Suara.com - Eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) memamerkan kariernya di bidang pemerintahan saat menyampaikan nota pembelaan alias pleidoi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (5/7/2024). Bahkan, SYL mengaku pernah menyabet penghargaan dari KPK.
Di depan majelis hakim, SYL mengungkap beberapa jabatan yang pernah diembannya mulai dari lurah, camat, bupati gubernur hingga menteri pertanian.
Saat menjadi camat Bontonompo pada 1984, SYL menyebet predikat Camat Teladan se-Sulsel hingga bisa diundang ke Istana Negara untuk mengukti upacara peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus.
”Saat itu, saya merupakan camat termuda di Indonesia,” bebernya dalam sidang.
Selain itu, SYL juga meraih penghargaan semasa menjadi Bupati Gowa, salah satunya mendapat Anugerah Upakarti bidang pertanian dari Presiden RI pada 1997. Tak cuma itu, SYL juga pernah mendapat Anugerah Manggala Karya Kencana serta penghargaan Bakti Koperasi dan Pengusaha Kecil dari Menteri Koperasi dan UKM.
Lalu, SYL juga sempat menyabet ratusan penghargaan ketika menjabat Gubernur Sulsel.
Penghargaan itu di antaranya seperti Bintang Mahaputra Utama Bidang Pertanian pada 2011, Tanda Kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha pada 2014, Provinsi Terbaik dalam pelayanan publik dari Ombudsman pada 2015 dan Satya Lencana Pembangunan Pertanian atas Peningkatan Produksi Beras pada 2008 dan 2009 lalu dam penghargaan dalam ‘leadership award’ dari Menteri Dalam Negeri pada 2018.
Pria yang mendapat gelar Profesor Kehormatan dari Universitas Hasanuddin (Unhas) itu juga pernah menyabet penghargaan Bintang Astha Barata Madya Utama Pamong Praja dari Institut Pemerintahan dalam Negeri/IPDN (2018).
Saat menjadi mentan, SYL menyebut dirinya meraih 71 penghargaan. Mulai dari penghargaan dari Menko bidang Perekonomian tentang Pencapaian Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Pertanian pada 2022 dan menjadi Tokoh Inspiratif Pertanian Indonesia pada 2023.
Baca Juga: Kaget Dituduh Eks Ajudan soal Minta Jatah Fee 20 Persen, SYL: Ucapan Panji Tak Masuk Akal!
Terakhir, SYL juga sempat mendapatkan penghargaan dari KPK ketika menjabat Mentan. Penghargaan itu yakni Penghargaan Antigratifikasi Terbaik pada 2018-2019 dan Penghargaan Pengelolaan LHKPN Terbaik pada 2019.
KPK juga memberikan apresiasi kepada Kementan karena berhasil menerapkan program wilayah bebas korupsi di beberapa unit kerja Kementan di seluruh Indonesia.
Dituntut 12 Tahun Bui
Sebelumnya, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan Menteri Pertanian SYL dihukum pidana penjara selama 12 tahun karena dianggap bersalah dalam kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan di lingkungan Kementan.
“Menjatuh pidana terhadap terdakwa Syahrul Yasin Limpo berupa pidana penjara selama 12 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,” kata jaksa Meyer Simanjuntak di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (28/6/2024).
Jaksa juga menuntut agar SYL dijatuhi pidana denda sebesar Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan penjara.
Berita Terkait
-
Kaget Dituduh Eks Ajudan soal Minta Jatah Fee 20 Persen, SYL: Ucapan Panji Tak Masuk Akal!
-
Dicap Tamak dan Jadi Hal Memberatkan Tuntutan, SYL: Ada Motif Penuh Kebencian
-
Dituntut 12 Tahun Penjara, SYL Merasa Dizalimi: Saya Berserah Diri Kepada Allah SWT
-
Sidang Pleidoi, SYL Merasa Dihakimi Publik: Seolah-olah Saya Manusia Rakus dan Maruk
Terpopuler
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
Pilihan
-
Sriwijaya FC Selamat! Hakim Tolak Gugatan PKPU, Asa Bangkit Terbuka
-
Akbar Faizal Soal Sengketa Lahan Tanjung Bunga Makassar: JK Tak Akan Mundur
-
Luar Biasa! Jay Idzes Tembus 50 Laga Serie A, 4.478 Menit Bermain dan Minim Cedera
-
4 Rekomendasi HP OPPO Murah Terbaru untuk Pengguna Budget Terbatas
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
Terkini
-
PAN Setuju Pilkada Lewat DPRD, Tapi Ada Syaratnya
-
Mendagri Serukan Percepatan Pembersihan Sisa Banjir dan Pembangunan Hunian Tetap di Aceh Tamiang
-
Pakar: PP Terbit Perkuat Perpol 10/2025, Jamin Kepastian Hukum
-
Jadi Pemasok MBG, Omzet Petani Hidroponik di Madiun Naik 100 Persen
-
Reformasi Polri Tanpa Tenggat? KPRP Bentukan Presiden Akui Masih Meraba Masalah
-
KPK Amankan Uang Rp 400 Juta saat Geledah Rumah Dinas Bupati Indragiri Hulu Ade Agus Hartanto
-
Kejagung Tetapkan Kajari Bangka Tengah Tersangka Korupsi Dana Umat Baznas
-
Pastikan Keamanan Jalur Mudik Nataru, Kapolri: Tol Dipantau 24 Jam, Rekayasa Lalin Disiapkan
-
Pengakuan Jaksa Tri yang Kabur dari OTT KPK: Saya Ketakutan, Dikira Bukan Petugas
-
Dibubarkan Sebelum Diskusi Dimulai, Buku Reset Indonesia Dianggap Ancaman?