Suara.com - Seorang warga bernama Juna menyampaikan aduan langsung kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengenai bantuan dana pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang belum kunjung cair.
Aduan ini disampaikan langsung saat Heru melakukan kunjungan ke wilayah Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (3/7/2024).
Awalnya, Heru datang ke Palmerah untuk meresmikan program perbaikan rumah dan konsolidasi tanah vertikal. Begitu kegiatan rampung, Heru sambil menyapa warga dan undangan berjalan menuju mobil.
Di dekat mobil, tampak Juna sambil menggendong anaknya memanggil-manggil nama Heru.
"Pak Heru, Pak Heru," ujar Juna.
Heru terlihat awalnya tak mendengar panggilan Juna karena suasana yang ramai. Akhirnya ajudan dan staf Heru yang menjawab Juna dengan menyebut KJP sudah cair.
Tak mau kalah, Juna tetap ngotot mengaku belum menerima dana KJP terbaru.
"KJP belum cair Pak, belum, Pak, belum masuk, masih proses, Pak, masih proses," jawab Juna.
Kemudian, awak media pun meneruskan keluhan itu kepada Heru yang sudah berada di dalam mobil. Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) RI itu pun menyatakan KJP sudah dicairkan beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Ngaku Blusukannya di Jakarta Direstui Heru Budi, Gibran: Saya Diizinkan untuk Belanja Masalah
"KJP sudah cair, sudah lama. Saya tandatangan," ujar Heru.
Selesai menjawab awak media, Heru langsung meninggalkan lokasi dengan mobilnya. Sementara, Juna sambil menggendong anaknya yang menangis juga menjauh dari kerumunan.
Terpisah, Juna mengaku sudah tak menerima KJP sejak tiga bulan terakhir. Setelah melakukan pengecekan di situs Dinas Pendidikan DKI, Juna mendapati KJP anaknya sedang diverifikasi.
"Seharusnya bulan Juni. Harusnya kan tiap bulan, ini dah tiga bulan nggak cair. Masih proses verifikasi," ucapnya.
Juna pun mengaku khawatir karena nantinya pihak sekolah akan menanyakan pemakaian dari KJP Plus itu.
"Tanggal 8 (Juli) sudah masuk sekolah. Sedangkan anak-anak di kenaikan kelas itu kan ditanya sama gurunya dapet KJP gak? Terus KJP-nya buat beli apa. Lah ini aja KJP-nya udah 3 bulan belum keluar gimana," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Pj. Gubernur Heru Ajak Warga Jakarta Urban Farming di Lahan Kosong
-
Gibran Rajin Blusukan di Jakarta, Heru Budi Akui Sudah Kasih Izin: Dia Observer
-
Ngaku Blusukannya di Jakarta Direstui Heru Budi, Gibran: Saya Diizinkan untuk Belanja Masalah
-
Heru Budi Belum Terima Nama PNS Pemprov DKI Terlibat Judi Online, Melanggar Pasti Ditindak
Terpopuler
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- 7 HP Samsung Seri A Turun Harga hingga Rp 1 Jutaan, Mana yang Paling Worth It?
Pilihan
-
5 HP RAM 6 GB Paling Murah untuk Multitasking Lancar bagi Pengguna Umum
-
Viral Atlet Indonesia Lagi Hamil 4 Bulan Tetap Bertanding di SEA Games 2025, Eh Dapat Emas
-
6 HP Snapdragon RAM 8 GB Termurah: Terbaik untuk Daily Driver Gaming dan Multitasking
-
Analisis: Taktik Jitu Andoni Iraola Obrak Abrik Jantung Pertahanan Manchester United
-
29 Unit Usaha Syariah Mau Spin Off, Ini Bocorannya
Terkini
-
Jakarta Kebakaran Lagi, 10 Warung di Kalideres Ludes Terbakar
-
Pemprov Aceh Surati PBB Minta Bantuan, Komisi II DPR: Tak Usah Diperdebatkan
-
Terungkap, Ada Nama Kakak Najwa Shihab di Grup Mas Menteri Core Team Nadiem Makarim
-
Gubsu Bobby Nasution: Pemerintah Pusat Sangat Membantu Pemulihan Pascabencana
-
Pemprov Aceh Minta Bantuan PBB, Nasir Djamil: Bukan Berarti Pusat Tak Sanggup, Ini Misi Kemanusiaan
-
Kuasa Hukum Kerry Sebut Tak Ada Dakwaan Soal Pengoplosan BBM di Kasus Pertamina
-
Cirebon Dipilih Jadi Titik Strategis Siaga SPKLU PLN Saat Nataru
-
Jaksa Bongkar 3 Nama Titipan Walkot Semarang untuk Nadiem di Kasus Pengadaan Chromebook
-
Jangan ke MA, Mahfud MD Dorong Presiden Ambil Alih Pembatalan Perpol Jabatan Sipil Polri
-
Proyek Chromebook Diduga Jadi Bancakan, 3 Terdakwa Didakwa Bobol Duit Negara Rp2,18 Triliun