen Untag di Kos: AKBP B Diamankan, Kejanggalan Mulai Terungkap
-
KemenPPPA Dukung Arahan Prabowo Setop Kerahkan Siswa Sambut Pejabat
-
Tamparan Keras di KTT Iklim: Bos Besar Lingkungan Dunia Sindir Para Pemimpin Dunia!
-
Komdigi Kaji Rencana Verifikasi Usia via Kamera di Roblox, Soroti Risiko Privasi Data Anak