Suara.com - Staf Khusus Presiden, Grace Natalie mengatakan, persiapan untuk pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun (HUT) kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah hampir rampung.
Rencananya, upacara HUT Kemerdekaan RI dilaksanakan pada 17 Agustus 2024 di IKN. Grace sekaligus memastikan infrastruktur dasar di IKN juga mendekati final, menyusul rencana upacara tersebut.
"Untuk peringatan HUT RI, semua sudah mendekati siap. Termasuk infrastruktur dasar seperti air minum, kelistrikan, dan akses jalan," kata Grace kepada wartawan, dikutip Jumat (12/7/2024).
Menurut Grace, pembangunan IKN akan dilakukan sesempurna mungkin. Mengingat IKN merupakan wajah Indonesia.
"IKN adalah wajah Indonesia. Pasti dibuat sebagus mungkin, sesempurna mungkin. Pemerintah tidak akan mempertaruhkan wajah Indonesia," kata Grace.
Sebelumnya, Grace mempersilakan politisi PDIP, Djarot Saiful Hidayat datang langsung ke Ibu Kota Nusantara (IKN), ketimbang hanya melihat dari jauh. Pernyataan Grace itu merespons pernyataan Ketua DPP PDIP tersebut yang memandang IKN terlalu tergesa-gesa.
"Kemarin Pak Djarot Saiful Hidayat mengatakan ke media, proyek IKN merupakan kebijakan yang terlalu dipaksakan dan dibuat tergesa-gesa. Silakan Pak Djarot datang sendiri ke IKN," kata Grace kepada wartawan, Kamis (11/7/2024).
"Kalau hanya melihat dari jauh, sangat mungkin tidak akurat. Bahaya, banyak info menyesatkan. Hati-hati, bisa kepleset," sambung Grace.
Grace mengatakan proses pembangunan IKN dikerjakan dengan perhitungan yang cermat. Ia juga menegaskan proyek tidak ada upaya pemaksaan sama sekali dalam membangun.
Baca Juga: Prabowo Dirumorkan Enggan Pindah ke IKN, Menteri Bahlil: Kata Siapa?
"Seluruh prosedur dilalui, tidak ada yang dilewati," ucap Grace.
Djarot menyoroti pembangunan IKN yang ia nilai terlalu dipaksakan.
"Kalau terlalu dipaksakan ya begitu hasilnya. listrik belum masuk, air juga belum masuk, insfratruktur juga masih belum siap gitu ya," kata Djarot di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2024).
"Artinya apa? Ini lah salah satu konsekuensi dari kebijakan yang tergesa-gesa. Tergesa-gesa. Terutama di dalam implementasinya, di dalam eksekusinya," ujar Djarot.
Berita Terkait
-
Prabowo Dirumorkan Enggan Pindah ke IKN, Menteri Bahlil: Kata Siapa?
-
Air dan Listrik Siap Pertengahan Juli, Basuki Pastikan Jokowi Tetap Ngantor di IKN
-
PUPR: Presiden Jokowi Tetap Bisa Ngantor di IKN pada Juli
-
Soal Isu Prabowo Tak Mau Pindah ke IKN, Bahlil Marah Besar
-
September 2024: 11 Ribu ASN Siap Tempati IKN, Siapa Saja?
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga Ketat Tentara Usai Polisi Geledah Kafe deClan Signature
Pilihan
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
BREAKING NEWS! KPK Dikabarkan OTT Bupati Sukoharjo dan Sejumlah Orang
-
Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
-
Mobil Dinas TNI Tabrak Tiang Rambu di Depan DPR, Polisi Duga Pengemudi Microsleep
-
Bantah Isu TNI 'Serbu' Polda Metro Usai Ramai Kasus Jampidsus, Kapuspen: Waspada Provokator!
Terkini
-
Kabar Duka, Anggota DPR RI Rachmat Gobel Meninggal Dunia
-
Kekayaan Bupati Sukoharjo Etik Suryani yang Terciduk OTT KPK
-
KPK Pastikan Kembangkan Kasus Suap Impor Bea Cukai, Tunggu Fakta Persidangan
-
Bupati Sukoharjo Etik Suryani dari Partai Apa? Ini Kronologi Kena OTT KPK
-
Ma'ruf Cahyono Terancam Dijerat TPPU, Uang Gratifikasi Dipakai Renovasi Rumah hingga Nikahan Anak
-
Penggeledahan ke-13 Kasus Korupsi, Polisi Sita Dokumen hingga Komputer dari Ruko Cipete
-
Rudal AS Hujani Iran Dua Hari Beturut-turut, Proses Damai di Ambang Kehancuran
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
Jaksa KPK Tuntut Abdul Wahid 8,5 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp1,45 Miliar
-
Sekjen ASEAN Serukan Indo-Pasifik yang Terbuka dan Inklusif di Tengah Memanasnya Geopolitik