Suara.com - Pengamat pendidikan, Ubaid Matraji menyoroti pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy yang justru mendukung mahasiswa membayar uang kuliah dengan menggunakan dana dari pinjaman online atau pinjol.
"Pernyataan itu jelas melukai dan menyayat hati masyarakat," kata Ubaid kepada Suara.com, Rabu (3/7/2024).
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia ini mengingatkan kembali gelombamg kritik dari masyarakat dan mahasiswa saat ada pemerintah merencanakan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) beberapa waktu lalu.
Menurutnya saat itu publik menyoroti mahalnya biaya kuliah dan merajalelanya komersialisasi di kampus. Padahal seharusnya keberadaan kampus bukan bertujuan untuk komersialisasi.
"Masyarakat ingin kampus itu kembali kepada jalurnya, yaitu pencerdasan dan pencerahan, serta pemberdayaan, bukan seperti saat ini, di mana kampus dijadikan lapak bisnis, apalagi bisnisnya dengan cara memeras mahasiswa lewat UKT," kata Ubaid.
"Gagasan Pak Muhadjir ini sangat memberatkan masyarakat dan hanya penguntungkan kampus dan pinjol," sambung Ubaid.
Ubaid mewanti-wanti pemerintah untuk tidak nekat menerapkan apa yang menjadi pernyataan Muhadjir tersebut. Sebabnya, bukan menolong mahasiswa, keberadaan pinjol untuk membayar uang kuliah justru berpotensi membebankan atau malah membahayakan mahasiswa itu sendiri.
"Jika dipaksa diterapkan, akan ada banyak kredit macet karena gagal bayar, bahkan mahasiswa bisa terlilit utang sampai usia tua. Apalagi di tengah situasi ekonomi yang tak menentu seperti saat ini, dan juga kita punya problem 9,9 juga Gen Z yang luntang-lantung, mereka putus kuliah dan tidak kerja," tutur Ubaid.
Sebaliknya, pemerintah seharusnya ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan tinggi masyarakat Indonesia. Bukan sekadar mendukung pinjol sebagai sarana mahasiswa melakukan pembayaran uang kuliah.
Baca Juga: Menko PMK Muhadjir Effendy Sebut Mahasiswa Tak Dilarang Bayar UKT Pakai Pinjol, Asal...
"Pemerintah harus tanggung beban pembiayaan perguruan tinggi. Jangan beban itu malah dialihkan ke masyarakat lewat UKT. Pembiayaan pendidikan itu jelas menjadi kewajiban pemerintah. Laksanakan lah itu amanat UUD 45," kata Ubaid.
Tak Larang Mahasiswa Bayar UKT Pakai Pinjol
Sebelumnya Muhadjir mengatakan bahwa mahasiswa bisa menggunakan uang Pinjaman Online (Pinjol) untuk mengurangi beban membayar uang kuliah.
Hal itu disampaikan Muhadjir di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (2/7/2024), menanggapi soal usulan pemberian bantuan dana kuliah kepada mahasiswa dengan melibatkan BUMN.
Muhadjir awalnya menegaskan, jika semua inisiatif untuk membantu mahasiswa keluar dari kesulitan itu harus didukung. Termasuk jika harus melalui pinjol.
"Pokoknya semua inisiatif baik untuk membantu kesulitan mahasiswa harus kami dukung gitu termasuk pinjol," kata Muhadjir.
Berita Terkait
-
Menko PMK Muhadjir Effendy Sebut Mahasiswa Tak Dilarang Bayar UKT Pakai Pinjol, Asal...
-
Didoakan Agar Bisa Berantas Tuntas Judi Online dan Pinjol, Ketum MUI: Kita Tahu Polisi Hari-hari Ini Makin Pintar
-
Skandal Pinjol Rp1,26 Miliar Guncang Indofarma, Ini Sosok Sang Dirut yang Jadi Sorotan
-
Menkominfo: Judi Online Dan Pinjol Itu Saudara Kandung, Adik Kakak
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Kencang bak Ninja, Harga Rasa Vario: Segini Harga dan Konsumsi BBM Yamaha MT-25 Bekas
Pilihan
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
Terkini
-
Fraksi Partai Nasdem Dukung Pilkada Lewat DPRD: Sesuai Konstitusi dan Pancasila
-
DPR Desak KPK Jelaskan Penghentian Penyelidikan Kasus Aswad Sulaiman Secara Transparan
-
Hadapi Tantangan Geografis, Pendidikan dan Kesejahteraan Anak di Maluku Utara Jadi Fokus
-
AMAN Catat Konflik 202 Ribu Hektare Wilayah Adat Bengkulu Sepanjang 2025
-
Harapan Publik Tinggi, KPK Tegaskan Penghentian Kasus Aswad Sulaiman Berbasis Alat Bukti
-
Rentetan Kecelakaan Kerja di Galangan PT ASL Shipyard Kembali Terjadi, Polisi Turun Tangan
-
Viral Sekelompok Orang Diduga Berzikir di Candi Prambanan, Pengelola Buka Suara
-
Bahlil Lahadalia Jamu Cak Imin dan Zulhas Hingga Dasco di Kediamannya, Bahas Apa?
-
Tak Bisa Beli Roti Gegara Cuma Punya Uang Tunai: Kenapa Toko Lebih Suka Cashless?
-
Mendagri: Pemerintah Siapkan Bantuan Renovasi dan Hunian bagi Warga Terdampak Bencana Sumatra