Suara.com - PT PLN (Persero) terus menjalin kolaborasi tingkat global untuk mengakselerasi transisi energi melalui peningkatan pembangunan pembangkit berbasis energi baru terbarukan (EBT) di tanah air.
Kolaborasi ini kembali ditegaskan pada acara Green Energy Buyers Dialogue yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di Jakarta, Jumat (12/7/2024).
Green Energy Buyers Dialogue adalah diskusi antar pemangku kepentingan dalam Just Energy Transition Partnership (JETP), termasuk perwakilan Pemerintah Indonesia, perwakilan International Partners Group (IPG), Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), perbankan swasta internasional dan domestik, serta pelaku usaha.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Rachmat Kaimuddin menyampaikan, transisi energi dilakukan sebagai upaya memitigasi perubahan iklim global. Pemerintah sangat menyadari krisis iklim dapat menimbulkan ancaman serius bagi 280 juta penduduk Indonesia.
”Tentu saja, urgensi ini mengharuskan kita untuk berubah, dan solusi dari persoalan iklim adalah melakukan transisi energi. Kita harus beralih dari penggunaan bahan bakar fosil ke sumber energi non-fosil yang nol karbon tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi,” ujar Rachmat.
Assistant Secretary of the Treasury for International Markets, U.S. Department of the Treasury, Alexia Latortue yang juga selaku perwakilan IPG memaparkan bahwasanya akselerasi transisi energi tidak hanya mampu memberikan dampak positif untuk lingkungan, tetapi juga bagi perekonomian masyarakat. Karena hal ini transisi energi dapat menarik Investasi, menciptakan lapangan kerja baru.
”Jelas bahwa transisi ramah lingkungan akan menarik investasi baru ke negara ini. Banyak perusahaan yang hadir di sini sore ini memiliki komitmen dan target net zero mereka sendiri. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan mencari sumber energi yang ramah lingkungan, dan negara-negara yang siap menawarkan sumber energi tersebut akan memiliki keunggulan kompetitif,” papar Alexia.
Dalam agenda ini, PLN selaku salah satu perwakilan Pemerintah Indonesia menyampaikan rencana pengembangan ekosistem energi hijau untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari para pemangku kepentingan atas keikutsertaan mereka mendukung rencana transisi energi Indonesia.
Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan, PLN sebagai perusahaan yang memegang leadership transisi energi di Indonesia mendukung penuh langkah Pemerintah untuk mengakselerasi transisi energi.
Baca Juga: PLN Kolaborasi dengan Pemda Banyumas Manfaatkan Sampah untuk Co-firing PLTU
Berbagai upaya telah dilakukan PLN, seperti pengembangan pembangkit EBT. Hingga tahun 2023, pengembangan pembangkit telah mencapai 8.786 megawatt (MW). Dengan rincian pembangkit berbasis hidro (PLTA/PLTMH) sebesar 5.777 MW, pembangkit berbasis panas bumi (PLTP) sebesar 2.519 MW, dan sisanya berasal dari surya (PLTS), angin (PLTB) dan biomassa.
Tidak sampai di situ, PLN bersama Pemerintah akan terus meningkatkan bauran energi bersih melalui RUPTL dan RUKN. Targetnya, hingga tahun 2040 kapasitas energi di Indonesia akan ditopang oleh EBT sebesar 75 persen dan gas sebesar 25 persen.
”Jadi, mulai hari ini hingga tahun 2040, penambahan kapasitas sebesar 21 Gigawatt (GW) berasal dari pembangkit listrik tenaga gas, 28 GW dari tenaga surya dan angin, 31 GW dari tenaga air dan panas bumi, 2,4 GW dari energi baru lainnya,” tutur Darmawan.
Darmawan menjabarkan, guna mencapai target ambisius tersebut, PLN telah meluncurkan skenario Accelerated Renewable Energy Development (ARED). Lewat skenario ini, PLN akan membangun Green-Enabling Transmission Line untuk mengakomodasi persebaran sumber EBT di pelosok Indonesia.
“Tantangan dalam menjalankan transisi energi sangat besar, baik dari segi teknis, kebijakan, komersial, dan pendanaan. Untuk itu kolaborasi yang kuat antar komunitas global sangat dibutuhkan karena PLN tidak bisa menjalankan semuanya dalam suasana kesendirian, perubahan iklim adalah permasalahan global yang harus dihadapi bersama-sama," pungkas Darmawan.
Berita Terkait
-
Tanda Seseorang Ingin Berhijrah, Faktor Diri dan Lingkungan Sangat Mempengaruhi
-
REOC Hasil Inovasi Digital PLN IP Dilirik Perusahaan Thailand
-
PLN Gandeng Astra Dorong Pengembangan EBT di Masa Depan
-
Terus Dukung Hilirisasi Industri, PLN Operasikan Transmisi Baru 150 kV untuk Smelter Ceria Group di Kolaka
-
PLN Gelar Enterprise Customer Gathering, Apresiasi Pelanggan dan Dukungan untuk Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!