Suara.com - Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI, Muhamad Taufik Zoelkifli mengecam keras adanya anggota DPRD yang dilaporkan turut menjadi pemain judi online. Ia meminta mereka dijatuhi sanksi berat berupa pemecatan dari jabatan wakil rakyat.
Taufik mengatakan, anggota dewan yang bermain judi dipastikan bukan karena masalah ekonomi. Mereka berjudi karena kesenangan semata sampai kecanduan.
"PPATK melaporkan ada 1.000 anggota DPR dan DPRD yang terlibat dalam judi online, maka ini bukan orang-orang yang karena masalah ekonomi tentunya," ujar Taufik saat dikonfirmasi Suara.com, Senin (1/7/2024).
Anggota dewan, khususnya DPRD DKI disebutnya harus menjadi contoh bagi rakyatnya. Perlu ada aturan ketat yang bisa mencegah atau jera membuat mereka main judi online.
Ia pun mengusulkan agar larangan bermain judi dimasukkan ke dalam tata tertib (tatib) anggota DPRD. Tak hanya judi, tapi juga minum minuman keras dan prostitusi.
"Misalnya dalam tatib ya, dalam tata tertib DPRD harus dimasukkan secara jelas tuh bahwa perbuatan melanggar hukum seperti judi, mungkin juga nanti miras, mungkin kemudian prostitusi itu sesuatu yang tidak dapat ditolerir," jelasnya.
"Ya anggota DPRD-nya harus ini ya, harus dipecat lah gitu ya, PAW (Pengganti Antar Waktu)," lanjutnya menambahkan.
Selain itu, ia mengimbau para anggota dewan yang sudah bermain judi online agar mengingat ajaran agama. Dengan mematuhi perintah tuhan dan menjauhi larangannya, maka Taufik yakin setiap orang akan dijatuhi dari perbuatan judi.
"Tentu anggota DPRD harus punya apa daya tahan ya, daya tahan di internalnya ya. Dengan apa? Ya dengan kembali kepada ajaran agama kita, meningkatkan iman dan takwa," pungkasnya.
Marak Wakil Rakyat Main Judol
Sebelumnya, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK), Ivan Yustiavandana, mengungkapkan, jika ada lebih dari seribu anggota DPR RI dan DPRD terlibat kasus Judi Online.
Hal itu diungkapkan Ivan dalam rapat kerja PPATK bersama Komisi III DPR RI, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6/2024).
Ia awalnya memberikan jawaban atas pertanyaan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman soal pelaku Judi Online berdasarkan profesi. Ivan lantas mengungkap jika lebih dari seribu anggota legislatof ternyata main Judi Online.
"Nah pertanyaan terkait dengan apakah profesi ini kita bicara profesi seperti pak habiburokhman tadi apakah ada legislatif pusat dan daerah ya kita menemukan itu lebih dari seribu orang," kata Ivan.
Pernyataan Ivan pun ditimpali Habiburokhman, jika anggota DPR mempunyai institusi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang mengurusi persoalan etik anggota legislatif. Ia pun meminta Ivan melaporkan adanya temuan itu ke MKD.
Tag
Berita Terkait
-
Tunggu Daftar Nama! Heru Budi Ancam Sanksi ASN dan Penerima Bansos jika Terlibat Judi Online di Jakarta
-
Sidak Ponsel, Camat Tambora Minta Anak Buahnya Buru-buru Hapus Aplikasi Judi Online: Jangan Main Lagi!
-
Dicap Blunder Duetkan Paslon di Jakarta, NasDem Sebut Anies Bisa Bikin PKS-PKB Berkongsi, Asal...
-
PKS Sebar Isu Jokowi Cawe-cawe di Pilkada Jakarta, Kaesang Beri Ultimatum: Jangan Bawa-bawa Presiden!
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang
-
Di Sidang MKD: Ahli Sebut Ucapan Ahmad Sahroni Salah Dipahami Akibat Perang Informasi
-
TKA 2025 Hari Pertama Berjalan Lancar, Sinyal Positif dari Sekolah dan Siswa di Seluruh Indonesia
-
Aktivis Serukan Pimpinan Pusat HKBP Jaga Netralitas dari Kepentingan Politik