Suara.com - Kelompok relawan Pro Jokowi (Projo) mempertanyakan desakan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi agar segera mundur dari jabatannya. Desakan ini diketahui mencuat setelah adanya serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional (PDN).
Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo, Panel Barus, mengatakan saat ini Indonesia sedang menghadapi serangan siber dari berbagai penjuru. Budi Arie berperan sebagai komandan yang harus memimpin pertempuran ini.
Karena itu, tidak selayaknya komandan tempur meninggalkan arena pertempuran ketika wilayah yang dilindunginya mendapat serangan.
"Logika sederhananya, kalau saya diminta oleh presiden untuk memimpin pertempuran, masak di saat serangan terjadi masak disuruh kabur? Gitu loh logikanya. Ini serangan terjadi, masa kita disuruh kabur?" ujar Panel di Kantor DPP Projo, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2024).
Budi Arie, kata Panel, memiliki tanggung jawab besar di tengah kondisi ini. Jika disuruh mundur, situasi malah akan tambah parah karena tak adanya komandan.
"Ini perang terjadi, kita diserang, lalu komandan perangnya disuruh kabur. Ini kan logic ini. Kalau saya pribadi sebagai komandan, saya akan hadapi ini serangannya. Masa iya kabur dari medan tempur? Logicnya seperti itu," jelasnya.
Sebelumnya Serangan ransomware yang menimpa Pusat Data Nasional (PDN) Sementara 2 memasuki babak baru. Kini muncul petisi yang menuntut Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi, yang juga pengelola PDNS 2 Surabaya, mundur dari jabatannya.
Petisi ini dibuat oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network alias SAFEnet dengan judul "PDNS Kena Ransomware, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi Harus Mundur!" dan dimuat di situs Change.org.
Dalam petisi itu, SAFEnet menilai kalau Menkominfo harus bertanggung jawab terhadap serangan ransomware yang menimpa PDNS 2 Surabaya. Lebih lagi Kominfo adalah lembaga negara yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan data dan informasi, termasuk keamanannya.
Baca Juga: Menkominfo Budi Arie Malah Ngacir Padahal Janji Konpers usai Rapat di Istana
"Untuk itu, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi harus mundur sebagai pertanggungjawaban dan meminta maaf secara terbuka terhadap situasi ini," tulis petisi SAFEnet, dikutip Jumat (28/6/2024).
Selain itu, SAFEnet meminta Kominfo dan BSSN harus mengaudit keamanan semua teknologi dan sumber daya manusia keamanan siber negara yang saat ini digunakan.
"Pak Menteri, cukuplah semua kelalaian ini. Jangan jadikan data pribadi kami sebagai tumbal ketidakmampuan Anda. MUNDURLAH!" pinta petisi itu.
Berita Terkait
-
Bahaya! Dari NIK Hingga Data Keluarga, Ini Data Penting Masyarakat di PDN yang Bocor Usai Diretas
-
Menkominfo Budi Arie Malah Ngacir Padahal Janji Konpers usai Rapat di Istana
-
DPR Sebut Bodoh Gegara Tak Punya Back Up Data Nasional, Respons BSSN Jadi Sorotan
-
Bela Menkominfo Budi Arie usai Didesak Mundur, Projo Curigai Rival Prabowo-Gibran: Sisa Residu Pilpres 2024
-
Kasus Pusat Data Nasional Diserang Hacker: Kecelakaan atau Kebodohan?
Terpopuler
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- Berapa Harga Sepatu Lari Ortuseight Ori? Ini 5 Pilihan Bagus untuk Daily Run
Pilihan
Terkini
-
Polisi Dalami Dugaan Pembunuhan Pengemudi Ojol yang Tewas Bersimbah Darah di Maros
-
Usia Pensiun Kapolri Dapat Diperpanjang Sesuai Kebutuhan Presiden
-
Tok! DPR Resmi Sahkan Revisi UU Polri Jadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna
-
OJK: Fundamental Kripto Tetap Kuat di Tengah Gejolak Pasar Global
-
Tangis dan Amarah Pecah saat Rekonstruksi di Daycare Little Aresha: Bagaimana Kalau Anakmu Digituin?
-
Lampu Hijau! Hasil Revisi UU Polri Segera Diketok di Rapat Paripurna
-
Prabowo Dinilai Tak Pahami Masalah Rakyat, Istana Langsung Membantah
-
Jakarta 499 Tahun: Kota yang Berlari, Kelas Menengah yang Kehabisan Napas
-
Qadari Bantah Pemerintah Tone Deaf di Tengah Tekanan Ekonomi: Kritik Masyarakat Didengar
-
RS Pondok Indah Beroperasi Tanpa SLF Aktif Sejak 2024: Sedang Proses Perpanjangan