Suara.com - Kelompok relawan Pro Jokowi (Projo) mempertanyakan desakan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi agar segera mundur dari jabatannya. Desakan ini diketahui mencuat setelah adanya serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional (PDN).
Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo, Panel Barus, mengatakan saat ini Indonesia sedang menghadapi serangan siber dari berbagai penjuru. Budi Arie berperan sebagai komandan yang harus memimpin pertempuran ini.
Karena itu, tidak selayaknya komandan tempur meninggalkan arena pertempuran ketika wilayah yang dilindunginya mendapat serangan.
"Logika sederhananya, kalau saya diminta oleh presiden untuk memimpin pertempuran, masak di saat serangan terjadi masak disuruh kabur? Gitu loh logikanya. Ini serangan terjadi, masa kita disuruh kabur?" ujar Panel di Kantor DPP Projo, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2024).
Budi Arie, kata Panel, memiliki tanggung jawab besar di tengah kondisi ini. Jika disuruh mundur, situasi malah akan tambah parah karena tak adanya komandan.
"Ini perang terjadi, kita diserang, lalu komandan perangnya disuruh kabur. Ini kan logic ini. Kalau saya pribadi sebagai komandan, saya akan hadapi ini serangannya. Masa iya kabur dari medan tempur? Logicnya seperti itu," jelasnya.
Sebelumnya Serangan ransomware yang menimpa Pusat Data Nasional (PDN) Sementara 2 memasuki babak baru. Kini muncul petisi yang menuntut Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi, yang juga pengelola PDNS 2 Surabaya, mundur dari jabatannya.
Petisi ini dibuat oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network alias SAFEnet dengan judul "PDNS Kena Ransomware, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi Harus Mundur!" dan dimuat di situs Change.org.
Dalam petisi itu, SAFEnet menilai kalau Menkominfo harus bertanggung jawab terhadap serangan ransomware yang menimpa PDNS 2 Surabaya. Lebih lagi Kominfo adalah lembaga negara yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan data dan informasi, termasuk keamanannya.
Baca Juga: Menkominfo Budi Arie Malah Ngacir Padahal Janji Konpers usai Rapat di Istana
"Untuk itu, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi harus mundur sebagai pertanggungjawaban dan meminta maaf secara terbuka terhadap situasi ini," tulis petisi SAFEnet, dikutip Jumat (28/6/2024).
Selain itu, SAFEnet meminta Kominfo dan BSSN harus mengaudit keamanan semua teknologi dan sumber daya manusia keamanan siber negara yang saat ini digunakan.
"Pak Menteri, cukuplah semua kelalaian ini. Jangan jadikan data pribadi kami sebagai tumbal ketidakmampuan Anda. MUNDURLAH!" pinta petisi itu.
Berita Terkait
-
Bahaya! Dari NIK Hingga Data Keluarga, Ini Data Penting Masyarakat di PDN yang Bocor Usai Diretas
-
Menkominfo Budi Arie Malah Ngacir Padahal Janji Konpers usai Rapat di Istana
-
DPR Sebut Bodoh Gegara Tak Punya Back Up Data Nasional, Respons BSSN Jadi Sorotan
-
Bela Menkominfo Budi Arie usai Didesak Mundur, Projo Curigai Rival Prabowo-Gibran: Sisa Residu Pilpres 2024
-
Kasus Pusat Data Nasional Diserang Hacker: Kecelakaan atau Kebodohan?
Terpopuler
- 6 Sepatu Adidas Diskon 60 Persen di Sports Station, Ada Adidas Stan Smith
- Kronologi Lengkap Petugas KAI Diduga Dipecat Gara-Gara Tumbler Penumpang Hilang
- 5 Moisturizer dengan Alpha Arbutin untuk Memudarkan Flek Hitam, Cocok Dipakai Usia 40-an
- 7 Sabun Muka Mengandung Kolagen untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Tetap Kencang
- 15 Merek Ban Mobil Terbaik 2025 Sesuai Kategori Dompet Karyawan hingga Pejabat
Pilihan
-
6 HP 5G Paling Murah di Bawah Rp 4 Juta, Investasi Terbaik untuk Gaming dan Streaming
-
Airbus Umumkan A320 Bermasalah, Kemenhub Sebut 38 Pesawat di RI Kena Dampak
-
Polemik RS dr AK Gani 7 Lantai di BKB, Ahli Cagar Budaya: Pembangunan Bisa Saja Dihentikan
-
KGPH Mangkubumi Akui Minta Maaf ke Tedjowulan Soal Pengukuhan PB XIV Sebelum 40 Hari
-
Haruskan Kasus Tumbler Hilang Berakhir dengan Pemecatan Pegawai?
Terkini
-
Gasak Empat Ponsel, Joki dan Eksekutor Pencuri Rumah Kosong di Mampang Keok Diciduk Resmob!
-
Driver Taksi Rudapaksa Penumpang, DPR: Negara Tak Boleh Biarkan Perempuan Hidup Dalam Rasa Tak Aman
-
BPJS Kesehatan Butuh Dukungan Banyak Pihak untuk Mencegah Terjadinya Fraud JKN
-
Update Terbaru Banjir Bandang dan Longsor Agam: 86 Orang Meninggal, 88 Orang Hilang, 2.500 Mengungsi
-
Program JKN Sukses, Delegasi Afrika Datangi BPJS Kesehatan untuk Belajar
-
Tangguh Jaga Inflasi 2025, Pemprov Jateng Pertahankan Prestasi TPID Terbaik Tingkat Provinsi
-
Longsor Susulan di Silaiang Bawah, 1 Prajurit TNI AD Gugur dan 2 Hilang saat Evakuasi!
-
Antrean Bansos Mengular, Gus Ipul 'Semprot' PT Pos: Lansia-Disabilitas Jangan Ikut Berdesakan
-
Prabowo Jawab Desakan Status Bencana Nasional: Kita Monitor Terus, Bantuan Tak Akan Putus
-
Rajiv Desak Polisi Bongkar Dalang Perusakan Kebun Teh Pangalengan: Jangan Cuma Pelaku Lapangan